Jika Terbukti Selewengkan Dana, Mahfud Minta ACT Diproses Hukum Menko Polhukam Mahfud Md (dok. Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) diminta untuk membuka diri ke publik dan menjelaskan kalau mereka tak menyalahgunakan dana amal yang diperoleh dari masyarakat ke dalam aktivitas terlarang.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menilai, organisasi sosial ACT harus diproses hukum jika terbukti menyelewengkan dana kemanusiaan.

Baca Juga:

Komisi III DPR Minta ACT Buka-bukaan soal Audit Dana Sumbangan Publik

"Jika ternyata benar bahwa dana kemanusiaan yang dihimpun oleh ACT itu diselewengkan, maka selain harus dikutuk, penyelewengan itu juga harus dibawa ke proses hukum pidana," kata Mahfud dalam salah satu keterangan unggahan video di akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, dikutip dari Antara, Selasa (5/7).

Mahfud pun menyampaikan pengalamannya saat memberikan dukungan kepada ACT dan mempromosikan kegiatan organisasi sosial itu demi misi kemanusiaan pada tahun 2018.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan pihak ACT secara tiba-tiba mendatangi kantornya.

"Untuk memberi endorsement (promosi) tersebut, saya pernah tiba-tiba didatangi ke kantor. Saya juga pernah ditodong begitu selesai memberi khotbah di sebuah masjid," kata Mahfud.

Baca Juga:

Kemensos Segera Panggil Pemimpin ACT

Saat itu, Mahfud mengaku merasa senang mempromosikan gerakan manusia dan pihak ACT juga memberikan penjelasan bahwa mereka menghimpun dana kemanusiaan untuk membantu warga Palestina, korban bencana alam di Papua, dan gempuran Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di Damaskus, Suriah.

"Ketika itu, saya melihat ACT masih murni bekerja untuk urusan kemanusiaan," kata dia.

Terkait dengan dugaan penyelewengan dana kemanusiaan oleh ACT itu, Bareskrim Polri menyatakan membuka penyelidikan dengan melakukan pengumpulan data serta keterangan.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (4/7), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah melakukan proses penyelidikan, meskipun Polri belum menerima laporan dari masyarakat.(*)

Baca Juga:

Forum Zakat Sebut ACT Bukan Bagian dari Organisasi dan Ekosistem Pengelola Zakat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Resmikan 1.348 Unit Rusun DP Rp 0 di Jakarta Timur
Indonesia
Anies Resmikan 1.348 Unit Rusun DP Rp 0 di Jakarta Timur

"Izinkan saya sampaikan rukun pembukaan, dengan mengucap bismillah pada hari ini Kamis 8 September 2022 1.348 unit Jakhabitat hunian DP 0 Rupiah secara resmi dinyatakan digunakan," kata Anies

Ketum Golkar Airlangga Sebut Andika Perkasa Kuasai Dunia Siber
Indonesia
Ketum Golkar Airlangga Sebut Andika Perkasa Kuasai Dunia Siber

Masyarakat Indonesia sangat berharap Andika mampu menjaga dan meningkatkan profesionalisme TNI, baik dalam menjalankan tugas sesuai undang-undang, maupun meningkatkan kesatuan antarmatra di tubuh TNI.

Indonesia Dorong Kebijakan Bersama Keluar Dari Krisis Pandemi COVID-19
Indonesia
Indonesia Dorong Kebijakan Bersama Keluar Dari Krisis Pandemi COVID-19

xit strategy akan dibahas pada pertemuan Presidensi G20 Indonesia yang berfokus pada tiga bidang kesehatan, transformasi digital dan transisi energi.

Besok, Ribuan Driver Ojol Geruduk Gedung Grahadi Surabaya
Indonesia
Besok, Ribuan Driver Ojol Geruduk Gedung Grahadi Surabaya

Ribuan driver ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur bakal menggelar demonstrasi di Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (23/3).

Penjabat Gubernur Wajib Laporkan Kinerja Per 3 Bulan
Indonesia
Penjabat Gubernur Wajib Laporkan Kinerja Per 3 Bulan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik lima penjabat (Pj) gubernur, untuk lima provinsi, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Pelantikan digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).

Imbas Aksi Buruh di Patung Kuda, TransJakarta Sesuaikan Layanan Bus
Indonesia
Imbas Aksi Buruh di Patung Kuda, TransJakarta Sesuaikan Layanan Bus

Sehubungan dengan adanya kegiatan aksi unjuk rasa elemen buruh di sekitar Patung Kuda dan sekitarnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan penyesuaian beberapa rute yang melintas di sekitar lokasi tersebut.

[HOAKS atau FAKTA]: Istri Wakil Presiden Ukraina Ikut Perang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Istri Wakil Presiden Ukraina Ikut Perang

Beredar informasi berupa foto yang beredar di Facebook seorang perempuan dengan seragam militer yang diklaim sebagal istri dari Wakil Presiden Ukraina.

Indonesia Buka Kembali Pengiriman PMI ke Malaysia Mulai 1 Agustus 2022
Indonesia
Indonesia Buka Kembali Pengiriman PMI ke Malaysia Mulai 1 Agustus 2022

Indonesia membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022.

1 Korban Tewas Kecelakaan Truk Pertamina di Cibubur Teridentifikasi
Indonesia
1 Korban Tewas Kecelakaan Truk Pertamina di Cibubur Teridentifikasi

Korban merupakan anggota TNI Angkatan Laut bernama Suparno

Subsidi di 2023 Makin Besar Untuk Stabilkan Harga
Indonesia
Subsidi di 2023 Makin Besar Untuk Stabilkan Harga

Rincian belanja anggaran untuk tahun fiskal 2023 akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Dewan Perwakilan Rakyat.