Jengah di 'Grey Area', PAN Segera Putuskan Gabung Jokowi atau Tetap Oposisi Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto. (Antaranews/HO/Pemkot Bogor)

Merahputih.com - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menegaskan keputusan partai untuk memilih menjadi oposisi atau masuk ke koalisi pemerintah bakal ditentukan dalam rapat kerja nasional.

"Menurut saya harus lebih tegas memang, ya. Posisinya, di dalam atau di luar. Kalau saya melihatnya jangan ada lagi posisi yang nanggung atau grey area," kata Bima, Minggu (16/2).

Baca Juga

Tanggapan Menko Polhukam Terkait Protes Buruh soal Omnibus Law

Ditanya waktu pelaksanaan rakernas, Bima mengaku belum ditentukan. Sebab, Zulkifli Hasan diberikan kesempatan sekitar 30 hari untuk menyusun kepengurusan melalui pelaksanaan rakernas.

"Saya kira bisa lebih cepat, ya, 1-2 minggu saya kira sudah ada susunan DPP-nya, sekarang sedang disusun oleh para tokoh. Bang Hatta, Bang Asman sedang menyusun itu. Bang Zul adalah ketua tim formatur," katanya.

Bima sendiri menegaskan PAN tetap akan berada di luar pemerintahan jika Presiden Jokowi tidak menawarkan masuk ke dalam koalisi. "Ketika undangan belum datang, kami tidak akan menawarkan," ucap dia.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (dua dari kanan), saat diskusi "Evaluasi Publik dan Isu-Isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi-Amin", di Jakarta, Minggu (16/2/2020) (Zuhdiar Laeis)

Akan tetapi, ketika ada tawaran dari Jokowi, PAN akan lakukan diskusi secara internal dengan terbuka. Meski begitu PAN tidak akan meminta-minta posisi di kabinet. Pasalnya, jika masuk dalam struktur kabinet, berarti harus ada reshuffle kabinet.

"Belum tentu juga Pak Jokowi akan mengadakan reshuffle dalam waktu dekat. Bagi kami itu bukan suatu yang kami tunggu atau sesuatu yang kami tuntut," jelas dia.

Dalam konteks bekerja untuk rakyat pun, kata Wali Kota Bogor itu, tidak harus pula masuk ke gerbong koalisi pemerintahan sebab banyak kader yang menjabat di eksekutif.

"'Kan begini, kami punya kader di eksekutif di daerah, ketua DPRD ada, DPRD Sultra itu kader PAN, wali kota banyak, bupati banyak juga. Bisa juga akselerasi di situ. Tidak harus (di dalam kabinet)," beber Bima.

Baca Juga

DPR Jawab Keresahan Buruh soal Omnibus Law

Menurut dia, semangat yang digelorakan PAN adalah bagaimana bisa melakukan akselerasi dengan program-program yang berpihak kepada rakyat.

"Saya harus akui semangatnya sekarang bagaimana PAN ini bisa melakukan akselerasi dengn program-program yang berpihak kepada rakyat. Kalaupun itu jadi bagian pemerintah, tentu kami akan lakukan itu," kata Bima yang memiliki hobi lari ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Unik, Upacara Hardiknas di Yogyakarta Digelar via Daring
Indonesia
Unik, Upacara Hardiknas di Yogyakarta Digelar via Daring

Petugas upacara seperti pembaca undang-undnag dan petugas pengibar bendera mengibarkan bendera dari halaman Balairung UGM.

RS Darurat Wisma Atlet Rawat 650 Pasien COVID-19
Indonesia
RS Darurat Wisma Atlet Rawat 650 Pasien COVID-19

Pasien rawat inap berkurang 3 orang

 BW Sebut Kebohongan Firli Bahuri Hancurkan Integritas KPK dan Polri
Indonesia
BW Sebut Kebohongan Firli Bahuri Hancurkan Integritas KPK dan Polri

"Kehebohan dan silang sengkarut penarikan penyidik KPK diujung klimaks. Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan KPK dan Polri, jadi taruhannya," kata BW

Klaster Xinjiang Menurun, Berikut Perkembangan Terkini Kasus COVID-19 Tiongkok
Indonesia
Klaster Xinjiang Menurun, Berikut Perkembangan Terkini Kasus COVID-19 Tiongkok

Kasus penularan lokal virus corona jenis baru (COVID-19) di Tiongkok menurun ke angka terendah dalam satu bulan terakhir.

 Tangani Corona, Tito Terbitkan Aturan Pemda Bisa Revisi APBD
Indonesia
Tangani Corona, Tito Terbitkan Aturan Pemda Bisa Revisi APBD

Dalam Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020 itu tercantum bahwa pemerintah daerah bisa melakukan revisi APBD untuk penanganan Covid-19.

665 Kasus Bertambah, Jakarta Terus Pimpin Penambahan COVID-19 Tertinggi
Indonesia
665 Kasus Bertambah, Jakarta Terus Pimpin Penambahan COVID-19 Tertinggi

Total sudah 121.226 kasus terkonfirmasi semenjak virus corona mewabah di Indonesia.

Mahfud MD: Rizieq Mau Pulang dengan Revolusi Akhlak
Indonesia
Mahfud MD: Rizieq Mau Pulang dengan Revolusi Akhlak

Pemerintah sendiri memastikan sama sekali tidak akan menghalang-halangi Rizieq Shihab

Mahfud Md Tegaskan Demo Tolak Omnibus Law Tak Bisa Ditolerir
Indonesia
Mahfud Md Tegaskan Demo Tolak Omnibus Law Tak Bisa Ditolerir

Ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi

PSBB Jakarta tak Berjalan Mulus, Penegakan Hukum Dianggap Tanggung
Indonesia
PSBB Jakarta tak Berjalan Mulus, Penegakan Hukum Dianggap Tanggung

Trubus mengatakan, perihal penegakkan sanksinya harus diperberat. Hal itu dimaksud agar para pelanggar jera.

Anies Siapkan 60 Tangki Air Bersih untuk ke Warga Jakarta Barat
Indonesia
Anies Siapkan 60 Tangki Air Bersih untuk ke Warga Jakarta Barat

mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memastikan bahwa pasokan air bersih bisa tersalurkan ke warga