Jika Reshufle Kabinet tidak Terwujud, Kredibilitas Jokowi Jatuh Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO Biro Pers Setpres/Muchlis Jr/aa.

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut, dua sektor yang bisa dievaluasi Presiden Joko Widodo ingin reshuffle kabinet. Keduanya adalah sektor kesehatan dan ekonomi.

Fadli menilai, pernyataan Presiden Jokowi di Istana Negara tersebut adalah sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah menteri bermasalah. Menurut Fadli, jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti maka akan mendelegitimasi presiden.

Baca Juga

Kemarahan Jokowi Dinilai Bentuk Lepas Tanggung Jawab dan Mencari Kambing Hitam

"Pengakuan ini kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi atau mendelegitimasi presiden sendiri, jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya. Kalau enggak, pidatonya dianggap angin lalu saja," ujarnya kepada wartawan, Rabu (1/7).

Ia mengatakan, kebijakan reshuffle sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi. Hal itu karena kepala negara mempunyai penilaian tersendiri terhadap kinerja menteri di kabinetnya.

“Sebenarnya Presiden punya hak prerogatif dan itu harus berdasarkan evaluasi dan Presiden yang punya penilaian,” ujar Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. (Foto:MP/Asropih)
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. (Foto:MP/Asropih)

Menurut Fadli, niat Jokowi yang akan melakukan reshuffle itu sama saja mengakui kinerja pemerintahannya di masa pandemi COVID-19 ini tidak berjalan sesuai harapan.

“Pernyataan Presiden kemarin di istana kan sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah menterinya itu bermasalah,” katanya.

Kendati demikian, Presiden Jokowi perlu menindaklanjuti apa yang disampaikannya tersebut. Jangan sampai yang disampaikannya mengenai reshuffle tidak terwujud atau hanya ‘angin lalu’ saja.

“Pengakuan ini kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi atau mendelegitimasi presiden sendiri. Jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya. Enggak jelas seperti teatrikal saja yang ujung-ujungnya mau cuci tangan dan akan ada anggapan seperti itu,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 lalu memberikan teguran keras kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara yang lambat dalam merealisasikan kebijakan penanganan COVID-19.

Presiden bahkan menyinggung opsi perombakan kabinet atau reshuffle di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada sidang kabinet itu.

Baca Juga

Berencana Rombak Kabinet, Jokowi Tersandera Intervensi Parpol

Dalam pengarahannya, Presiden menyampaikan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai belum memberikan progres kemajuan yang signifikan.

“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan,” kata Presiden dalam video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jumlah Zona Hijau COVID-19 Diklaim Meningkat
Indonesia
Jumlah Zona Hijau COVID-19 Diklaim Meningkat

Reisa optimistis langkah pemerintah untuk menekan penularan corona sudah tepat

Rusia Pulangkan Lebih dari 200 Anak Mantan ISIS
Indonesia
Rusia Pulangkan Lebih dari 200 Anak Mantan ISIS

Pemerintah Rusia telah memulangkan lebih dari 200 anak-anak mantan kelompok militan ISIS, pada tahun lalu.

Bukan Diundur, Subsidi Pekerja Gaji di Bawah Rp5 Juta Ditransfer Akhir Agustus
Indonesia
Bukan Diundur, Subsidi Pekerja Gaji di Bawah Rp5 Juta Ditransfer Akhir Agustus

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menargetkan subsidi upah bagi buruh dapat ditransfer pada akhir Agustus 2020.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Sering Mengkritik Tanpa Solusi
Indonesia
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Sering Mengkritik Tanpa Solusi

Masyarakat Jakarta mengapresiasi Upaya-upaya yang dilakukan oleh Gubernur DKI

KPK Tahan 11 Eks Anggota DPRD Sumut
Indonesia
KPK Tahan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Para tersangka itu ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 22 Juli 2020 hingga 10 Agustus 2020

Soal 'Hantu PKI', Jokowi Didesak Segera Lakukan Rekonsiliasi
Indonesia
Soal 'Hantu PKI', Jokowi Didesak Segera Lakukan Rekonsiliasi

Kasus terbaru adalah digaungkannya kembali isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh sejumlah elit yang menimbulkan gesekan di masyarakat.

Jokowi Kecam Macron, PKS: Sudah Selayaknya Suarakan Kemarahan Umat Islam Indonesia
Indonesia
Jokowi Kecam Macron, PKS: Sudah Selayaknya Suarakan Kemarahan Umat Islam Indonesia

Dia mengatakan, Jokowi sebagai Presiden dari negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya menyuarakan kemarahan umat Islam Indonesia.

 Dua WNI Positif Corona, Pemerintah Tidak Larang WNA ke Indonesia
Indonesia
Dua WNI Positif Corona, Pemerintah Tidak Larang WNA ke Indonesia

"Enggak ada larangan opo-opo, enggak ada," kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/3).

Anies Temui Rizieq Shihab Subuh Besok
Indonesia
Anies Temui Rizieq Shihab Subuh Besok

Rizieq Shibab dikabarkan akan bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Waduh, Calon Ibu Kota Baru Alami Banjir Bandang
Indonesia
Waduh, Calon Ibu Kota Baru Alami Banjir Bandang

Sejumlah rumah rusak dan sebagian warga mengungsi akibat banjir di Penajam Paser Utaram.