Jepang Mulai Terapkan Kebijakan Wajib Tes COVID-19 Pendatang dari Tiongkok Warga menggunakan masker dan payung di tengah pandemi COVID-19 selama musim panas. (ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu)

MerahPutih.com - Jepang sejak September 2022 telah memperlonggar aturan bagi para pendatang dari luar negeri. Mereka yang telah divaksinasi setidaknya tiga kali, tidak perlu melakukan tes virus corona dalam waktu 72 jam setelah keberangkatan untuk membuktikan tidak terinfeksi. Namun kini, Jepang semakin memperketat kontrol perbatasan bagi para pendatang dari Tiongkok daratan pada Minggu (8/1), dengan mewajibkan bukti hasil tes COVID-19 negatif di tengah lonjakan kasus infeksi di negara tetangganya itu.

Orang-orang yang datang dari Tiongkok daratan sekarang diharuskan menunjukkan bukti hasil tes COVID-19 negatif yang diambil dalam waktu 72 jam setelah keberangkatan.

Baca Juga:

Murid SD di AS Tembak Seorang Guru

Dikutip Antara, persyaratan baru itu tidak berlaku bagi orang-orang yang terbang dari Hong Kong atau Makau.

Selain itu, semua pendatang dari Tiongkok daratan dan mereka yang telah mengunjungi negara itu dalam tujuh hari terakhir diharuskan untuk menjalani tes PCR atau tes dengan sensitivitas tinggi lainnya setibanya di Jepang. Sementara hasil tes usap antigen sederhana seperti sebelumnya tidak diterima.

Kemudian, mereka yang dinyatakan positif COVID-19 pada saat kedatangan harus dikarantina selama tujuh hari jika menunjukkan gejala atau lima hari jika tidak menunjukkan gejala.

Pemerintah Jepang akan terus membatasi keberangkatan dan kedatangan dari penerbangan langsung yang menghubungkan Jepang dengan Tiongkok daratan di empat bandara, yaitu Narita, Haneda, Kansai, dan Chubu.

Semua bandara di Jepang akan dibuka untuk penerbangan langsung dari Hong Kong dan Makau karena penurunan kasus virus corona di kedua kota tersebut, namun operator penerbangan diminta untuk tidak menambah jumlah penerbangan.

Kedatangan dari Hong Kong dan Makau sebelumnya dibatasi ke empat bandara Jepang itu, serta ke New Chitose dekat bandara Sapporo, Fukuoka, dan Naha, asalkan tidak ada penumpang yang mengunjungi Tiongkok daratan dalam tujuh hari terakhir.

Baca Juga:

Puluhan Penerbangan di Jepang Dibatalkan Dampak Ancaman Bom

Pada Minggu (8/1), langkah-langkah pembatasan baru untuk pendatang dari Tiongkok daratan diterapkan di bandara Narita dekat Tokyo, di mana 150 penumpang penerbangan dari Shanghai tiba di bandara itu pada sore hari dan menyerahkan sampel air liur untuk tes antigen dengan sensitivitas tinggi.

Para penumpang juga menunjukkan bukti hasil tes COVID-19 negatif di ponsel pintar atau dokumen yang mereka bawa kepada petugas bandara.Hideaki Kono, salah satu penumpang dan karyawan perusahaan yang pernah bekerja di Shanghai, mengatakan dia kesulitan mendapatkan bukti hasil tes di sebuah rumah sakit di kota Tiongkok karena layanannya penuh sesak dengan orang.

Pada Desember 2022, Tiongkok mulai melonggarkan langkah-langkah ketat antivirusnya secara signifikan, termasuk tidak lagi membatasi perjalanan, dan juga berhenti menghitung jumlah pasti kasus harian COVID-19.

Tiongkok pada Minggu (8/1) membuka kembali perbatasannya dan mengabaikan tindakan karantina. Langkah itu sepenuhnya berbanding terbalik dengan kebijakan ketat "nol-COVID" yang diterapkan sebelumnya dengan melibatkan penguncian dan tindakan isolasi di fasilitas yang ditunjuk.

