Jika Berbuat Onar di Ruang Sidang, Rizieq Shihab Bisa Diadili di Papua Sidang Rizieq Shihab. (Foto: Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Majelis Hakim mengabulkan permintaan terdakwa Rizieq Shihab untuk sidang tatap muka atau offline dalam persidangan perkara karantina kesehatan yang membelitnya.

Praktisi Hukum Petrus Selestinus menilai, aparat keamanan harus bertindak cepat agar persidangan perkara Rizieq Shihab, tidak dijadikan panggung besar untuk aksi provokasi.

Baca Juga

Majelis Hakim PN Jaktim Kabulkan Keinginan Rizieq Sidang Tatap Muka

"Termasuk agitasi dan konsolidasi guna menggerakan simpatisan Rizieq Shihab, melakukan persekusi, teror dan intimidasi terhadap aparat Penegak Hukum di tempat-tempat lain," kata Petrus kepada MerahPutih.com di Jakarta, Rabu (25/3).

Petrus meminta, Pemerintah mempertimbangkan suatu kebijakan dengan memindahkan tempat persidangan Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri lain di luar wilayah hukum DKI Jakarta.

Ini berlaku jika mantan bos Front Pembela Islam (FPI) itu membuat masalah baru di ruang sidang.

"Seperti di Papua atau di Nusa Tenggara Timur dimana jauh dari keramaian masyarakat," tutur Petrus.

Rizieq Shihab. (Foto: Antara)
Rizieq Shihab. (Foto: Antara)

Petrus menyebut, tindakan ini bisa dilakukan tatkala terjadi kericuhan hingga kerumunan ketika pandemi COVID-19, jika sidang tetap terjadi di ibu kota Jakarta.

"Hakim dan jaksa bisa mempertimbangkan pemindahan ini, demi keamanan dan ketertiban," terang Petrus.

Petrus melanjutkan, aksi tidak terpuji yang dilakukan oleh Rizieq Shihab dan pengacaranya yang keras di Persidangan, juga berpotensi menimbulkan kerumunan baru.

"Terutama di sejumlah tempat atas nama aksi simpati Rizieq Shihab bahkan memicu aksi persekusi dan intoleransi terhadap Badan Peradilan," jelas Petrus.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini meencontohkan, tindakan Rizieq cs soal tutur katanya menunjukan sikap tidak hormat terhadap hukum dan pengadilan.

"Ini jelas bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, harkat dan martabat profesi advokat maupun terdakwa," papar Petrus.

Ia mencontohkan, perilaku Rizieq Shihab dan kuasa hukumnya yang berteriak sambil menunjuk ke arah Majelis Hakim hingga Jaksa, dianggap merendahkan marwah persidangan.

Sekedar informasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Suparman Nyompa menginstruksikan jaksa penuntut umum (JPU) untuk menghadirkan Rizieq secara langsung ke pengadilan pada sidang selanjutnya.

"Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada setiap hari sidang," jelas dia.

Sidang hari ini pun berlangsung panas tim kuasa hukum majelis hakim dan JPU beradu debat perihal permintaan Rizieq yang ingin sidang offline.

Dalam persidangan juga yang beragendakan nota pembelaan atau eksepsi Rizieq Shihab tidak berkenan membacakan.

Hal itu lantaran dirinya tetap bersikukuh untuk bisa hadir di ruang persidangan.

"Saya hanya akan membaca eksespsi disidang online, eksepsi saya memang tidak tebal, tapi saya tetap hanya ingin membacakan ofline," ucap Rizieq.

Rizieq beralasan ngotot ingin hadir ke ruang persidangan karena didakwa dengan banyak pasal.

Sehingga, untuk membela diri diperlukan adanya tatap muka agar persidangan dapat berjalan baik tidak berat sebelah.

"Saya menghadapi 3 sidang dan 18 pasal berlapis. Artinya ini bagi saya masalah serius. Saya harus all out dan ingin berhadapan langsung karena ini masalah serius," ungkap Rizieq.

