Jika UU ITE Direvisi, Pakar Hukum Minta 2 Pasal Ini Dicabut Ilustrasi - ANTARA/Ist/am.

MerahPutih.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyatakan, terdapat dua pasal yang sudah sepatutnya dihapus jika Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) direvisi. Kedua pasal itu yakni pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2).

"Sejak awal dalam berbagai kesempatan saya selalu katakan bahwa pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE seharusnya dicabut," kata Fickar saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (18/2).

Fickar menjelaskan argumentasi kedua pasal itu sudah selayaknya dicabut dari UU ITE. UU ITE dibentuk dengan semangat mengatur bisnis dan perdagangan melalui internet atau daring.

Baca Juga:

Mekanisme yang Harus Ditempuh Jika Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021

Untuk itu, menurut dia, tidak tepat jika dalam UU itu mengatur mengenai pencemaran nama baik atau ujaran kebencian yang menyebabkan permusuhan berdasarkan suku agama ras dan antar-golongan. Apalagi, ujaran kebencian atau pencemaran nama baik sudah diatur dalam KUHP.

"Bisnis atau jual beli kan tidak mengenal agama atau suku. Jadi justru pasal 28 ayat (2) UU ITE itu mengaburkan substansi UU tersebut. Seharusnya ketentuan tersebut dihapus saja sudah diatur dalam pasal 310-311 KUHP tentang pencemaran nama baik," jelas dia.

Pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar (Foto: fh.trisakti.ac.id)
Pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar (Foto: fh.trisakti.ac.id)

Tak hanya itu, kata Fickar, pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) UU ITE pada praktiknya justru dipergunakan untuk membungkam suara-suara yang berbeda dan mengkritik pemerintah.

Pelaksanaan UU ITE ini mengesankan seolah-olah penegak hukum kepolisian dan kejaksaan menjadi alat dari kekuasaan untuk membungkam kritik.

Baca Juga:

Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021?

Menurut Fickar, dalam proses pidana, kerap kali kedua pasal ini dipergunakan penegak hukum untuk mengejar pangkat dan jabatan baik di kepolisian maupun kejaksaan.

"Jadi pasal 27 (3) dan pasal 28 ayat (2) UI ITE sebenarnya meskipun sudah tidak cocok digunakan pada era demokrasi, tetapi masih menjadi hukum positif dalam pasal 156, 156a dan pasal 157 UU Pidana atau KUHP. Seharusnya dihapus saja agar masyarakat tidak saling melapor karena pengertian tindak pidananya sangat longgar," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Soal UU ITE, PKS Minta 3 Pasal Karet Ini Direvisi

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Server Bermasalah, Disdik DKI Hentikan Sementara Pendaftaran PPDB 2021
Indonesia
Server Bermasalah, Disdik DKI Hentikan Sementara Pendaftaran PPDB 2021

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menghentikan sementara proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI tahun pengajaran 2021/2022.

Puluhan Kendaraan Ditindak Gegara Langgar Ganjil Genap
Indonesia
Puluhan Kendaraan Ditindak Gegara Langgar Ganjil Genap

Ada dua cara yang dilakukan pihak kepolisian menindak pelanggar ganjil genap

Pemerintah Diminta Buat Peraturan Teknis Dukung Kebijakan Tutup Pintu WNA
Indonesia
Pemerintah Diminta Buat Peraturan Teknis Dukung Kebijakan Tutup Pintu WNA

Varian baru corona yang dikatakan jauh lebih cepat menyebarnya ini hasil riset laboratorium (infitro)

Surabaya Izinkan Resepsi Pernikahan Ala Layanan Restoran Fast Food
Indonesia
Surabaya Izinkan Resepsi Pernikahan Ala Layanan Restoran Fast Food

Dengan format tersebut, Satgas COVID-19 Surabaya akan mampu meminimalisir masyarakat untuk membuka maskernya saat beraktifitas di luar.

Keluar Kota Sebelum Periode Pelarangan Mudik Diwajibkan Bawa Surat Kesehatan
Indonesia
Keluar Kota Sebelum Periode Pelarangan Mudik Diwajibkan Bawa Surat Kesehatan

Kepolisian bakal memutarbalikkan kendaraan yang tidak dapat menunjukkan surat kesehatan. Selain itu, polisi juga bakal melakukan pemeriksaan kesehatan terkait dengan virus corona.

Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, DPR: Seharusnya Gratis
Indonesia
Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, DPR: Seharusnya Gratis

"Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas," ujar Saleh

Jokowi Sebut Banyak Penindakan Bukan Tolok Ukur Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Jokowi Sebut Banyak Penindakan Bukan Tolok Ukur Pemberantasan Korupsi

Orientasi serta pola pikir atau mindset pengawasan dan penegakan hukum perlu diarahkan pada perbaikan tata kelola pencegahan tipikor.

Saat Terjadi Erupsi, Warga Lereng Merapi Keluhkan Kerusakan Jalur Evakuasi
Indonesia
Saat Terjadi Erupsi, Warga Lereng Merapi Keluhkan Kerusakan Jalur Evakuasi

Gunung Merapi mengalami erupsi dengan 15 kali mengeluarkan guguran lava pijar pada Rabu (24/11).

Polisi Kerahkan 350 Personel Amankan Penetapan Gibran-Teguh Pemenang Pilkada Solo
Indonesia
Polisi Kerahkan 350 Personel Amankan Penetapan Gibran-Teguh Pemenang Pilkada Solo

Polresta Surakarta, Jawa Tengah, menerjunkan sebanyak 350 personel gabungan untuk mengamankan acara penetapan paslon Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai pemenang Pilwakot Solo 2020.

Polisi Ringkus Sindikat Pencuri Laptop yang Libatkan Oknum Ojol
Indonesia
Polisi Ringkus Sindikat Pencuri Laptop yang Libatkan Oknum Ojol

Akun ojol ini kemudian digunakan tersangka RF untuk menerima orderan