Jika Reshufle Kabinet tidak Terwujud, Kredibilitas Jokowi Jatuh Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO Biro Pers Setpres/Muchlis Jr/aa.

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut, dua sektor yang bisa dievaluasi Presiden Joko Widodo ingin reshuffle kabinet. Keduanya adalah sektor kesehatan dan ekonomi.

Fadli menilai, pernyataan Presiden Jokowi di Istana Negara tersebut adalah sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah menteri bermasalah. Menurut Fadli, jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti maka akan mendelegitimasi presiden.

Baca Juga

Kemarahan Jokowi Dinilai Bentuk Lepas Tanggung Jawab dan Mencari Kambing Hitam

"Pengakuan ini kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi atau mendelegitimasi presiden sendiri, jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya. Kalau enggak, pidatonya dianggap angin lalu saja," ujarnya kepada wartawan, Rabu (1/7).

Ia mengatakan, kebijakan reshuffle sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi. Hal itu karena kepala negara mempunyai penilaian tersendiri terhadap kinerja menteri di kabinetnya.

“Sebenarnya Presiden punya hak prerogatif dan itu harus berdasarkan evaluasi dan Presiden yang punya penilaian,” ujar Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. (Foto:MP/Asropih)
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. (Foto:MP/Asropih)

Menurut Fadli, niat Jokowi yang akan melakukan reshuffle itu sama saja mengakui kinerja pemerintahannya di masa pandemi COVID-19 ini tidak berjalan sesuai harapan.

“Pernyataan Presiden kemarin di istana kan sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah menterinya itu bermasalah,” katanya.

Kendati demikian, Presiden Jokowi perlu menindaklanjuti apa yang disampaikannya tersebut. Jangan sampai yang disampaikannya mengenai reshuffle tidak terwujud atau hanya ‘angin lalu’ saja.

“Pengakuan ini kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi atau mendelegitimasi presiden sendiri. Jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya. Enggak jelas seperti teatrikal saja yang ujung-ujungnya mau cuci tangan dan akan ada anggapan seperti itu,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 lalu memberikan teguran keras kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara yang lambat dalam merealisasikan kebijakan penanganan COVID-19.

Presiden bahkan menyinggung opsi perombakan kabinet atau reshuffle di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada sidang kabinet itu.

Baca Juga

Berencana Rombak Kabinet, Jokowi Tersandera Intervensi Parpol

Dalam pengarahannya, Presiden menyampaikan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai belum memberikan progres kemajuan yang signifikan.

“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan,” kata Presiden dalam video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Jakarta, Kini Ada 106 RS Rujukan COVID-19
Indonesia
Di Jakarta, Kini Ada 106 RS Rujukan COVID-19

Sementara itu, ada penambahan 12.156 kasus dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, hingga saat ini pemerintah mencatat ada 1.147.010 kasus COVID-19 di Tanah Air,

Tak Patuhi Larangan Pemkot Solo, Orang Tua Tetap Nekat Ajak Anaknya ke Pasar
Indonesia
Tak Patuhi Larangan Pemkot Solo, Orang Tua Tetap Nekat Ajak Anaknya ke Pasar

"Saya sarankan Pemkot Solo agar melakukan sosialisasi dulu pada masyarakat sebelum memberlakukan Perwali di lapangan," tutup dia.

Karyawan Positif Corona, Seluruh Pengunjung Supermarket di Sleman Wajib Rapid Test 
Indonesia
Karyawan Positif Corona, Seluruh Pengunjung Supermarket di Sleman Wajib Rapid Test 

Rapid test kembali dilakukan kepada 94 orang karyawan dengan hasil 22 di antaranya reaktif.

Ganjar Pertanyakan Rencana Impor Beras saat Masuki Masa Panen
Indonesia
Ganjar Pertanyakan Rencana Impor Beras saat Masuki Masa Panen

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat untuk memperhitungkan dengan matang rencana impor beras sebanyak 1 juta ton.

12 Ribu Lebih Personel Polri Segera Diberikan Pelatihan Jadi Vaksinator
Indonesia
12 Ribu Lebih Personel Polri Segera Diberikan Pelatihan Jadi Vaksinator

Polri juga menyiapkan 40.336 personel Babinkamtibmas di seluruh daerah untuk bertindak sebagai tracer

Disahkan November, RUU Perlindungan Data Pribadi Masuk Panitia Kerja
Indonesia
Disahkan November, RUU Perlindungan Data Pribadi Masuk Panitia Kerja

Dalam rapat telah disetujui 66 DIM usulan tetap yang telah disepakati DPR RI bersama pemerintah

Pemprov DKI Klaim Punya Konsep dan Strategi Atasi Varian Corona Baru dari Inggris
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Punya Konsep dan Strategi Atasi Varian Corona Baru dari Inggris

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengklaim telah mempunyai solusi penanggulangan virus corona varian baru atau virus jenis B117-UK dari Inggris.

Simak Nih! Langkah Transjakarta Hadapi Normal Baru
Indonesia
Simak Nih! Langkah Transjakarta Hadapi Normal Baru

TransJakarta juga kembali mengoperasikan layanan mikrotrans setelah terhenti selama empat bulan

Desakan Hukuman Mati Bagi Mensos Juliari
Indonesia
Desakan Hukuman Mati Bagi Mensos Juliari

Pimpinan Partai tempat Juliari jadi kader dan pengurus Elit, hanya menegaskan jika mereka menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.

Jokowi Dikabarkan Segera Lantik 2 Menteri Anyar
Indonesia
Jokowi Dikabarkan Segera Lantik 2 Menteri Anyar

Ngabalin mengklaim, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno sedang mengatur jadwal pelantikan menteri baru tersebut.