Jepang sangat melonggarkan pembatasan perbatasannya pada Oktober 2022, mengizinkan pendatang untuk tidak menjalani pengujian COVID-19 pada saat kedatangan asalkan mereka menunjukkan bukti telah menjalani setidaknya tiga vaksinasi atau hasil tes COVID negatif dalam waktu 72 jam setelah keberangkatan.

Selain Jepang, negara-negara lain di seluruh dunia juga telah meningkatkan kontrol perbatasan mereka bagi para pendatang dari Tiongkok. (*)

Baca Juga:

18 Ribu Karyawan Amazon Bakal Kena PHK di Awal 2023

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPATK Nyatakan Transaksi Rp 300 Triliun di Kemenkeu Diduga TPPU
Indonesia
PPATK Nyatakan Transaksi Rp 300 Triliun di Kemenkeu Diduga TPPU

Ivan mengatakan laporan analisis pihaknya mengenai transaksi mencurigakan lebih dari Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diduga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

[HOAKS atau FAKTA]: Foto Mirip Anies Berjudul Memeluk Pasangan Bisa Turunkan Stres
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Foto Mirip Anies Berjudul Memeluk Pasangan Bisa Turunkan Stres

Sebuah akun Facebook mengunggah gambar artikel kompas.com berjudul “Menurut Studi, Memeluk Pasangan Bisa Turunkan Stres pada Wanita”.

Harapan Wali Kota Bandung Yana Mulyana ke Advokat Muda Indonesia
Indonesia
Harapan Wali Kota Bandung Yana Mulyana ke Advokat Muda Indonesia

Pergulatan pemikiran pengacara dengan aparat penegak hukum dalam persidangan menjadi tambahan pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam membantu ketaatan pada hukum.

Kader Usulkan Anies jadi Capres, Plt Ketum PPP Beri Respons
Indonesia
Kader Usulkan Anies jadi Capres, Plt Ketum PPP Beri Respons

"Partai sendiri belum punya kebijakan membahas soal Capres dan Cawapres itu," kata Mardiono di kantor Pusat DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (26/9).

Arab Saudi Buka Seluas-luasnya Kuota Umrah 1444 H
Indonesia
Arab Saudi Buka Seluas-luasnya Kuota Umrah 1444 H

Kementerian Agama menyatakan bahwa Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah membuka seluas-luasnya jumlah kuota jamaah umrah tahun 1444 H, khususnya dari Indonesia.

PDIP Minta Aktor Intelektual Tragedi Kudatuli Dituntut di Muka Hukum
Indonesia
PDIP Minta Aktor Intelektual Tragedi Kudatuli Dituntut di Muka Hukum

“Kita akan terus membangun optimisme dengan membangun kekuatan bersama, pada akhirnya siapapun yang menjadi aktor-aktor intelektual terhadap serangan Partai Demokrasi Indonesia saat itu, harus dituntut di muka hukum biar keadilan betul-betul ditegakkan,” kata Hasto.

PRJ 2022 Sudah Dibuka, Berikut Jadwal Band dan Penyanyi yang Tampil
Indonesia
PRJ 2022 Sudah Dibuka, Berikut Jadwal Band dan Penyanyi yang Tampil

Untuk menghibur masyarakat, PRJ menyajikan sejumlah band dan penyanyi papan atas Indonesia.

Jokowi Diminta Umumkan Lebih Awal Pj Gubernur Pengganti Anies
Indonesia
Jokowi Diminta Umumkan Lebih Awal Pj Gubernur Pengganti Anies

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengumumkan lebih awal siapa sosok Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.

Kejagung Koordinasi dengan KPK Tangani Kasus Surya Darmadi
Indonesia
Kejagung Koordinasi dengan KPK Tangani Kasus Surya Darmadi

Kejagung memastikan bakal melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat Apeng

AHY Ungkap Alasan Demokrat Tetap Pakai Nomor Urut 14
Indonesia
AHY Ungkap Alasan Demokrat Tetap Pakai Nomor Urut 14

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), nomor 14 mengandung makna kesiapan Demokrat untuk menghadapi pesta demokrasi lima tahunan.