Jhoni Allen Cs Tak Hadir, Sidang Gugatan AHY Ditunda 2 Pekan Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto memimpim sidang perdana gugatan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/3). Foto: ANTARA/Fauzi Lamboka

MerahPutih.com - Sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya kepada 10 mantan kadernya ditunda hingga 13 April 2021.

Majelis hakim mengatakan, alasan penundaan sidang karena pihak tergugat ataupun kuasa hukum tergugat tidak hadir dalam persidangan. Padahal, pihaknya sudah mengirimkan surat panggilan kepada 10 tergugat.

Baca Juga

Kubu AHY Pertanyakan Klaim Moeldoko Soal Pergeseran Ideologi Demokrat

"Tergugat 1-10 telah dapat panggilan namun sampai dengan siang ini tak ada pemberitahuan. Untuk itu, sidang perkara ini diundur ke Selasa, 13 April 2021," kata Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto di PN Jakarta Pusat, Selasa (30/3).

Adapun yang menjadi tergugat adalah Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, Max Sopacua, Achmad Yahya, Darmizal, Marzuki Alie, Tri Julianto, Supandi R. Sugondo, Boyke Novrizon, dan Jhoni Allen Marbun.

Tak hanya itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly juga turut menjadi pihak tergugat.

Tim kuasa hukum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperlihatkan legal standing dan surat kuasa di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/3) (ANTARA/Fauzi Lamboka)
Tim kuasa hukum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperlihatkan legal standing dan surat kuasa di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/3) (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Petitum dalam gugatan ini yakni penggugat meminta majelis hakim menyatakan para pihak tergugat tidak memiliki dasar hukum (legal standing) untuk melaksanakan aktivitas apa pun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat, termasuk Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

Selain itu, penggugat meminta majelis hakim memutuskan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan para tergugat tidak berhak melaksanakan KLB.

Kemudian menyatakan dan menetapkan pertemuan KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021 berikut seluruh hasilnya tak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya, menyatakan turut tergugat dilarang menerima pendaftaran, memberikan verifikasi, dan pengesahan terhadap pendaftaran atas perubahan AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat dari para tergugat dan/atau dari pihak lain yang mengklaim sebagai hasil KLB Demokrat.

Sementara itu, pihak tergugat atau KLB Demokrat Deli Serdang diketahui telah mendaftarkan perubahan susunan kepengurusan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat ke Kemenkumham.

Namun, hingga saat ini belum ada keputusan yang disampaikan Kemenkumham terkait permohonan tersebut. (Pon)

Baca Juga

Elite Partai Demokrat Ungkit 'Dosa' Moeldoko dalam Operasi Sajadah 2011

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Tangkap Tiga Kurir Narkoba di Jakarta Pusat
Indonesia
Polisi Tangkap Tiga Kurir Narkoba di Jakarta Pusat

Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat meringkus tiga orang kurir narkoba berinisial U alias V, RF, dan H alias CH.

Bawaslu Tegaskan Pilkada Serentak Belum Usai
Indonesia
Bawaslu Tegaskan Pilkada Serentak Belum Usai

Masih ada pertarungan terakhir yaitu perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kasus COVID-19 di Kawasan Kediaman Jokowi Meningkat, Gibran Akui Kecolongan
Indonesia
Kasus COVID-19 di Kawasan Kediaman Jokowi Meningkat, Gibran Akui Kecolongan

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengaku kecolongan dengan kejadian tersebut. Dengan banyaknya temuan kasus ini Kelurahan Sumber masuk zona merah.

Selama PPKM Mikro, Pemerintah Gratiskan Swab Antigen
Indonesia
Selama PPKM Mikro, Pemerintah Gratiskan Swab Antigen

Gubernur akan menentukan wilayah mana saja yang akan masuk dalam penerapan kebijakan tersebut

Jokowi Targetkan 70 Juta Penduduk Sudah Divaksin Pada Agustus–September 2021
Indonesia
Jokowi Targetkan 70 Juta Penduduk Sudah Divaksin Pada Agustus–September 2021

Jokowi berharap produktivitas di sektor industri dapat segera pulih

Komnas HAM Beri Kesempatan Pimpinan KPK Lain untuk Klarifikasi TWK
Indonesia
Komnas HAM Beri Kesempatan Pimpinan KPK Lain untuk Klarifikasi TWK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron telah memberikan klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait proses tes wawasan kebangsaan (TWK),

Apakah Vaksin COVID-19 Sinovac Aman? Begini Penjelasan Ahli Kedokteran
Indonesia
Apakah Vaksin COVID-19 Sinovac Aman? Begini Penjelasan Ahli Kedokteran

Vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah dilakukan pada Rabu (13/1). Namun, masih banyak masyarakat yang masih meragukan keamanan vaksin produksi Sinovac tersebut.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun 3 Poin
Indonesia
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun 3 Poin

Pada 2020, IPK Indonesia meraih skor 37 poin dari skala 0-100 poin. Sementara pada tahun 2019, skor Indonesia berada di poin 40.

Pentingnya Batasan Pencabutan Aduan Tindak Pidana Rudapaksa ke Istri/Suami
Indonesia
Pentingnya Batasan Pencabutan Aduan Tindak Pidana Rudapaksa ke Istri/Suami

Faisal memandang perlu ada frasa 'tidak mengulangi perbuatan'

Ini Perguruan Tinggi Penerima Mahasiswa Jalur SBMPTN Terbanyak
Indonesia
Ini Perguruan Tinggi Penerima Mahasiswa Jalur SBMPTN Terbanyak

Sebanyak 184.942 siswa dinyatakan lolos SBMPTN 2021 dari total 732.801 peserta yang mengikuti UTBK.