Jika Operasi Yustisi Tak Efektif, Polisi Siap Ganjar Pelanggar Protokol Kesehatan Pakai UU Komjen Gatot Eddy Pramono (kanan). (MP/Kanu)

Merahputih.com - Polri mulai berencana melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan. Upaya ini dilakukan sebagai upaya memutus rantai penularan COVID-19 melalui operasi yustisi yang berlangsung Senin (14/9).

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjelaskan polisi telah melaksanakan Operasi Yustisi untuk menegakkan disiplin protokol COVID-19. Namun, jika memang operasi itu dinilai belum efektif, polisi akan menerapkan hukum sesuai ketentuan UU.

“Kalau tindakan-tindakan dalam Operasi Yustisi seperti pemberian hukuman denda, kerja sosial, administrasi, pencabutan izin memang belum optimal dan belum mampu menguranginya, nanti kita akan mengambil langkah yang lebih tegas yaitu menggunakan UU," jelas Gatot kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/9).

Baca Juga

Sejak Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Lebih dari 9.000 Orang

Ia menambahkan, apabila sudah diingatkan beberapa kali tidak mau dan tetap melanggar, penerapan UU akan diakukan.

"Walaupun kami paham bahwa penegakan ini adalah ultimum remedium (penyelesaian terakhir),” kata Gatot.

Gatot menyebut, ada beberapa UU yang bisa digunakan bagi warga yang tidak disiplin protokol COVID-19. Wakapolri menyebut, kepolisian sudah mulai menerapkan penegakan hukum ini.

Seperti pasal-pasal dari KUHP UU pasal 212, 216, 218, UU karantina kesehatan, wabah penyakit, dan sebagainya.

"Kalau itu memang harus kita terapkan, kita akan terapkan, kita akan lebih tegas dalam penindakan hukum dan kita sudah melakukan itu,” ujar Gatot.

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono melakukan inspeksi mendadak di Stasiun Tanah Abang (Ist)

Gatot menyatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud Md terkait penegakan hukum pelanggar protokol COVID-19.

Langkah pertama adalah pendisiplinan dengan penegakan Perda. "Mudah-mudahan ini akan memberikan salah satu solusi yang bisa mengurangi penyebaran COVID-19,” tambahnya.

Di samping penegakan hukum, polisi juga terus mendorong adanya penegakan disiplin protokol COVID-19 berbasis komunitas.

Baca Juga

50 Persen Lebih Kasus COVID-19 di Indonesia Disumbang 20 Kota Besar

Diharapkan, hal ini bisa mengurangi penyebaran Corona yang menimbulkan klaster-klaster dari perkantoran hingga pasar.

“Kita terus akan melakukan secara masif membantu kesadaran kolektif melalui komunitas di mana pimpinan-pimpinannya, baik formal maupun informal, nanti menjadi agen-agen yang menjadi contoh dan tauladan yang memberikan disiplin kepada komunitasnya supaya terhindar dari penyebaran COVID-19,” tutup lulusan AKPOL 1988 ini. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Perpres Jokowi Terbit, Gaji Ketua Dewas KPK Rp104 Juta
Indonesia
Perpres Jokowi Terbit, Gaji Ketua Dewas KPK Rp104 Juta

Dalam Perpres tersebut, Ketua Dewas KPK mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp Rp 104.620.500.

2 Catatan Kritis PKS Paling Krusial dari Perppu COVID-19
Indonesia
2 Catatan Kritis PKS Paling Krusial dari Perppu COVID-19

Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar mengganti Perppu No. 1 Tahun 2020

 Aktivis: Rapid Test COVID-19 Anggota DPR Lukai Hati Rakyat
Indonesia
Aktivis: Rapid Test COVID-19 Anggota DPR Lukai Hati Rakyat

Di tengah situasi serba minim yang kita hadapi, termasuk kelangkaan alat medis bahkan untuk petugas medis sendiri, Anggota DPR beserta keluarga justru ingin diistimewakan. Pengistimewaan ini bisa melukai hati rakyat

KPK Bantu Tertibkan Aset Mulai GBK sampai TMII Senilai Rp548 Triliun
Indonesia
KPK Bantu Tertibkan Aset Mulai GBK sampai TMII Senilai Rp548 Triliun

"Masih banyak sekali aset yang masih sengketa, dikuasai negara tapi di lapangan dikuasai masyarakat. Belum lagi berhadapan dengan mafia tanah," katanya.

Eri-Armuji Unggul Hitung Cepat, Putra Risma Cukur Gundul
Indonesia
Eri-Armuji Unggul Hitung Cepat, Putra Risma Cukur Gundul

Aksi tersebut merupakan bentuk nazar Fuad dan timnya setelah jagoannya menang sementara di Pilkada Surabaya 2020.

Dokter Paru: Meninggalnya Pasien COVID-19 Mayoritas Akibat Penyakit Penyerta
Indonesia
Dokter Paru: Meninggalnya Pasien COVID-19 Mayoritas Akibat Penyakit Penyerta

Pada pasien yang tidak memiliki faktor risiko, mereka sebagian besar dapat pulih

Bandara Supadio Aktifkan Posko Buat Keluarga Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Bandara Supadio Aktifkan Posko Buat Keluarga Korban Sriwijaya Air

Pihak Bandara Supadio Pontianak saat ini juga sudah mengaktifkan pusat informasi. Pusat informasi ini gabungan dari Komite Bandara Supadio yakni Lanud Supadio, Kepolisian, Basarnas.

[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Agama Fachrul Razi Tiba-tiba Perbolehkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Agama Fachrul Razi Tiba-tiba Perbolehkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020

M Fachrul Razi memberikan klarifikasi terkait pembatalan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2020 yang diputuskan Kemenag beberapa saat lalu.

Menkes Terawan 'Ngantor' di Jawa Timur
Indonesia
Menkes Terawan 'Ngantor' di Jawa Timur

Masih tingginya jumlah kasus COVID-19 di provinsi tersebut memerlukan perhatian serius

RS Polri Observasi Anak Pembunuh Bocah di Sawah Besar
Indonesia
RS Polri Observasi Anak Pembunuh Bocah di Sawah Besar

NF sebelumnya dikirim dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) anak di Cinere, Depok, menuju RS Polri pada Minggu (8/3) sore