Jika Reshufle Kabinet tidak Terwujud, Kredibilitas Jokowi Jatuh Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO Biro Pers Setpres/Muchlis Jr/aa.

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut, dua sektor yang bisa dievaluasi Presiden Joko Widodo ingin reshuffle kabinet. Keduanya adalah sektor kesehatan dan ekonomi.

Fadli menilai, pernyataan Presiden Jokowi di Istana Negara tersebut adalah sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah menteri bermasalah. Menurut Fadli, jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti maka akan mendelegitimasi presiden.

Baca Juga

Kemarahan Jokowi Dinilai Bentuk Lepas Tanggung Jawab dan Mencari Kambing Hitam

"Pengakuan ini kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi atau mendelegitimasi presiden sendiri, jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya. Kalau enggak, pidatonya dianggap angin lalu saja," ujarnya kepada wartawan, Rabu (1/7).

Ia mengatakan, kebijakan reshuffle sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi. Hal itu karena kepala negara mempunyai penilaian tersendiri terhadap kinerja menteri di kabinetnya.

“Sebenarnya Presiden punya hak prerogatif dan itu harus berdasarkan evaluasi dan Presiden yang punya penilaian,” ujar Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. (Foto:MP/Asropih)
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. (Foto:MP/Asropih)

Menurut Fadli, niat Jokowi yang akan melakukan reshuffle itu sama saja mengakui kinerja pemerintahannya di masa pandemi COVID-19 ini tidak berjalan sesuai harapan.

“Pernyataan Presiden kemarin di istana kan sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah menterinya itu bermasalah,” katanya.

Kendati demikian, Presiden Jokowi perlu menindaklanjuti apa yang disampaikannya tersebut. Jangan sampai yang disampaikannya mengenai reshuffle tidak terwujud atau hanya ‘angin lalu’ saja.

“Pengakuan ini kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi atau mendelegitimasi presiden sendiri. Jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya. Enggak jelas seperti teatrikal saja yang ujung-ujungnya mau cuci tangan dan akan ada anggapan seperti itu,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 lalu memberikan teguran keras kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara yang lambat dalam merealisasikan kebijakan penanganan COVID-19.

Presiden bahkan menyinggung opsi perombakan kabinet atau reshuffle di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada sidang kabinet itu.

Baca Juga

Berencana Rombak Kabinet, Jokowi Tersandera Intervensi Parpol

Dalam pengarahannya, Presiden menyampaikan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai belum memberikan progres kemajuan yang signifikan.

“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan,” kata Presiden dalam video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6). (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH