Jika Ingin Hilangkan Polarisasi di Pilpres, Jokowi dan Prabowo Jangan Maju Lagi Presiden Jokowi pantau vaksinasi COVID-19. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Wacana menambahkan satu periode lagi untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) tergolong tidak jelas. Sebab, seorang kepala negara di Indonesia dengan tiga periode itu tidak memiliki basis konstitusi.

"Permintaan tiga periode itu juga menurut saya dasar pertimbangannya tidak jelas," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, Kamis (24/6).

Baca Juga:

Deklarasi Jokowi Tiga Periode di NTT Langgar Konstitusi

Dia menjelaskan, dalam basis historisnya, Indonesia hanya mengenal dua atau tiga mekanisme penetapan presiden.

Pertama, presiden dengan periode jabatan seumur hidup yang pernah dicanangkan pada era Presiden ke-1 Soekarno, meskipun pada akhirnya tumbang.

Kedua, presiden tanpa adanya batasan periode yang sempat terjadi secara konstitusional pada era Orde Baru, yang menghasilkan Presiden ke-2 Soeharto menjabat selama 32 tahun. Setelah Orde Baru tumbang, akhirnya berlaku presiden dengan masa bakti dua periode.

"Jadi menyebut tiga periode itu sama sekali tidak ada basis historisnya," ujarnya.

Ia menilai, jika yang dimaksud mewacanakan masa jabatan presiden 3 periode untuk mencegah adanya polarisasi kembali di Pilpres 2024. Maka, keduanya (Jokowi dan Prabowo) dihimbau untuk tidak lagi ikut konstestasi pemilu.

"Bukan, malah didukung untuk maju bersama seperti yang dideklarasikan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai ‘Komunitas Jokowi-Prabowo 2024’" .

Lebih lanjut, Ray mengatakan, untuk Prabowo dikarenakan alasan dari tiga kali pencalonan tak pernah menang. Untuk itu, Ray menyebut sudah waktunya memberi kesempatan pada tokoh yang muda untuk maju di Pilpres 2024.

Deklarasi Jokowi 3 Periode. (Foto: Antara)
Deklarasi Jokowi 3 Periode. (Foto: Antara)

Sebelumnya, pengamat politik Muhammad Qodari melakukan syukuran pendirian Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo 2024 di Jakarta Selatan, Sabtu (19/6). Dalam sambutannya ia enggan menyebut sebagai penggagas komunitas JokPro 2024. Karena ia mengklaim kalau terbentuknya komunitas tersebut menjadi gagasan dari masyarakat Indonesia.

Adapun alasan khusus menduetkan Jokowi dengan Prabowo di Pemilihan Presiden 2024 ialah untuk menghilangkan adanya polarisasi esktrem yang selama ini sudah terbentuk di masyarakat.

"Di mana perbedaan-perbedan itu menjadi katakanlah perkelahian di masyarakat. kita ingin mencegah itu," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Mahfud MD Ungkap Alasannya Tak Setuju Masa Jabatan Jokowi Diperpanjang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Hapus Denda Progresif Pelanggar Prokes
Indonesia
Pemprov DKI Hapus Denda Progresif Pelanggar Prokes

Pelanggar prokes akan didenda Rp250 ribu

Polisi Dirikan Posko Pengamanan Cegah Kerumunan di Pasar Tanah Abang
Indonesia
Polisi Dirikan Posko Pengamanan Cegah Kerumunan di Pasar Tanah Abang

Aparat kepolisian bakal melakukan langkah tegas pasca adanya kerumunan yang terjadi di Pusat Grosir Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah langkah pun diambil sebagai langkah antisipasi.

Indonesia Telah Memvaksin 106,02 Juta Warga Dosis Lengkap
Indonesia
Indonesia Telah Memvaksin 106,02 Juta Warga Dosis Lengkap

Pemerintah terus menggencarkan vaksinasi COVID-19 untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) dengan target minimal 70 persen jumlah penduduk.

Tiongkok Latihan Tempur, Indonesia Harus Perkuat Pertahanan di Laut China Selatan
Dunia
Tiongkok Latihan Tempur, Indonesia Harus Perkuat Pertahanan di Laut China Selatan

meningkatnya ketegangan militer di kawasan perairan LCS dengan adanya latihan tempur pasukan Tiongkok atau China di selat Taiwan serta dekat perairan Vietnam.

Terpapar COVID-19, Jubir Satgas Wiku Ungkap Kondisinya Saat Ini
Indonesia
Terpapar COVID-19, Jubir Satgas Wiku Ungkap Kondisinya Saat Ini

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengonfirmasi dirinya terpapar virus corona.

Satgas Pangan Bareskrim Siap Tindak Tegas Penimbun Pangan
Indonesia
Satgas Pangan Bareskrim Siap Tindak Tegas Penimbun Pangan

Ketersediaan yang utama, stabilisasi harga pangan dengan mencegah terjadinya penimbunan

Vaksinasi COVID-19 Nasional Sudah Jangkau 2.552.265 Orang
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Nasional Sudah Jangkau 2.552.265 Orang

Sebanyak 138.650 orang mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama hingga pukul 12.00 WIB, Sabtu (6/3).

Tilang Kendaraan tak Lolos Uji Emisi Berlaku 13 November
Indonesia
Tilang Kendaraan tak Lolos Uji Emisi Berlaku 13 November

"Prinsipnya kami dari Pemprov minta supaya sejak tanggal 13 ini sudah siap uji emisi nya," ucap Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/11).

Tak Terima Dijadikan Tersangka, Yahya Waloni Gugat Polisi ke Pengadilan
Indonesia
Tak Terima Dijadikan Tersangka, Yahya Waloni Gugat Polisi ke Pengadilan

Yahya Waloni ditetapkan sebagai tersangka kemudian dilakukan penahanan hanya karena melakukan ceramah soal agama lain

Respons Jokowi Terhadap Kritik BEM UI Dinilai Sangat Normatif
Indonesia
Respons Jokowi Terhadap Kritik BEM UI Dinilai Sangat Normatif

"Semuanya normatif, yang memang selayaknya disampaikan seorang pemimpin di negara yang menganut demokrasi," kata Jamiluddin