Jimly Asshiddiqie: DKPP Pelopor Peradilan Kode Etik di Dunia Anggota DPD Jimly Asshiddiqie. (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Anggota DPD Jimly Asshiddiqie menyebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai lembaga pelopor dalam hal peradilan kode etik. Menurutnya, kepeloporan ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia.

Menurut Jimly, kemunculan DKPP pada awalnya selalu ditanggapi dengan pertanyaan terkait referensi lembaga sejenis dari luar negeri.

Baca Juga:

Ilham Saputra Tanggapi Keputusan DKPP Terkait Pencopotan Dirinya

"Kenapa harus kita mencontek terus dari luar negeri? Kenapa harus ada di luar negeri dulu baru kita ikuti. Kita negara besar, negara lain juga bisa mencontek kita. Kita harus mulai memberi harga kepada diri kita sendiri," jelas Jimly saat memberi ceramah umum dalam Rapat Koordinasi Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP 2019 di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (14/12).

Logistik Pemilu 2019. (MP/Riszki Fitrianto)
Logistik Pemilu 2019. (MP/Rizki Fitrianto)

Menurutnya, DKPP merupakan satu-satunya lembaga penegak kode etik di dunia yang membuka setiap persidangannya secara terbuka dan transparan. Hal ini yang membedakan dengan lembaga penegak kode etik di Amerika Serikat atau Eropa.

Di Amerika Serikat dan Eropa, terangnya, etika dipandang sebagai hal privat sehingga setiap sidangnya dilaksanakan secara tertutup. Namun, menurut Jimly, sidang kode etik DKPP harus terbuka karena menyidangkan pejabat publik.

"Jadi cara berpikir penegakan kode etik sekarang, harus dikelola seperti badan peradilan. Di seluruh dunia belum ada, kita yang pertama," jelas Ketua DKPP periode 2012-2017 ini.

Jimly menambahkan, transparansi ini pun dianggap hal positif dan membuah lembaga negara lain meniru cara kerja DKPP.

"Malah sekarang ditiru DPR dalam UU MD3, dulu badan kehormatan, sekarang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), itu mencontoh kita (DKPP)," paparnya.

Baca Juga:

Ketua DKPP: Pelanggaran Kode Etik Harusnya Bisa Diteruskan ke Pidana

Ia menambahkan, pada awal berdirinya MKD, Ketua MKD pernah berkonsultasi kepadanya tentang teknis sidang yang dilakukan MKD. Meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan, namun ia memakluminya.

Jimly Asshiddiqie. (MP/Ponco Sulaksono)
Jimly Asshiddiqie. (MP/Ponco Sulaksono)

"Saya bilang, yang penting UU sudah menyebut itu mahkamah, itu pengadilan," tegas Jimly.

Lebih lanjut, Jimly berpendapat bahwa penegakan kode etik yang dilakukan DKPP memiliki kontribusi terhadap kualitas etika demokrasi Indonesia sehingga akan berujung pada meningkatnya kualitas demokrasi secara menyeluruh.

Seperti diketahui, Rakornas TPD dan Penyampaian Lapkin DKPP 2019 dihadiri oleh ratusan TPD dari 34 Provinsi Indonesia. Selain ceramah umum yang diisi Jimly, kegiatan ini juga diisi oleh peluncuran empat buku yang ditulis oleh anggota DKPP. (Asp)

Baca Juga:

DKPP Hukum Puluhan Penyelenggara Pemilu 2019

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pengamat Prediksi Banjir Jakarta Akan Tenggelamkan Elektabilitas Anies
Indonesia
Pengamat Prediksi Banjir Jakarta Akan Tenggelamkan Elektabilitas Anies

"Tapi ketika ada banjir (pada) 1 Januari sampai sekarang datang ke Jakarta, tanpa di-bully pun Anies itu turun (elektabilitas) dengan sendirinya," kata Adi Prayitno

New Normal Dinilai Langkah Sembrono Pemerintah Pertaruhkan Nyawa Rakyat
Indonesia
New Normal Dinilai Langkah Sembrono Pemerintah Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Jumlah korban tertular Covid-19 di seluruh Indonesia justru terus mengalami peningkatan bukan penurunan.

 Haris Azhar Sebut Publik Pesimis Kasus Novel Baswedan Bisa Terungkap
Indonesia
Haris Azhar Sebut Publik Pesimis Kasus Novel Baswedan Bisa Terungkap

“Sebetulnya beberapa indaktor adanya pesimisme publik dan juga saya karena memakan waktu yang cukup lama hampir dua tahun tertunda-tunda,” kata Haris

Survei LSI: Ekonomi Masyarakat Memburuk di Hampir Semua Segmen
Indonesia
Survei LSI: Ekonomi Masyarakat Memburuk di Hampir Semua Segmen

Sebanyak 22,4 persen responden menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah dibandingkan masa sebelum pandemi corona

Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Menilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir
Indonesia
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Menilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir

Sebanyak 1.200 responden berhasil ditelepon oleh LSI

Indonesia Alami Gelombang Panas 40 Derajat, Simak Penjelasan BMKG
Indonesia
Indonesia Alami Gelombang Panas 40 Derajat, Simak Penjelasan BMKG

karena kondisi suhu panas dan terik saat ini tidak tergolong sebagai gelombang panas.

TNI/Polri Lakukan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Lingkungan Internal
Indonesia
TNI/Polri Lakukan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Lingkungan Internal

"Hari ini dan Rabu, seluruh kantor TNI dan kantor polisi di seluruh Indonesia melakukan pendisiplinan penggunaan masker," kata Argo

Satu Keluarga Positif Usai Ikut Salat Tarawih, Ratusan Warga Jalani Rapid Test
Indonesia
Satu Keluarga Positif Usai Ikut Salat Tarawih, Ratusan Warga Jalani Rapid Test

Rapid test massal dilakukan setelah adanya kasus tujuh orang terpapar COVID-19 usai ikut salat tarawih di masjid setempat.

KPK Belum Mau Terapkan Aturan Bekerja dari Rumah
Indonesia
KPK Belum Mau Terapkan Aturan Bekerja dari Rumah

Menurut Ali, pimpinan KPK masih mengkaji mitigasi wabah COVID-19 di lingkungan internal lembaga antirasuah. Salah satu tindakannya, berupa pendataan terhadap jajaran KPK.