Jika Tak Dibebaskan, Ribuan Tahanan Terancam Nyawanya karena COVID-19 Kemenkumham membebaskan belasan ribu napi dan anak dari rutan demi cegah penyebaran corona (MP/Ismail)

Merahputih.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi langkah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan untuk mendorong program asimilasi dan integrasi sebagai upaya untuk mengeluarkan Narapidana dan Anak dari penjara. Ha ini dianggao efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19.

ICJR mengatakan, Presiden Joko Widodo mesti memberikan grasi dan amnesti masal pada pengguna narkotika dalam Lapas.

"Termasuk menyuarakan penghentian penahanan pada penyidik dan penuntut umum untuk mencegah penyebaran COVId-19 Rutan/Lapas," tulis ICJR dalam keterangannya, Kamis (2/4).

Baca Juga:

Cegah COVID-19, Hari Ini 13.430 Narapidana Dewasa dan Anak Hirup Udara Bebas

ICJR melanjutkan, pengurangan jumlah penghuni sebanyak 30 ribu hanya akan mengurangi sekitar 11 persen penghuni Rutan dan Lapas. Sebab, masih ada sekitar 240 ribu, sedangkan kapasitas Rutan/Lapas hanya menampung 130 ribu penghuni.

"Artinya pengurangan ini masih akan menimbulkan kondisi overcrowding. Kondisi ini pasti akan berdampak pada penyebaran virus yang massif," jelas ICJR.

ICJR sebelumnya telah mengirimkan rekomendasi kepada Menkumham terkait upaya pencegahan Covid-19 di Rutan/Lapas.

Dalam rekomendasi tersebut, ICJR mendorong agar Presiden Joko Widodo dan Pemerintahannya dapat mengupayakan pemberian grasi dan amnesti masal di samping percepatan pemberian pembebasan bersyarat.

Berdalih karena corona, Menteri Yasonna bakal bebaskan ratusan napi koruptor
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (MP/Venansius Fortunatus)

Presiden perlu memberikan grasi dan amnesti masal diprioritaskan bagi kelompok-kelompok tertentu, paling tidak untuk napi lansia yang berusia 65 tahun ke atas, napi yang menderita penyakit komplikasi bawaan, perempuan yang hamil atau membawa bayi/anak, pelaku tindak pidana ringan yang dihukum penjara di bawah 2 tahun, pidana tanpa korban maupun kekerasan dan napi pengguna narkotika.

"Maka, narapidana yang masuk dalam kategori narapidana resiko rendah dan sedang tersebut harus dipertimbangkan untuk pemberian grasi atau amnesti," sebut ICJR.

Kemudian, untuk tahanan yang jumlahnya mencapai 65.000 orang, ICJR meminta Presiden unutk memerintahkan jajaran penyidik dan penuntut umum untuk pengalihakan penahanan dengan mekanisme penahanan selain di Rutan, misalnya tahanan rumah dan kota.

Selain itu, untuk tahanan yang membutuhkan bantuan medis dilakukan dengan mekanisme pembantaran. Pada kondisi ini, peran Jokowi diperlukan untuk menangani masalah ini, tidak hanya dari Kementerian Hukum dan HAM semata.

"Jumlah orang dalam Rutan dan Lapas harus segera dikurangi," terang ICJR.

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, Tahanan Sidang Melalui Video Conference

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Dalam Kepmen tersebut Menkumham mendorong agar Narapidana dan Anak dapat dikeluarkan dari Rutan/Lapas melalui program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Berdasarkan skema ini, Menkumham memperkirakan sebanyak 30 ribu penghuni Rutan/Lapas dapat dikeluarkan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Pulangkan Ratusan WNI dari Tiongkok Gelombang Kedua
Indonesia
Pemerintah Pulangkan Ratusan WNI dari Tiongkok Gelombang Kedua

Pemerintah Indonesia memulangkan 270 warga negara Indonesia dari Shanghai.

Rusia Mulai Vaksinasi COVID-19 ke Kosmonaut
Dunia
Rusia Mulai Vaksinasi COVID-19 ke Kosmonaut

Rusia mulai memvaksinasi kosmonaut dan juga stafnya pada Jumat (18/12), di Star City.

Mabes Polri Minta Publik Bersabar atas Kasus Abu Janda
Indonesia
Mabes Polri Minta Publik Bersabar atas Kasus Abu Janda

Penyidik Bareskrim Polri masih melakukan pengusutan dugaan pelanggaran UU ITE oleh Permadi Arya alias Abu Janda.

KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Bekas Mensos Juliari Batubara
Indonesia
KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Bekas Mensos Juliari Batubara

Perpanjangan masa penahanan ini dilakukan lantaran tim penyidik masih memerlukan waktu merampungkan penyidikan kedua tersangka.

Pemerintah Diminta Tak Persulit Lulusan SMA Masuk Perguruan Tinggi saat Pandemi
Indonesia
Pemerintah Diminta Tak Persulit Lulusan SMA Masuk Perguruan Tinggi saat Pandemi

Banyak siswa SMA yang sudah lulus namun susah mencari kampus untuk melanjutkan pendidikannya.

Belum Ada Kepgub, Dana Bansos di DKI Rawan Dikorupsi
Indonesia
Belum Ada Kepgub, Dana Bansos di DKI Rawan Dikorupsi

Keberadaan kepgub itu penting sebagai legalitas formal dalam penyaluran bansos sembako atau bansos lainnya.

Ini Alasan Uji Coba Vaksin COVID-19 di Bandung Makan Waktu 6 Bulan
Indonesia
Ini Alasan Uji Coba Vaksin COVID-19 di Bandung Makan Waktu 6 Bulan

Uji coba tahap akhir ini bertujuan menguji seberapa lama sistem pertahanan tubuh yang dihasilkan vaksin yang diproduksi Sinovac Biotech Ltd

Pilwakot Solo 2020 Diusulkan Diundur
Indonesia
Pilwakot Solo 2020 Diusulkan Diundur

"Ya jika melihat fakta tersebut Pilkada itu sebaiknya ditunda dan diundur hingga 2024 untuk seluruh daerah," kata Rudy

Terus Bertambah, Pasien Sembuh dari COVID-19 Capai 368 Ribu
Indonesia
Terus Bertambah, Pasien Sembuh dari COVID-19 Capai 368 Ribu

Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan, penambahan kasus positif per Minggu (8/11) sebanyak 3.880.

Bioskop Batal Dibuka 29 Juli, Begini Respons GPBSI
Indonesia
Bioskop Batal Dibuka 29 Juli, Begini Respons GPBSI

Kesepakatan GPBSI buka bioskop 29 Juli untuk melihat jumlah kasus corona di ibu kota menurun atau tidak.