Jika untuk Kepentingan Pribadi, Artis yang Diduga Buat Adegan Porno Tak Bisa Dipidana Ilustrasi COVID-19. Foto: Pixabay

Merahputih.com - Masyarakat tengah diramaikan dengan beredarnya dugaan video porno yang diduga melibatkan artis GA dan JI. Kasusnya pun sudah naik ke penyedikan.

Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa siapa pun yang berada dalam video tersebut, yang sama sekali tidak menghendaki adanya penyebaran ke publik, tidak dapat dipidana.

Baca Juga:

Polisi Masih Selidiki Penyebar Video Syur Mirip Artis

Menurut ICJR, dalam konteks keberlakukan UU Pornografi, orang dalam video yang tidak menghendaki penyebaran video tidak dapat dipidana.

Terdapat batasan penting dalam UU Pornografi, bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan “membuat” pornografi tidak dapat dipidana apabila dilakukan untuk tujuan diri sendiri dan kepentingan sendiri.

"Dengan demikian perbuatan membuat pornografi tidak bisa dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi (Pasal 4 UU Pornografi)," jelas ICJR dalam keteranganya yang dikutip di Jakarta, Jumat (13/11).

ICJR melanjutkan, pasal 6 UU Pornografi juga menyebutkan Larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Dalam risalah pembahasan UU Pornografi juga dijelaskan bahwa yang didefinisikan sebagai perbuatan kriminal adalah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di ruang publik, ada aspek mendasar yaitu harus ditujukan untuk ruang publik.

"Maka selama konten tersebut adalah kepentingan pribadi, ketentuan hukum dan konstitusi di Indonesia melindungi hak tersebut," terang ICJR.

/media/9c/8c/67/9c8c6741c77e1d1c630f4527c47e3ac4.png

Lalu, dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan harus didudukan kembali sesuai tujuan pembentukannya.

Tujuan pengaturan Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah mecegah penyebaran konten melanggar kesusilaan di ranah publik digital.

Mutlak, Pasal 27 ayat (1) harus merujuk pada ketentuan dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP tentang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, serta merujuk pula pada ketentuan UU Pornografi.

Batasan untuk dapat dijerat pasal ini bahwa kontek tersebut harus benar-benar ditujukan kepada publik, harus juga telah diketahui oleh pelaku sebagai konten melanggar kesusilaan.

"Pembuatan konten atau pun korespondensi pribadi sama sekali tidak dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1)," imbuh ICJR.

"Hal ini harus dipahami oleh aparat penegak hukum dan menjadi catatan mendasar bagi revisi UU ITE kedepannya," tambah ICJR.

ICJR meminta aarat penegak hukum harus kritis, paham ketentuan hukum dan mendasarkan tindakannya pada penghormatan hak korban.

Orang yang diduga mirip dalam video tersebut harus dinilai sebagai korban, yang mengalami kerugian atas peristiwa ini, maka terhadapnya harus ada upaya perlindungan.

"Yang bisa dilakukan kepolisian adalah dengan memastikan konten tersebut mencegah penyebarannya dari semua ranah digital," tutup ICJR.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara terkait kasus beredarnya video syur mirip artis Jessica Iskandar selain kasus video syur mirip artis GI.

Baca Juga:

Sejumlah Akun Sebarkan Video Syur Mirip Artis Sudah Dihapus

"Ini juga sama (kasus video syur mirip Jedar). Kami akan gelar juga untuk menentukan bisa naik ke penyidikan. Lidik ke sidik. Lidik kita mengkalrifkiasi, mengundang. kalau sidik kita panggil untuk diperiksa," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus.

Untuk itu, polisi berharap kasus bisa segera naik ke penyidikan sehingga cepat terbuka. Termasuk dalam mengungkap sosok penyebar pertama video. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Desak Polisi Tindak Tegas Industri Pembuat Masker N95 Palsu
Indonesia
PDIP Desak Polisi Tindak Tegas Industri Pembuat Masker N95 Palsu

Masyarakat dihebohkan terkait beredarnya masker palsu jenis N95 dan KN95 di pasaran.

Jampidum Kendalikan Langsung Kasus Dugaan KDRT di Karawang
Indonesia
Jampidum Kendalikan Langsung Kasus Dugaan KDRT di Karawang

Jaksa dinilai juga tidak mempedomani tujuh perintah harian Jaksa Agung

KPK Geledah Kantor PUPR Sulsel, Pegawai Gigit Jari Enggak Bisa Masuk
Indonesia
KPK Geledah Kantor PUPR Sulsel, Pegawai Gigit Jari Enggak Bisa Masuk

Ruangan-ruangan itu ruangan Kepala Dinas PUPR Sulawesi Selatan, Rudy Djamalauddin, dan ruangan Sekretaris Dinas PUPR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat

Hanya Andalkan Puskesmas, Vaksinasi Bakal Makan Waktu Lama
Indonesia
Hanya Andalkan Puskesmas, Vaksinasi Bakal Makan Waktu Lama

Ridwan Kamil mengapresiasi Rektor IPB Arif Satria yang menggunakan gedung-gedung besar sebagai tempat penyuntikan vaksin.

Anies Diminta Transparan Soal Lahan Makam COVID-19, CBA: Indikasi ke Arah Dugaan Mark Up
Indonesia
Anies Diminta Transparan Soal Lahan Makam COVID-19, CBA: Indikasi ke Arah Dugaan Mark Up

Gubernur DKI diam saja menganggap biasa-biasa saja untuk jaga citra sendiri

Beredar 2 Informasi Pendidikan Formal Jaksa Agung, Pengamat Minta Ada Investigasi
Indonesia
Beredar 2 Informasi Pendidikan Formal Jaksa Agung, Pengamat Minta Ada Investigasi

Harus ada verifikasi secara sungguh sungguh kebenaran data yang bersangkutan bahkan jika nanti ada klarifikasi dari Burhanuddin pun tidak cukup, melainkan harus ada investigasi secara independen.

Groundbreaking dari 2018, ITF Sunter Baru Masuki Tahap Prakonstruksi
Indonesia
Groundbreaking dari 2018, ITF Sunter Baru Masuki Tahap Prakonstruksi

Proyek ITF Sunter merupakan Pengolahan Sampah Terbesar di Indonesia yang menghasilkan tenaga listrik dengan teknologi pengolahan sampah yang teruji, modern dan ramah lingkungan.

Ini Alasan Pemprov DKI Izinkan Road Bike Melintas Sudirman-Thamrin
Indonesia
Ini Alasan Pemprov DKI Izinkan Road Bike Melintas Sudirman-Thamrin

Pemprov DKI Jakarta memperbolehkan road bike melintasi jalan protokol Sudirman-MH Thamrin pada hari Senin-Jumat, mulai dari pukul 05.00 hingga 6.30 WIB.

Alasan Erick Thohir Tunjuk Said Aqil Jadi Komisaris PT KAI
Indonesia
Alasan Erick Thohir Tunjuk Said Aqil Jadi Komisaris PT KAI

Said Aqil karena diyakini memiliki figur yang baik khususnya dalam menangani isu sosial.

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Baca Komik Doraemon
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Baca Komik Doraemon

Gambar Presiden Jokowi membaca komik Doraemon adalah salah. Gambar tersebut telah disunting pada bagian cover komik