JICA Jadi Pengawas Pembangunan IKN Nusantara Kawasan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. ANTARA/Bagus Purwa

MerahPutih.com - Pemerintah memulai pembangunan IKN, yang terbagi dalam tiga tahap hingga 2045. Tahap pertama pada 2022-2024 adalah tahap pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan.

Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pengembangan lahan (land development) untuk memulai pembangunan kawasan dan gedung di IKN. Sedangkan pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045.

Baca Juga:

Wagub Riza Akui Biaya Pembangunan Jakarta Lebih Mahal Dibandingkan IKN

Dari sisi anggaran, Pemerintah membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng konsultan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengawasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

"JICA memang akan bergabung. JICA ini menjadi sebagai konsultan untuk mengawasi, pengawas, untuk seluruh bangunan-bangunan," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti di Jakarta, Senin, 18 Juli 2022.

Diana mengatakan, Kementerian PUPR belum berpengalaman dalam membangun sebuah kota. Maka itu, peran JICA dibutuhkan sebagai quality assurance dalam pembangunan IKN.

"Juga untuk kontrol, yang artinya melakukan quality assurance-nya, karena memang kami Kementerian PUPR belum mempunyai pengalaman untuk membangun suatu kota," ujarnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rabu (13/7) telah bertemu dengan Chief Representative JICA Takehiro Yasui. Konsultan JICA dalam pertemuan itu telah memaparkan hasil studi mengenai empat tantangan dalam menjamin mutu pembangunan IKN.

Pertama, diperlukan integrasi berdasarkan kondisi dasar di mana semua desain dan pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi saat ini. Kemudian, land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah bencana banjir.

Kedua, diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah. Salah satunya adalah pengamanan untuk luas ruang bebas/right-of-way (ROW) terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.

Ketiga, perlu disiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan. Salah satunya adalah kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV. Kemudian, keempat adalah jaminan mutu konstruksi. (Asp)

Baca Juga:

Bawaslu Petakan Indeks Kerawanan Pemilu di Tiga Provinsi Baru Papua dan IKN

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ibu Negara Iriana Pantau Vaksinasi Anak di Bandung
Indonesia
Ibu Negara Iriana Pantau Vaksinasi Anak di Bandung

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menyebut sebanyak 540 ribu anak usia 6 sampai 11 tahun sudah mengikuti vaksinasi COVID-19 terhitung sejak pemberian pertama pada 14 Desember hingga 20 Desember 2021.

Gibran Tolak Parcel Barang Mewah
Indonesia
Gibran Tolak Parcel Barang Mewah

Ia mengatakan pihaknya juga akan mematuhi aturan tersebut dengan menolak tegas menerima parcel barang mewah.

Menaker Apresiasi Raffi Ahmad karena Pekerjanya Jadi Peserta BPJS Contract Address
Indonesia
Menaker Apresiasi Raffi Ahmad karena Pekerjanya Jadi Peserta BPJS Contract Address

"Saya mengapresiasi Raffi Ahmad. Aa Rafi ini sudah menyertakan pegawainya untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan dan selama pandemi ini tidak melakukan PHK dan tidak mengurangi upah selama pandemi," kata Menaker Ida dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (17/1).

Sejumlah Lokasi Ganjil Genap dan One Way saat Arus Mudik hingga Balik
Indonesia
Sejumlah Lokasi Ganjil Genap dan One Way saat Arus Mudik hingga Balik

Korlantas Polri menerapkan kebijakan one way bersamaan dengan sistem ganjil genap di ruas jalan tol selama mudik Lebaran 2022.

Vaksinasi Menurun, Pemerintah Harus Waspadai Lonjakan Kasus Usai Nataru
Indonesia
Vaksinasi Menurun, Pemerintah Harus Waspadai Lonjakan Kasus Usai Nataru

Pemerintah harus memeriksa faktor penyebabnya. Penurunan ini, akan berdampak pada target capaian herd immunity.

PPKM Level 3 Sepanjang Libur Nataru, Seluruh Daerah Dilarang Gelar Pesta Kembang Api
Indonesia
PPKM Level 3 Sepanjang Libur Nataru, Seluruh Daerah Dilarang Gelar Pesta Kembang Api

Pemerintah mewanti-wanti lonjakan kasus COVID-19 setelah libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Menkes Sebut Hasil Sero Survei jadi Basis Kebijakan Pandemi COVID-19
Indonesia
Menkes Sebut Hasil Sero Survei jadi Basis Kebijakan Pandemi COVID-19

Dengan begitu keberlanjutan pandemi COVID-19 akan segera ditentukan

9 Anggota DPR, 80 PNS dan Tenaga Ahli Positif COVID-19
Indonesia
9 Anggota DPR, 80 PNS dan Tenaga Ahli Positif COVID-19

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, mengungkapkan terdapat sembilan anggota DPR, 80 pegawai PNS DPR dan tenaga ahli dewan terpapar virus corona.

Disorot Presiden, Mabes Polri Klaim Kerja Maksimal Ungkap Kematian Brigadir J
Indonesia
Disorot Presiden, Mabes Polri Klaim Kerja Maksimal Ungkap Kematian Brigadir J

Mabes Polri langsung merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan mengungkap kasus tewasnya Brigadir J dalam baku tembak di rumah Irjen Ferdy Sambo secara transparan.

Hasil Autopsi Ulang Brigadir J Diumumkan Siang Ini
Indonesia
Hasil Autopsi Ulang Brigadir J Diumumkan Siang Ini

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo juga menyampaikan, hari ini akan diumumkan hasil autopsi ulang Brigadir J.