Jimly Asshiddiqie: DKPP Pelopor Peradilan Kode Etik di Dunia Anggota DPD Jimly Asshiddiqie. (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Anggota DPD Jimly Asshiddiqie menyebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai lembaga pelopor dalam hal peradilan kode etik. Menurutnya, kepeloporan ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia.

Menurut Jimly, kemunculan DKPP pada awalnya selalu ditanggapi dengan pertanyaan terkait referensi lembaga sejenis dari luar negeri.

Baca Juga:

Ilham Saputra Tanggapi Keputusan DKPP Terkait Pencopotan Dirinya

"Kenapa harus kita mencontek terus dari luar negeri? Kenapa harus ada di luar negeri dulu baru kita ikuti. Kita negara besar, negara lain juga bisa mencontek kita. Kita harus mulai memberi harga kepada diri kita sendiri," jelas Jimly saat memberi ceramah umum dalam Rapat Koordinasi Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP 2019 di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (14/12).

Logistik Pemilu 2019. (MP/Riszki Fitrianto)
Logistik Pemilu 2019. (MP/Rizki Fitrianto)

Menurutnya, DKPP merupakan satu-satunya lembaga penegak kode etik di dunia yang membuka setiap persidangannya secara terbuka dan transparan. Hal ini yang membedakan dengan lembaga penegak kode etik di Amerika Serikat atau Eropa.

Di Amerika Serikat dan Eropa, terangnya, etika dipandang sebagai hal privat sehingga setiap sidangnya dilaksanakan secara tertutup. Namun, menurut Jimly, sidang kode etik DKPP harus terbuka karena menyidangkan pejabat publik.

"Jadi cara berpikir penegakan kode etik sekarang, harus dikelola seperti badan peradilan. Di seluruh dunia belum ada, kita yang pertama," jelas Ketua DKPP periode 2012-2017 ini.

Jimly menambahkan, transparansi ini pun dianggap hal positif dan membuah lembaga negara lain meniru cara kerja DKPP.

"Malah sekarang ditiru DPR dalam UU MD3, dulu badan kehormatan, sekarang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), itu mencontoh kita (DKPP)," paparnya.

Baca Juga:

Ketua DKPP: Pelanggaran Kode Etik Harusnya Bisa Diteruskan ke Pidana

Ia menambahkan, pada awal berdirinya MKD, Ketua MKD pernah berkonsultasi kepadanya tentang teknis sidang yang dilakukan MKD. Meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan, namun ia memakluminya.

Jimly Asshiddiqie. (MP/Ponco Sulaksono)
Jimly Asshiddiqie. (MP/Ponco Sulaksono)

"Saya bilang, yang penting UU sudah menyebut itu mahkamah, itu pengadilan," tegas Jimly.

Lebih lanjut, Jimly berpendapat bahwa penegakan kode etik yang dilakukan DKPP memiliki kontribusi terhadap kualitas etika demokrasi Indonesia sehingga akan berujung pada meningkatnya kualitas demokrasi secara menyeluruh.

Seperti diketahui, Rakornas TPD dan Penyampaian Lapkin DKPP 2019 dihadiri oleh ratusan TPD dari 34 Provinsi Indonesia. Selain ceramah umum yang diisi Jimly, kegiatan ini juga diisi oleh peluncuran empat buku yang ditulis oleh anggota DKPP. (Asp)

Baca Juga:

DKPP Hukum Puluhan Penyelenggara Pemilu 2019

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Tengah Pandemi COVID-19, Jumlah Investor di Jawa Tengah Terus Meningkat
Indonesia
Di Tengah Pandemi COVID-19, Jumlah Investor di Jawa Tengah Terus Meningkat

Dikatakannya, pada Februari, mengalami penurunan, yakni menjadi sekitar Rp 3,736 triliun. Di sisi lain, jumlah investor di Jateng juga terus meningkat meski masih di tengah pandemi COVID-19.

Mekanisme Pengusulan Tiga Nama Capres yang Akan Diusung Nasdem
Indonesia
Mekanisme Pengusulan Tiga Nama Capres yang Akan Diusung Nasdem

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menjelaskan soal mekanisme pengusulan tiga nama capres yang akan diusung Nasdem di Pilpres 2024. Tiga nama tersebut akan diserahkan kepada Ketum Surya Paloh saat Rakernas.

KPK Diminta Serahkan Kasus Dugaan Korupsi Bansos di Palembang ke Kejagung
Indonesia
KPK Diminta Serahkan Kasus Dugaan Korupsi Bansos di Palembang ke Kejagung

Mereka meminta KPK agar menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Palembang kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

Terciduk OTT Suap HGU Sawit, Bupati Kuansing Digelandang ke Jakarta Sore Ini
Indonesia
Terciduk OTT Suap HGU Sawit, Bupati Kuansing Digelandang ke Jakarta Sore Ini

Pesawat berangkat Rabu 20 Oktober 2021, pukul 15:00 WIB dari Pekanbaru.

Koalisi Kawal Pemilu 2024 Soroti Pansel  KPU-Bawaslu Tidak Sesuai Aturan
Indonesia
Koalisi Kawal Pemilu 2024 Soroti Pansel KPU-Bawaslu Tidak Sesuai Aturan

Dalam Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan komposisi tim seleksi KPU dan Bawaslu berasal dari perwakilan unsur pemerintah sebanyak tiga orang, perwakilan unsur masyarakat empat orang, dan perwakilan unsur akademisi empat orang.

Nasdem Paparkan Syarat Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Indonesia
Nasdem Paparkan Syarat Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Menanggapi ocehan Cak Imin, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengungkapkan syarat konstitusional dari perpanjangan masa jabatan presiden.

Kadeudeuh Bagi Atlet PON XX Papua Asal Bandung Diberikan Tahun 2022
Indonesia
Kadeudeuh Bagi Atlet PON XX Papua Asal Bandung Diberikan Tahun 2022

Bantuan bagi para atlet dan pelatih terus dikucurkan. Bahkan pada saat atlet dan pelatih akan berangkat ke Papua, Pemkot Bandung memberikan uang saku sebagai bekal selama berlaga di Papua.

99 Persen Lebih Kamar Perawatan COVID-19 di RS Wisma Atlet Kosong
Indonesia
99 Persen Lebih Kamar Perawatan COVID-19 di RS Wisma Atlet Kosong

Sehari sebelumnya, Kamis (21/4), ada 29 orang pasien yang dirawat di rumah sakit darurat itu.

BKN Keberatan Terkait Laporan Ombudsman soal Malaadministrasi TWK KPK
Indonesia
BKN Keberatan Terkait Laporan Ombudsman soal Malaadministrasi TWK KPK

"BKN menyampaikan keberatan dalam kesimpulan yang menyatakan terjadi malaadministrasi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN," ucap Wakil Kepala BKN, Supranawa Yusuf

Soal Alutsista Rp1.700 Triliun, Guru Connie Rahakundini: Kemhan Sudah Sesuai Prosedur
Indonesia
Soal Alutsista Rp1.700 Triliun, Guru Connie Rahakundini: Kemhan Sudah Sesuai Prosedur

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan tengah menggodok rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Anggaran Apalhankam senilai Rp1.700 triliun itu menuai kontroversi.