Jika Meresahkan, Oknum Ormas yang Minta THR Bisa Diproses Hukum Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus saat ditemui awak media.ANTARA/Fianda Rassat/am.

MerahPutih.Com - Jelang perayaan Idul Fitri 2020, banyak Organisasi Masyarakat (Ormas) meminta Tunjangan Hari Raya (THR) ke perusahaan ataupun ke beberapa tempat usaha.

Hal ini merupakan tindakan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan.

Baca Juga:

Naikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai Pusing Anggaran Negara Tekor Karena Corona

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan, selama tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh pada Pungli, maka pihaknya tidak akan menindaknya.

"Gini kalau ditanya ke Polisi selama tidak ada tindak pidana terjadi, itu penanganan bisa saja tapi di satu sisi kita harus preventif pencegahan. Kalau dia cuma minta THR terus menanggapi memberi baik pengusaha memberi THR, yah nggak ada masalah," ujar dia kepada wartawan, Rabu (13/5).

Kabis Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus (MP/Asropih)

Jika pengusaha menolak memberikan THR kepada ormas pun tidak masalah. Karena tidak boleh meminta dengan secara paksa apalagi dengan cara kekerasan seperti memukul.

"Selama ada take and gift nggak ada masalah lah, tapi kalau memulai dengan ada paksaaan dan keharusan ya baru tidak boleh. Karena nggak punya rasa keharusan, atau terjadi tindak pidana di situ di memukul atau memaksa menyerang ya urusannya sudah berbeda nanti," tegas Yusri.

Saat ini para Ormas sudah mulai bisa berpikir untuk tidak meminta secara memaksa lantaran takut dilaporkan atau berurusan dengan Polda Metro Jaya.

"Kalau memaksa dia pasti juga mikir lah pasti. Kalau memaksa jaman sekarang pasti nanti dikenal lah dan kalau dilaporin sama yang diteror juga sama pemerasan itu," tutup Yusri.

Dia media massa, tengah ramai dengan adanya surat berkop ormas tertentu di Kecamatan Bekasi Timur yang berisi permintaan THR beredar jelang hari raya Idul Fitri 1441 H.

Baca Juga:

Gaji dan THR Tak Kunjung Dibayar, Ratusan Karyawan Demo Blokade Pintu Masuk Pabrik

Surat permintaan THR itu ditembuskan ke Camat Bekasi Timur, Kapolsek Bekasi Timur, dan Danramil Bekasi Timur.

Saat dipanggil kepolisian, pihak ormas berjanji untuk menarik semua surat yang sudah dikirimnya ke masyarakat maupun ke pengusaha-pengusaha. Mereka juga sudah membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengirim surat-surat permintaan THR ke masyarakat maupun ke perusahaan.(Knu)

Baca Juga:

Naikan Iuran BPJS, Jokowi Dinilai Tidak Memiliki Empati Kepada Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
153 Warga Tiongkok Tiba Saat PPKM, Ini Penjelasan Pemerintah
Indonesia
153 Warga Tiongkok Tiba Saat PPKM, Ini Penjelasan Pemerintah

Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

Dua Wilayah Jakarta Diprediksi Turun Hujan Disertai Petir
Indonesia
Dua Wilayah Jakarta Diprediksi Turun Hujan Disertai Petir

"Waspada potensi hujan disertai petir di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur," demikian keterangan situs resmi BMKG di Jakarta.

Wagub DKI Jadi Saksi Terdakwa Rizieq Kasus Kerumunan Petamburan
Indonesia
Wagub DKI Jadi Saksi Terdakwa Rizieq Kasus Kerumunan Petamburan

Ahmad Riza Patria dikabarkan akan menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat.

Perhimpunan INTI Raih Penghargaan Bidang Penanggulangan Bencana dari BNPB
Indonesia
Perhimpunan INTI Raih Penghargaan Bidang Penanggulangan Bencana dari BNPB

Penghargaan tersebut dianugerahkan kepada Perhimpunan INTI atas intensitas, konsistensi dan inovasi dalam penanggulangan bencana yang telah dilakukan selama tahun 2020.

Dua Hari Buka, Thamrin 10 Sepi Pengunjung
Indonesia
Dua Hari Buka, Thamrin 10 Sepi Pengunjung

Pengunjung Thamrin bisa dihitung dengan jari dibandingkan tempat kuliner Mandiri Syariah.

Kebijakan Aparat Keamanan di Papua Harus Hadirkan Rasa Aman
Indonesia
Kebijakan Aparat Keamanan di Papua Harus Hadirkan Rasa Aman

Tugas pokok Polri dan TNI adalah mendukung pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat, agar tercipta rasa aman, nyaman dan kondusif.

Pemprov DKI Kembali Berlakukan SIKM, Ini Warga yang Diberikan Izin
Indonesia
Pemprov DKI Kembali Berlakukan SIKM, Ini Warga yang Diberikan Izin

Pemprov DKI Jakarta dipastikan akan menerapkan kembali kebijakan SIKM guna membantu pemerintah pusat dalam aturan larangan mudik Lebaran 1442 Hijriah.

Isu Radikalisme Kembali Mencuat, BPIP sebut Ajaran Pancasila Mesti Dibumikan
Indonesia
Isu Radikalisme Kembali Mencuat, BPIP sebut Ajaran Pancasila Mesti Dibumikan

Maraknya isu rasial di dalam dan luar negeri mesti dijadikan momentum untuk memperkuat nilai Pancasila.

Mobil Tanpa Pengemudi iCar Buatan ITS Resmi Meluncur
Indonesia
Mobil Tanpa Pengemudi iCar Buatan ITS Resmi Meluncur

Mobil iCar ITS merupakan purwarupa mobil otonom hasil kolaborasi dari peneliti-peneliti di ITS dari berbagai bidang keahlian. iCar ITS dioperasikan sebagai mobil komuter yang melayani perjalanan dalam kampus ITS.

Pelajar SD-SLTP Ethiopia Ingin Berkunjung dan Belajar di Indonesia
Dunia
Pelajar SD-SLTP Ethiopia Ingin Berkunjung dan Belajar di Indonesia

Pelajar sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) Ethiopia memiliki minat yang besar untuk mengetahui, berkunjung, bahkan mendapatkan beasiswa dari Indonesia.