Jika Karantina Wilayah, Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Ekonom Indef Tauhid Ahmad minta pemerintah sediakan kebutuhan pokok selama karantina wilayah (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad meminta pemerintah dapat memenuhi kebutuhan pokok seluruh penduduk khususnya pangan dan akses ke fasilitas kesehatan gratis jika memang opsi karantina wilayah dipilih.

Hal tersebut disampaikan Tauhid Ahmad pasca mencuatnya opsi karantina wilayah di sejumlah daerah guna menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Baca Juga:

Kebijakan Darurat Sipil Dinilai tidak Tepat

"Kalau tidak ada bantuan untuk mereka maka bisa masalah sosial yang lebih besar," kata Tauhid Ahmad kepada wartawan, Senin, (30/3).

Ekonom Indef Tauhid Ahmad
Tauhid Ahmad sarankan pemerintah sediakan kebutuhan pokok warga selama karantina wilayah (Foto: antaranews)

Tauhid menjelaskan bahwa masyarakat akan sangat terdampak dengan kebijakan karantina wilayah. Apalagi, jika ketersediaan bahan pokok langka dan mahal.

"Utamanya masyarakat miskin sulit akses dan harga akan naik" ujarnya.

Tauhid menambahkan bahwa masyarakat miskin akan terdampak cukup besar lantaran tidak mempunyai dana untuk kehidupan sehari-hari.

"Sebab mereka tidak punya dana untuk sehari- hari," tutup Tauhid.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mengusulkan skema karantina wilayah kkepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini.

Usulan itu bakal disampaikan dalam rapat terbatas atau ratas melalui telekonferensi. Opsi karantina wilayah merupakan salah satu upaya untuk menyetop penularan infeksi virus Corona atau COVID-19.

Di samping menyusun upaya karantina wilayah, Luhut juga mengusulkan adanya larangan mudik menjelang masa libur Lebaran 2020.

Baca Juga:

Ketua DPD Minta OJK Buka Hotline Pengaduan Stimulus Ekonomi Terkait COVID-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga Jakarta sudah mengirim surat ke pemerintah pusat. Surat itu berisi permintaan untuk memberlakukan karantina wilayah di Jakarta.

Surat tersebut tertulis tanggal 28 Maret dan diterima 29 Maret 2020 dan diterima langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.(Pon)

Baca Juga:

Ketua DPRD Incar Anggaran Formula E Anies untuk Biaya Tangani Wabah Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota Babinsa TNI AD Disebut Tewas Ditembak, ini Kata Puspomad
Indonesia
Anggota Babinsa TNI AD Disebut Tewas Ditembak, ini Kata Puspomad

Puspomad juga tidak menampik adanya temuan barang bukti lain di TKP. Di antaranya satu proyektil peluru jenis pistol

Pimpinan KPK Akui Kepercayaan Publik Terus Merosok Akibat Revisi UU
Indonesia
Pimpinan KPK Akui Kepercayaan Publik Terus Merosok Akibat Revisi UU

Hal itu berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan KPK berada di urutan keempat, dengan nilai 74,7 persen.

Francisco Sagasti Jadi Presiden Peru di Tengah Gejolak Dalam Negeri
Indonesia
Francisco Sagasti Jadi Presiden Peru di Tengah Gejolak Dalam Negeri

Legislator Peru Francisco Sagasti disumpah sebagai presiden sementara pada Selasa (17/11).

Dukung Paslon Ma-Ju, Tenaga PMK Langsung Dipecat
Indonesia
Dukung Paslon Ma-Ju, Tenaga PMK Langsung Dipecat

Salah satu anggota Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surabaya langsung dipecat karena mendukung pasangan calon wali.

KPK Limpahkan Berkas Perkara Nurhadi dan Menantunya ke Pengadilan Tipikor
Indonesia
KPK Limpahkan Berkas Perkara Nurhadi dan Menantunya ke Pengadilan Tipikor

"Tim JPU (jaksa penuntut umum) melimpahkan berkas perkara terdakwa Nurhadi dan Rezky Herbiyono ke Pengadilan Tipikor Jakarta," ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri

Hukuman Bagi Pelanggar CFD, Pungut Sampah hingga Nyapu Jalanan
Indonesia
Hukuman Bagi Pelanggar CFD, Pungut Sampah hingga Nyapu Jalanan

"Rata-rata yang kena ini tidak bermasker. Komunitas olahraga kita larang berkerumun, sebab hanya boleh olahraga mandiri saja," ujarnya

Kecam Unggahan Anji, PFI: Jangan Samakan Kerja Jurnalis Foto dengan Buzzer, Influencer dan Youtuber!
Indonesia
Ketua IDI Bali dan Sejumlah Ahli Diperiksa Buntut 'Kacung WHO' JRX
Indonesia
Ketua IDI Bali dan Sejumlah Ahli Diperiksa Buntut 'Kacung WHO' JRX

Dia berharap Jerinx dapat datang dalam pemanggilan yang kedua pada Kamis (6/8) besok

Anies Tunjuk Rekannya di Kabinet Jokowi Jadi Komisaris PT Food Tjipinang Jaya
Indonesia
Anies Tunjuk Rekannya di Kabinet Jokowi Jadi Komisaris PT Food Tjipinang Jaya

Informasi tersebut diketahui dalam Rapat Umum Pemilik Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada Rabu (22/4) lalu melalui video conference

Dibanding Bikin RUU Ketahanan Keluarga Lebih Baik Revisi UU Perkawinan
Indonesia
Dibanding Bikin RUU Ketahanan Keluarga Lebih Baik Revisi UU Perkawinan

Nurul menyoroti beberapa pasal di RUU Ketahanan Keluarga, terutama terkait Pasal 27 huruf 3 yang mengatur hak cuti dan hak tunjangan pekerja.