Jika Halangi Penyidikan, Firli Bahuri Bisa Dijerat Obstruction of Justice Ketua KPK terpilih Firli Bahuri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat caleg PDI Perjuangan Harun Masiku dan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan, serta dua orang lainnya kini berbuntut panjang.

Buntut dari kasus tersebut membuat satu orang penyidik bernama Rosa dan satu orang jaksa bernama Yadyn ditarik ke instansi asalnya. Rosa dikabarkan akan ditarik ke Polri. Sementara Yadyn dikembalikan ke Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

BW: Firli Harusnya Masak Ramuan Antikorupsi, Bukan Nasi Goreng

Direktur Pusat Studi dan Konstitusi (Pusako) Feri Amsari mengatakan, jika benar penarikan Rosa dan Yadyn terkait penyidikan kasus dugaan suap PAW, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi penyidikan atau obstruction of justice.

"Saya pikir kalau penarikan (penyidik dan jaksa) itu ada kaitannya dengan proses penyidikan maka harus dianggap tindakan itu adalah tindakan menghalang-halangi penyidikan," kata Feri saat dikonfirmasi, Senin (27/1).

Menurut Feri, setiap orang yang menghalang-halangi proses penyidikan KPK dapat dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ketua KPK Firli Bahuri minta caleg PDIP Harun Masiku segera serahkan diri (Foto: ANTARA)
Ketua KPK Firli Bahuri minta caleg PDIP Harun Masiku segera serahkan diri (Foto: ANTARA)

Ancaman pasal 21 tersebut, kata Feri, tidak hanya bisa diterapkan terhadap orang-orang yang berada di luar KPK, tapi juga termasuk yang ada di internal KPK. Termasuk pimpinan lembaga antirasuah.

"Kan dia setiap orang, termasuk pimpinan," ujar Feri.

KPK belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Ketua KPK Firli Bahuri hingga Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri belum membalas pesan singkat merahputih.com.

Sebagaimana dilansir Jawapos.com, Jaksa Yadyn membenarkan jika ada informasi perihal penarikan dirinya dari KPK. “Saya mendengar informasi tersebut,” kata Yadyn.

Kendati demikian, dia mengaku belum menerima SK nya secara langsung. “Tapi belum menerima SK penarikan,” ujar Yadyn.

Baca Juga:

Ketua KPK Firli Bahuri Masak Nasi Goreng Untuk Dewas, Komisioner dan Awak Media

Karena belum menerima SK penarikannya secara langsung, dia pun tetap akan bekerja seperti biasa. ”Saya masih tetap melaksanakan tugas-tugas saya di KPK,” ujarnya.

Merintangi proses penyidikan atau penuntutan atau obstruction of justice tercantum dalam Pasal 21 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Pasal itu menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp600 juta". (Pon)

Baca Juga:

Firli Minta Caleg PDIP Harun Masiku Bekerja Sama dengan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Bos Harley Davidson Terseret-seret Kasus Dugaan Suap Pesawat Garuda
Indonesia
Bos Harley Davidson Terseret-seret Kasus Dugaan Suap Pesawat Garuda

Dirut PT Mabua Harley Davidson, Djonnie Rahmat diperiksa untuk tersangka pejabat Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno.

Update COVID-19 Selasa (22/9) 252.923 Positif, 184.298 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (22/9) 252.923 Positif, 184.298 Sembuh

Sementara itu untuk kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang meninggal hingga kini bertambah 160 jiwa

DPRD dan Pemprov DKI Kembali Bahas APBD-P 2020 di Puncak
Indonesia
DPRD dan Pemprov DKI Kembali Bahas APBD-P 2020 di Puncak

DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov kembali menggelar rapat pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 di Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Satu Lagi Perusahaan Pelat Merah Bermasalah, Erick Thohir Diminta Turun Tangan
Indonesia
Satu Lagi Perusahaan Pelat Merah Bermasalah, Erick Thohir Diminta Turun Tangan

Perjanjian kerja antara PT Amarta Karya dengan PT Stahlindo Nusantara dan PT. Stahlindo Jaya Perkasa adalah pengadaan baja

 FKPPI Desak Kasus Jiwasraya dan Asabri Diselesaikan Lewat Jalur Politik
Indonesia
FKPPI Desak Kasus Jiwasraya dan Asabri Diselesaikan Lewat Jalur Politik

Ia mengatakan bahwa tugas pansus secara garis besar ada dua, yakni kepastian hukum dan jaminan dana nasabah tetap aman.

Negatif COVID-19, Pedagang Pasar Kembang Solo Syukuran Potong Nasi Tumpeng
Indonesia
Negatif COVID-19, Pedagang Pasar Kembang Solo Syukuran Potong Nasi Tumpeng

DKK Solo melakukan rapid test massal di pasar tradisoonal Solo pada akhir Mei sampai awal Juni

Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Gedung, PDIP: Tamu Wajib Dibatasi
Indonesia
Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Gedung, PDIP: Tamu Wajib Dibatasi

"Perlu pengawasan yang ketat, kedua perlu ada pembatasan kapasitas," ucap Gembong

Jelang Lebaran, Pasar Tradisional di Solo Dipadati Pengunjung
Indonesia
Jelang Lebaran, Pasar Tradisional di Solo Dipadati Pengunjung

Selain itu, kemunculan pedagang musiman penjual kebutuhan Lebaran seperti ketupat di jalan pintu masuk pasar membuat arus lalu lintas di pasar tersendat

Pejabat Teras PDIP Dampingi Megawati Resmikan Patung Bung Karno di Kampus Akmil
Indonesia
Pejabat Teras PDIP Dampingi Megawati Resmikan Patung Bung Karno di Kampus Akmil

Pejabat Teras PDIP Dampingi Megawati Resmikan Patung Bung Karno di Kampus Akmil

Dikabarkan Positif COVID-19, Ini Kata Rahayu Saraswati
Indonesia
Dikabarkan Positif COVID-19, Ini Kata Rahayu Saraswati

Rahayu Saraswati dipertanyakan keberadaannya sampai ada kabar tersiar bahwa ada kemungkinan positif COVID-19.