Jerat Pidana untuk Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dinyatakan melanggar dua bentuk pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku selaku pimpinan lembaga antirasuah oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Ia dinyatakan terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara. Pihak berperkara yang dimaksud yakni Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial, tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara dan jual beli jabatan di Kota Tanjungbalai.

Majelis Etik Dewan Pengawas KPK dalam putusannya menyatakan, Lili terbukti melanggar pasal 4 ayat (2) huruf b dan pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Baca Juga:

ICW Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Bareskrim Polri

Lili dinilai terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan M Syahrial untuk pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis, di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Kota Tanjungbalai.

Sementara terkait hubungan langsung dengan pihak berperkara, Lili dinyatakan terbukti berkomunikasi dengan M Syahrial terkait dengan kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Atas dasar itu, ia dihukum sanksi berat berupa pemotongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan.

Padahal, tindakan pimpinan KPK berhubungan dengan pihak yang berperkara termasuk ranah pidana sesuai pasal 36 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pasal tersebut menyatakan, pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (Humas KPK)
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (Humas KPK)

Ancaman pidana bagi pimpinan KPK yang melanggar pasal tersebut diatur dalam pasal 65 UU KPK. Ancaman penjara yang tertulis dalam pasal tersebut paling lama lima tahun penjara.

Namun, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan, pihaknya menangani perkara sebatas untuk pelanggaran kode etik saja, bukan pidana.

"Kalau dibaca putusan baik-baik, itu jelas kami sampaikan, kami tidak masuk dalam area perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 Jo pasal 65 UU 30 Tahun 2002 jo UU Nomor 19 Tahun 2019," kata Tumpak ketika dikonfirmasi soal kemungkinan menjerat Lili dengan pasal pidana dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (30/8).

Merespons hasil putusan Dewas KPK tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Lili Pintauli Siregar ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada Rabu (8/9).

Adapun laporan berkaitan dengan komunikasi Lili dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial, yang merupakan pihak berperkara di KPK.

"Landasan laporan ICW merujuk pada putusan Dewan Pengawas KPK yang menjelaskan secara gamblang komunikasi antara Lili dan Syahrial," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (8/9).

Baca Juga:

Kasus Suap Jual Beli Jabatan, KPK Periksa Ajudan Lili Pintauli Siregar

ICW beranggapan, tindakan Lili itu diduga melanggar pasal 36 juncto pasal 65 UU KPK. Pasal tersebut melarang pimpinan KPK mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang sedang menjalani perkara di KPK dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara.

ICW pun berharap Kapolri Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk bekerja profesional dan independen dalam mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lili.

"Jika kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka ICW meminta agar kepolisian segera menetapkan Lili Pintauli Siregar sebagai tersangka," ucapnya. (Pon)

Baca Juga:

Dewas KPK Enggan Laporkan Lili Pintauli ke Polisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Sebut Ajang Formula E Jadi Pembelajaran Terkait teknologi dan Efisiensi
Indonesia
Anies Sebut Ajang Formula E Jadi Pembelajaran Terkait teknologi dan Efisiensi

Anies terkesan dengan detail yang dilakukan penyelenggara Formula E dengan memaksimalkan teknologi dan efisiensi.

PSI Maklumi Kesibukan Anies Sibuk Foto di Warteg
Indonesia
PSI Maklumi Kesibukan Anies Sibuk Foto di Warteg

Dia juga mengingatkan agar Anies lebih terbiasa menerima kritik

Sri Mulyani Siapkan Skema Baru Pembayaran Lembur PNS
Indonesia
Sri Mulyani Siapkan Skema Baru Pembayaran Lembur PNS

Kemenkeu telah membuat berbagai reformasi dalam sistem kerja Kemenkeu untuk mendukung work-life balance dari para pegawai.

Peluang Novel Cs Balik ke KPK Terbuka Lebar, Tergantung Pengganti Jokowi
Indonesia
Peluang Novel Cs Balik ke KPK Terbuka Lebar, Tergantung Pengganti Jokowi

Sambil selama di Polri mereka belajar juga tentang banyak hal

Selama Dua Pekan, Pelanggar Ganjil Genap Jakarta Capai 3.900
Indonesia
Selama Dua Pekan, Pelanggar Ganjil Genap Jakarta Capai 3.900

Penindakan sanksi tilang dan teguran terhadap para pelanggar ganjil genap (gage) di 13 kawasan di Jakarta telah berlangsung selama dua pekan.

Anies Sebut Bangun 33 Tower Rusunawa Merupakan Janji Politiknya
Indonesia
Anies Sebut Bangun 33 Tower Rusunawa Merupakan Janji Politiknya

Gubernur Anies Baswedan meresmikan 33 tower dan 7.421 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (18/8).

Pemudik Bisa Gunakan Tol  Cisumdawu Sampai Pintu Tol Cimalaka
Indonesia
Pemudik Bisa Gunakan Tol Cisumdawu Sampai Pintu Tol Cimalaka

Sekitar 30 ribuan personel yang terdiri dari Polri, TNI dan dinas terkait dari Pemprov Jabar disiagakan terkait arus mudik Lebaran 2022.

AKP Idham Fadilah Disanksi Demosi 1 Tahun Terkait Perkara Brigadir J
Indonesia
Pemprov DKI Minta Pemudik Tak Manipulasi Vaksin Booster
Indonesia
Pemprov DKI Minta Pemudik Tak Manipulasi Vaksin Booster

Riza Patria mengimbau pemudik untuk tidak merekayasa dokumen vaksin booster demi bisa mudik ke kampung halaman.

Nama Ahok Sempat Jadi Pembahasan PDIP untuk Cagub DKI 2024
Indonesia
Nama Ahok Sempat Jadi Pembahasan PDIP untuk Cagub DKI 2024

Penentuan sosok yang bakal diusung PDIP untuk menggantikan posisi Anies Baswedan ada di tangan Ketua Umum Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.