Jenderal Andika Izinkan Keturunan PKI Daftar TNI, Anggota Komisi I: Tidak Masalah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) bisa mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI mendapat dukungan dari legislator Senayan.

"Bila soal keturunan PKI bisa mendaftar, saya rasa tidak masalah, kan belum tentu diterima," kata anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/3).

Baca Juga

Bikin Kejutan, Jenderal Andika Hapus Larangan Keturunan PKI Daftar Jadi TNI

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, dalam seleksi menjadi prajurit TNI ada tes wawasan kebangsaan, yang akan memastikan mereka tak terpapar paham Leninisme, Komunisme dan Marxisme.

"Ada tes wawasan kebangsaan dan memastikan tidak terpapar pemikiran Leninisme, Komunisme dan Marxisme yang merupakan ajaran terlarang berdasar TAP MPRS no 25/1966," ujar Bobby.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebelumnya meluruskan aturan terkait seleksi penerimaan calon prajurit TNI dalam TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966.

Baca Juga

TNI Bakal Siapkan Puluhan Ribu Tentara Baru di Ibu Kota Nusantara

Adapun TAP MPRS XXV/1966 tersebut tentang "Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme”.

Menurutnya, dalam TAP MPRS XXV/1966 tersebut bukan melarang keturunan anggota PKI ikut seleksi calon prajurit TNI, melainkan melarang paham komunisme. Andika pun menyampaikan bahwa dirinya patuh terhadap perundang-undangan. Dengan demikian, Andika meminta jika TNI membuat sebuah larangan, ada dasar hukum yang kuat. (Pon)

Baca Juga

Jenderal Andika Perkasa Positif COVID-19, Tak Hadiri Rapim TNI-Polri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Rachmat Yasin Terkait Dugaan Korupsi Bupati Bogor
Indonesia
KPK Periksa Rachmat Yasin Terkait Dugaan Korupsi Bupati Bogor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, Kamis (23/6).

Kemenag Jateng Optimistis Calon Haji Tahun Ini Diberangkatkan ke Tanah Suci
Indonesia
Kemenag Jateng Optimistis Calon Haji Tahun Ini Diberangkatkan ke Tanah Suci

antor Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Tengah optimistis jemaah calon haji (calhaj) asal Jawa Teteng bakal berangkat tahun ini. Hal ini menyusul penurunan kasus COVID-19 nasional dan di Arab Saudi sendiri.

Kuliah Tatap Muka ITB Akhir September, Mahasiswa Diminta Siapkan Indekos
Indonesia
Kuliah Tatap Muka ITB Akhir September, Mahasiswa Diminta Siapkan Indekos

Proses sosialisasi kuliah tatap muka ini akan terus menerus dilakukan oleh ITB, utamanya dalam hal menumbuhkan kesadaran seluruh Sivitas ITB untuk dapat bertanggung jawab tetap melaksanakan protokol kesehatan.

[HOAKS atau FAKTA] Pesawat Garuda Indonesia Jatuh di Bandara Iran
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Pesawat Garuda Indonesia Jatuh di Bandara Iran

Tangkapan layar yang berasal dari sebuah video tersebut berasal dari permainan X-Plane 11 Flight Simulator

Provokatif, 42 Konten Video Milik Muhammad Kece Di-takedown
Indonesia
Provokatif, 42 Konten Video Milik Muhammad Kece Di-takedown

"Total penanganan konten Muhammad Kece oleh Kominfo update 25 Agustus 2021, sudah takedown 42 video," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (26/8).

Ketua DPR: Prokes Tetap Nomor Satu, Syarat Sertifikat Vaksin Nomor Dua
Indonesia
Ketua DPR: Prokes Tetap Nomor Satu, Syarat Sertifikat Vaksin Nomor Dua

“Harus terus dijelaskan kepada masyarakat bahwa prokes itu tetap nomor satu, syarat sertifikat vaksin nomor dua,” tegas Puan di Jakarta, Kamis (12/8).

La Nyalla Tegaskan DPD Palang Pintu Halau Jabatan Presiden Tiga Periode
Indonesia
La Nyalla Tegaskan DPD Palang Pintu Halau Jabatan Presiden Tiga Periode

DPD RI tak akan membiarkan terjadinya tambahan periode jabatan Presiden RI.

Kejagung Sita Aset Seluas 60 Ribu Meter Persegi Milik Tersangka Kasus Asabri
Indonesia
Kejagung Sita Aset Seluas 60 Ribu Meter Persegi Milik Tersangka Kasus Asabri

Terhadap aset-aset para tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran

MA Diskon Hukuman Edhy Prabowo, PSI: Alasannya Mengada-ada
Indonesia
MA Diskon Hukuman Edhy Prabowo, PSI: Alasannya Mengada-ada

Alasan pengurangan vonis kali ini adalah karena Edhy Prabowo dianggap telah bekerja dengan baik selama menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

Jokowi Prihatin Alat Peringatan Dini Bencana Tidak Dicek Secara Rutin
Indonesia
Jokowi Prihatin Alat Peringatan Dini Bencana Tidak Dicek Secara Rutin

Presiden Joko Widodo membuka rapat koordinasi Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044.