Kendati sudah diberikan lampu hijau sidang online, Suparman menegaskan apabila Rizieq melanggar pernyataannya yang teruang dalam surat jaminan, maka, permohonan itu kemungkinan penetapan sidang offline bakal dibatalkan. (Knu)

Baca Juga

Kukuh Sidang Offline, Rizieq Shihab Imbau Pendukungnya Taati Prokes di Persidangan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan DPR Sebut Gerakan Pembebasan Papua Barat Perlu Diproses Hukum
Indonesia
Pimpinan DPR Sebut Gerakan Pembebasan Papua Barat Perlu Diproses Hukum

Azis juga mengutuk klaim ULMWP pimpinan Benny Wenda

Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, PSI Semprot Pemprov DKI
Indonesia
Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, PSI Semprot Pemprov DKI

Kementerian Dalam Negeri masih menemukan anggaran janggal senilai Rp580 miliar di kegiatan-kegiatan DPRD dalam RAPBD DKI Tahun Anggaran 2021.

Polisi Gagalkan Penyelundupan 107 Kg Narkoba di Batam
Indonesia
Polisi Gagalkan Penyelundupan 107 Kg Narkoba di Batam

Polda Kepulauan Riau (Kepri) mengungkap kasus peredaran 107,258 kilogram narkotika jenis sabu yang diamankan di perairan sekitar Pulau Putri Kota Batam.

Besok 1.500 Sekolah Ikut PTM, PSI DKI: Pemprov Harus Waspada
Indonesia
Besok 1.500 Sekolah Ikut PTM, PSI DKI: Pemprov Harus Waspada

Fraksi PSI DPRD DKI menilai temuan 25 klaster penyebaran COVID-19 berdasar data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan patut diwaspadai.

DPRD DKI Bantah Ada Kenaikan Gaji Rp888 Miliar Tahun 2021
Indonesia
DPRD DKI Bantah Ada Kenaikan Gaji Rp888 Miliar Tahun 2021

"Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. ini bukan gaji dewan," tegas M. Taufik

Mabes Polri Angkat Suara Terduga Teroris ZA Bisa Masuk dengan Mudah
Indonesia
Mabes Polri Angkat Suara Terduga Teroris ZA Bisa Masuk dengan Mudah

Pelaku terorisme di Mabes Polri, ZA (25), masuk lewat pintu belakang yang merupakan akses masuk bagi masyarakat yang mengurus layanan publik Polri.

Guru Mulai Divaksin, Belajar Tatap Muka Diharap Dimulai Semester 2
Indonesia
Guru Mulai Divaksin, Belajar Tatap Muka Diharap Dimulai Semester 2

Presiden menargetkan, pada Juni mendatang vaksinasi bisa dilakukan terhadap 5 juta guru atau tenaga pendidik, sesuai target.

Imbas Mudik Lebaran, RSD Wisma Atlet Terus Didatangi Pasien COVID-19
Indonesia
Imbas Mudik Lebaran, RSD Wisma Atlet Terus Didatangi Pasien COVID-19

Rumah Sakit Darurat (RSD) COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta terus didatangi pasien positif corona dalam lima hari terakhir.

Tunjuk KSAD  Andika Perkasa Jadi Panglima, Jokowi Bikin Matra AL dan AU Iri
Indonesia
Tunjuk KSAD Andika Perkasa Jadi Panglima, Jokowi Bikin Matra AL dan AU Iri

Jika merujuk pada matra, seharusnya Angkatan Laut (AL) yang mendapat giliran memegang tongkat komando Panglima TNI. Pasalnya, setelah reformasi jabatan Panglima berputar.

Sah! Joe Biden Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat
Dunia
Sah! Joe Biden Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat

Politisi Amerika Serikat Joe Biden akhirnya sah menjadi Presiden ke-46 Amerika Serika, setelah bersumpah di Capitol Hill, Washington, DC, Amerika Serikat, Rabu (20/1)