Jepang Borong 10 Ribu Pendingin Vaksin COVID19 Vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma. (Foto: Antara).

MerahPutih.om - Pemerintah Jepang mulai membeli sekitar 10.500 unit pendingin untuk menyimpan vaksin COVID-19. Jepang dengan jumlah penduduk 126 juta telah memesan 290 juta dosis vaksin dari Pfizer Inc, AstraZeneca Plc, dan Moderna Inc.

Namun, dengan perbedaan karakter penyimpanan, membuat Jepang memiliki tantangan yang besar. Misalnya, Vaksin Pfizer perlu disimpan pada suhu sekitar minus 75 Celcius sedangkan vaksin Moderna pada suhu sekitar minus 20 Celcius.

Baca Juga:

DPR Usulkan Pejabat Negara Jadi yang Pertama Divaksin COVID-19

"Sebuah tugas luar biasa menanti kami," kata Direktur Jenderal Biro Layanan Kesehatan Tokuaki Shobayashi dikutip Antara, Kamis (10/12).

Negara Sakura ini mengalami kasus yang jauh lebih sedikit daripada banyak negara Barat. Namun, karena cuaca yang lebih dingin membuat orang tetap berada di dalam ruangan.

Jepang mencatat lebih dari 165.000 infeksi COVID-19 dan sekitar 2.500 kematian pada Rabu (9/12). Tokyo menjadi wilayah yang dengan catatan rekor baru 602 kasus.

Ilustrasi Vaksin
Caption

Kementerian Kesehatan Jepang mengatakan masih terlalu dini untuk mengetahui kapan negara itu akan menerima vaksin, tetapi AstraZeneca telah mengumumkan bahwa, dari 120 juta dosis yang akan dialokasikan ke Jepang, 30 juta dosis kemungkinan akan dipasok pada kuartal pertama 2021.

Pemerintah Jepang akan menanggung biaya yang dikeluarkan untuk vaksinasi COVID-19 alias gratis bagi seluruh warga Jepang. (*)

Baca Juga:

Satgas COVID-19 Nilai Kepatuhan Protokol Kesehatan saat Pilkada Sangat Rendah

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggaran Jalur Sepeda Diharapkan Tidak Dipotong Anies
Indonesia
Anggaran Jalur Sepeda Diharapkan Tidak Dipotong Anies

"Target terus kami upayakan. Tapi harus kami pahami bersama, di tengah PPKM Darurat kami fokus pada penanganan covid-19," papar Syafrin.

Delapan Tahanan Rutan Muaralabuh Melarikan Diri
Indonesia
Delapan Tahanan Rutan Muaralabuh Melarikan Diri

Delapan tahanan Rutan Klas IIB Muaralabuh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), melarikan diri.

Usai Diperiksa KPK, Effendi Gazali: Yang Besar-Besar Kapan Dipanggil?
Indonesia
Klaster PTM di Solo Bertambah, 46 Siswa Dinyatakan Positif COVID-19
Indonesia
Klaster PTM di Solo Bertambah, 46 Siswa Dinyatakan Positif COVID-19

Satgas COVID-19 Solo, Jawa Tengah, mencatat adanya penambahan kasus COVID-19 di kalangan pelajar sebanyak 46 siswa dan guru.

Kasus COVID-19 Melonjak, Enam Daerah di Jatim Berstatus Zona Merah
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak, Enam Daerah di Jatim Berstatus Zona Merah

Dari data Satgas Penanganan COVID-19 Pusat, ada enam daerah di Jatim yang berstatus zona merah.

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin
Indonesia
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin

Untuk itu, pemerintah tidak akan pernah memproses hukum Din atas sikap kritisnya.

Mabes Polri Gandeng Kominfo Usut Peretasan 10 Situs Lembaga Pemerintah
Indonesia
Mabes Polri Gandeng Kominfo Usut Peretasan 10 Situs Lembaga Pemerintah

“Ya dikoordinasikan ke kementerian tersebut,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Selasa (14/9).

Update COVID-19 Senin (15/3): Total Pasien Sembuh 1.249.947 Orang
Indonesia
Update COVID-19 Senin (15/3): Total Pasien Sembuh 1.249.947 Orang

Penambahan itu menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 1.425.044 orang

KPK Periksa Staf Penilai KJPP Wahyono Adi dan Rekan Terkait Kasus Tanah Munjul
Indonesia
KPK Periksa Staf Penilai KJPP Wahyono Adi dan Rekan Terkait Kasus Tanah Munjul

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap staf penilai di Kantor Jasa Penilai Publik Wahyono Adi dan Rekan, Rafli Akbar Rafsabjani, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.

Penyidik KPK Ungkap Kakak Penyuap Nurhadi Pernah Ubah BAP
Indonesia
Penyidik KPK Ungkap Kakak Penyuap Nurhadi Pernah Ubah BAP

JPU menghadirkan penyidik KPK Rizka Anung Nata dalam sidang perkara dugaan suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan Rezky Herbiyono.