Jika Tak Genting, Penerbitan Perppu KPK Dianggap Inkonstitusional Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno (Foto: Antara)

Merahputih.com - Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU KPK yang baru disahkan DPR bisa inkonstitusional bila tidak ada kegentingan yang memaksa.

"Meskipun penerbitan Perppu merupakan hak prerogatif Presiden dan bersifat subjektif, tetapi penerbitan Perppu terhadap UU KPK menjadi tidak konstitusional," kata Indriyanto, di Jakarta, Kamis (3/10).

Baca Juga:

Abraham Samad Nilai Hasil Seleksi Capim KPK Cacat Yuridis

"Sebab, Perppu tersebut tidak memenuhi syarat kondisi 'kegentingan yang memaksa', sebagaimana parameter yang disyaratkan Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Tidak ada kegentingan memaksa, yang mengharuskan Presiden menerbitkan Perppu," sambung Indriyanto.

Gedung KPK. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Gedung KPK. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Selain itu, bila Presiden menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK, sehingga UU yang baru itu menjadi tidak sah, maka akan terjadi overlapping (tumpang tindih) dengan putusan MK nanti.

Baca Juga:

Revisi UU Justru Membantu KPK Berantas Korupsi

Apalagi, bila akhirnya putusan MK nanti menolak permohonan uji materi, yang artinya tetap mengesahkan UU KPK yang baru.

"Itu artinya tidak ada kepastian hukum, karena ada tumpang tindih dan saling bertentangan mengenai polemik objek yang sama, yaitu UU KPK," ucap Indriyanto. (*)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH