Jember Masuk Zona Merah Radikalisme

Widi HatmokoWidi Hatmoko - Jumat, 10 Februari 2017
Jember Masuk Zona Merah Radikalisme
Ketua GP Ansor Jember, Ayub Junaidi. (FOTO dok.facebook GP Ansor Jember)

Kabupaten Jember, Jawa Timur masuk dalam zona merah radikalisme. Demikian dikatakan Ketua GP Ansor Jember Ayub Junaidi pada Apel Kebangsaan Menolak Gerakan Radikalisme dan Menolak Khilafah yang digelar GP Ansor di alun-alun Jember, Jawa Timur, Jumat (10/2) sore. Untuk itu, ia berharap masyarakat untuk selalu waspada terhadap gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan NKRI.

"Kami mendapatkan informasi itu dari jaringan intelijen Nahdlatul Ulama, namun Kami tidak bisa menyampaikan indikator yang menunjukkan zona merah radikalisme itu di Jember," kata Ayuba Junaidi seperti dilansir Antara.

Melihat kondisi ini, Ayub yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Jember menegaskan, pihaknya mengambil pernyaan sikap yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jember. Poin pertama, pimpinan cabang GP Ansor Jember siap mempertahankan NKRI dan Pancasila; kedua, GP Ansor Jember menolak segala bentuk paham radikalisme, terorisme, dan khilafah di bumi nusantara; ketiga, GP Ansor Jember meminta Pemkab Jember untuk bersikap tegas menghentikan kegiatan organisasi masyarakat yang anti-NKRI dan Pancasila.

"Kami berharap Pemkab Jember berani menentukan sikap. Apabila ormas itu terus dibiarkan berkembang dan melakukan kegiatan, maka akan merongrong NKRI," tegasnya.

Ayub juga menjelaskan, pihaknya mengambil sikap tegas karena NKRI dan Pancasila adalah harga mati. Sehingga ke depan akan terus dilakukan deradikalisasi hingga kecamatan yang bekerjasama dengan TNI-Polri.

Ketua PCNU Jember KH Abdullah Syamsul Arifin menambahkan, ancaman radikalisme ini muncul karena tidak adanya saling menghargai perbedaan. "Ancaman itu datang karena tidak menghargai perbedaan karena perbedaan agama tidak bisa mengubah dasar negara," ucap pria yang akrab disapa Gus Aab itu.

Ia mengatakan, sejak awal NU dengan tegas menyatakan diri sebagai orang Indonesia yang beragama Islam dan apabila ada paham agama yang ingin mengubah dasar negara, maka hal itu tidak bisa dibenarkan.

"Itu sama saja orang Islam yang tinggal di Indonesia. Kelompok itu tidak melihat bagaimana perjuangan seluruh elemen bangsa dalam meraih kemerdekaan Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh pejuang-pejuang NU," tandasnya.

Untuk mengikuti berita lainnya, baca juga: Rizieq Shihab Tak Datang, Polda Jabar Siapkan Surat Perintah Penjemputan

#Kongres GP Ansor Ke-XV #Jember Fashion Carnaval #Deradikalisasi
Bagikan
Ditulis Oleh

Widi Hatmoko

Menjadi “sesuatu” itu tidak pernah ditentukan dari apa yang Kita sandang saat ini, tetapi diputuskan oleh seberapa banyak Kita berbuat untuk diri Kita dan orang-orang di sekitar Kita.
Bagikan