Jenderal Polisi Ini Pernah Peringatkan Imigrasi Soal Masuknya Djoko Tjandra Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Mantan Kadiv Humas Polri Komjen (Purn) Setyo Wasisto kembali duduk sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus penghapusan red notice dengan terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo, Selasa (24/11).

Dia dihadirkan sebagai saksi lantaran pernah menjabat sebagai Sekretaris NCB Interpol pada periode 2013-2015.

Setyo pernah mengingatkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM maupun Kejaksaan Agung terkait kedatangan Djoko Tjandra ke Indonesia. Pada 2015, ada kabar orang tua Djoko Tjandra meninggal dunia.

Baca Juga:

Selama Pelarian, Djoko Tjandra Disebut Pernah Datangi Dua Negara Ini

"Kami menyurat berdasar referensi red notice," kata Setyo saat bersaksi untuk terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (23/11).

Di sana, Setyo menjelaskan bahwa Djoko Tjandra adalah buronan DPO Kejagung dan mencantumkan ada dua identitas Djoko.

"Karena kami mendapat ada adendum dari red notice, adanya identitas baru dari nomor paspor dari negara Papua Nugini," jelas dia.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/11/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/11/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww

Setyo mengaku tidak mendapat surat balasan dari Imigrasi saat itu.

Kendati demikian, saat itu ada tim yang berjaga di tempat prediksi Djoko Tjandra akan datang. Ada tim Interpol, Bareskrim, Jejagung, dan Imigrasi.

"Kami ingat betul mendapat laporan pelaksanaan tugas kegiatan tersebut, baik di rumah duka, pemakaman, maupun di Bandara Halim. Ternyata nihil tidak diketemukan," ujar Setyo.

Purnawirawan polisi jenderal bintang tiga ini tidak mengetahui apakah nama Djoko Tjandra masuk ke dalam sistem pencekalan Imigrasi atau tidak.

Sifat NCB Interpol hanya mengingatkan, adanya prediksi DPO akan masuk ke Indonesia.

"Tetapi harapan kami mengingatkan, karena ada potensi Djoko Tjandra masuk ke Indonesia. Karena orang tuanya meninggal," tandasnya.

Baca Juga:

KPK Kaji Kemungkinan Tersangka Lain di Perkara Djoko Tjandra

Selama menjabat sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Setyo memastikan status red notice Djoko Tjandra masih aktif.

Dia menjelaskan, status tersebut keluar atas permintaan Kejaksaan Agung pada 2009.

Setyo memaparkan, status red notice Djoko Tjandra masih aktif merujuk pada adendum baru pada 20 Februari 2014.

Pada adendum itu disebutkan, kasus yang merundung Djoko Tjandra merupakan kasus tindak pidana korupsi, bukan tindak pidana umum.

Dengan demikian, dia lantas membuat surat yang ditujukan pada negara-negara anggota Interpol yang diduga dikunjungi oleh Djoko Tjandra.

Pasalnya, negara-negara yang masuk dalam Interpol akan memberikan atensi kepada buronan yang terjerat tindak pidana korupsi. (Knu)

Baca Juga:

KPK Resmi Supervisi Penanganan Perkara Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
896.530 Warga Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
896.530 Warga Berhasil Sembuh dari COVID-19

Pemerintah kembali melaporkan jumlah kasus positif virus COVID-19, Selasa (2/2).

Rekonstruksi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Emosi
Indonesia
Rekonstruksi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Emosi

Rekonstruksi tersebut digelar di lobi gedung TNCC dan kantor Div Hubinter Mabes Polri, Kamis (27/8) mulai pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB atau selama tujuh jam.

KPK Periksa Dirut PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Terkait Korupsi Proyek Jembatan
Indonesia
KPK Periksa Dirut PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Terkait Korupsi Proyek Jembatan

Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang.

Ancaman Reshuffle Jokowi Bukan Pepesan Kosong, Pengamat Beri Kisi Eliminasi
Indonesia
Ancaman Reshuffle Jokowi Bukan Pepesan Kosong, Pengamat Beri Kisi Eliminasi

Menteri yang ada dalam daftarnya itu kinerja mereka terlihat tak maksimal.

Kapolri Sebut Banyak Anak Buahnya Bertindak Arogan di Media Massa
Indonesia
Kapolri Sebut Banyak Anak Buahnya Bertindak Arogan di Media Massa

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung bergerak cepat mencabut Telegram Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal (5/4/2021) terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian.

Ini Kata Pakar Kesehatan Soal Pemangkasan Cuti Bersama Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Ini Kata Pakar Kesehatan Soal Pemangkasan Cuti Bersama Natal dan Tahun Baru

Keputusan pemerintah untuk memangkas hari cuti bersama akan sangat efektif mengurangi potensi lonjakan kasus COVID-19.

Pemprov DKI Tambah Ruang Isolasi dan ICU di 98 RS Rujukan COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Tambah Ruang Isolasi dan ICU di 98 RS Rujukan COVID-19

Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan ruang isolasi dan tempat tidur ICU tambahan dalam penanganan COVID-19.

Tak Ada yang Kebal Hukum dalam Penyerangan Polsek Ciracas, Setiap Warga Negara Sama di Mata Hukum
Indonesia
Tak Ada yang Kebal Hukum dalam Penyerangan Polsek Ciracas, Setiap Warga Negara Sama di Mata Hukum

TNI dan Polri untuk menjadi teladan dalam kepatuhan kepada hukum

Tak Dapat Izin, KLB Partai Demokrat Dibubarkan Polisi?
Indonesia
Tak Dapat Izin, KLB Partai Demokrat Dibubarkan Polisi?

KLB tersebut diselenggarakan oleh kubu rival Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono

Bupati Bengkalis Amril Mukminin Dituntut 6 Tahun Penjara
Indonesia
Bupati Bengkalis Amril Mukminin Dituntut 6 Tahun Penjara

Jaksa meyakini Amril menerima suap dari Ichsan Suaidi