Jika Halangi Penyidikan, Firli Bahuri Bisa Dijerat Obstruction of Justice Ketua KPK terpilih Firli Bahuri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat caleg PDI Perjuangan Harun Masiku dan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan, serta dua orang lainnya kini berbuntut panjang.

Buntut dari kasus tersebut membuat satu orang penyidik bernama Rosa dan satu orang jaksa bernama Yadyn ditarik ke instansi asalnya. Rosa dikabarkan akan ditarik ke Polri. Sementara Yadyn dikembalikan ke Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

BW: Firli Harusnya Masak Ramuan Antikorupsi, Bukan Nasi Goreng

Direktur Pusat Studi dan Konstitusi (Pusako) Feri Amsari mengatakan, jika benar penarikan Rosa dan Yadyn terkait penyidikan kasus dugaan suap PAW, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi penyidikan atau obstruction of justice.

"Saya pikir kalau penarikan (penyidik dan jaksa) itu ada kaitannya dengan proses penyidikan maka harus dianggap tindakan itu adalah tindakan menghalang-halangi penyidikan," kata Feri saat dikonfirmasi, Senin (27/1).

Menurut Feri, setiap orang yang menghalang-halangi proses penyidikan KPK dapat dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ketua KPK Firli Bahuri minta caleg PDIP Harun Masiku segera serahkan diri (Foto: ANTARA)
Ketua KPK Firli Bahuri minta caleg PDIP Harun Masiku segera serahkan diri (Foto: ANTARA)

Ancaman pasal 21 tersebut, kata Feri, tidak hanya bisa diterapkan terhadap orang-orang yang berada di luar KPK, tapi juga termasuk yang ada di internal KPK. Termasuk pimpinan lembaga antirasuah.

"Kan dia setiap orang, termasuk pimpinan," ujar Feri.

KPK belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Ketua KPK Firli Bahuri hingga Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri belum membalas pesan singkat merahputih.com.

Sebagaimana dilansir Jawapos.com, Jaksa Yadyn membenarkan jika ada informasi perihal penarikan dirinya dari KPK. “Saya mendengar informasi tersebut,” kata Yadyn.

Kendati demikian, dia mengaku belum menerima SK nya secara langsung. “Tapi belum menerima SK penarikan,” ujar Yadyn.

Baca Juga:

Ketua KPK Firli Bahuri Masak Nasi Goreng Untuk Dewas, Komisioner dan Awak Media

Karena belum menerima SK penarikannya secara langsung, dia pun tetap akan bekerja seperti biasa. ”Saya masih tetap melaksanakan tugas-tugas saya di KPK,” ujarnya.

Merintangi proses penyidikan atau penuntutan atau obstruction of justice tercantum dalam Pasal 21 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Pasal itu menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp600 juta". (Pon)

Baca Juga:

Firli Minta Caleg PDIP Harun Masiku Bekerja Sama dengan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sertifikasi Profesi Jadi Cara Kemenaker Turunkan Angka Pengangguran
Indonesia
Sertifikasi Profesi Jadi Cara Kemenaker Turunkan Angka Pengangguran

Sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan sebagian besar berpendidikan maksimal SD ke bawah (40,38 persen).

Menkes Minta Tenaga Kesehatan Segera Ikut Vaksinasi
Indonesia
Menkes Minta Tenaga Kesehatan Segera Ikut Vaksinasi

Supaya penularan COVID-19 bisa segera dikendalikan, masyarakat harus disiplin menjalankan protokol kesehatan

Kemendikbud Buka Pendaftaran Beasiswa Unggulan, Ini Persyaratannya
Indonesia
Kemendikbud Buka Pendaftaran Beasiswa Unggulan, Ini Persyaratannya

Program beasiswa itu dibuka mulai 21 September hingga 3 Oktober.

Indonesia Kembali Terima Hampir 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm
Indonesia
Indonesia Kembali Terima Hampir 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm

Virus Corona varian jenis baru sudah masuk ke Indonesia. Varian baru tersebut antara lain B.117 asal Inggris, kemudian B.1351 asal Afrika Selatan dan varian mutasi ganda dari India B. 1617.

Koruptor Jiwasraya Harus Dimiskinkan
Indonesia
Koruptor Jiwasraya Harus Dimiskinkan

Korupsi ini jelas standar hukumnya

Fintech Ilegal Incar Warga Alami Krisis Keuangan Karena COVID-19
Indonesia
Fintech Ilegal Incar Warga Alami Krisis Keuangan Karena COVID-19

Pinjaman dari fintech lending ilegal ini, selalu mengenakan bunga yang tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek serta meminta semua akses data kontak di telepon genggam, yang digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.

Kominfo Minta YouTube Blokir Akun Jozeph Paul Zhang
Indonesia
Kominfo Minta YouTube Blokir Akun Jozeph Paul Zhang

Kementerian Komunikasi dan Informatika melayangkan surat pada YouTube agar memblokir akun Jozeph Paul Zhang karena berisi ujaran kebencian.

Ribuan Aparat Jaga Gedung MPR/DPR dari Kepungan Buruh
Indonesia
Ribuan Aparat Jaga Gedung MPR/DPR dari Kepungan Buruh

Kelompok buruh menyampaikan dua tuntutan yaitu menolak Omnibus Law dan PHK dampak COVID-19.

Dua Wilayah Jakarta Diperkirakan Hujan Ringan Senin Siang
Indonesia
Dua Wilayah Jakarta Diperkirakan Hujan Ringan Senin Siang

Suhu udara rata-rata sepanjang hari ini di Ibu Kota diperkirakan berada di kisaran normal antara 24 hingga 34 derajat Celsius

Isu SARA dan Politik Uang Masih Jadi Ancaman Serius di Pilkada 2020
Indonesia
Isu SARA dan Politik Uang Masih Jadi Ancaman Serius di Pilkada 2020

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengidentifikasi empat modus kampanye hitam (black campaign) saat pilkada.