Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berharap pesawat charter yang digunakan untuk membawa jemaah calon haji Indonesia ke Tanah Suci dapat dimanfaatkan secara optimal saat kembali ke Tanah Air. Pemanfaatan ini bisa berupa pengangkutan wisatawan asal Arab Saudi atau kargo.
"Pesawat-pesawat charter kita itu bisa juga mengangkut wisatawan, misalnya dari Arab Saudi," ujar Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (28/10).
Baca juga:
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Dahnil menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya masif untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji. Data menunjukkan adanya ketimpangan signifikan, jumlah wisatawan Arab Saudi yang datang ke Indonesia baru sekitar 120 ribu orang per tahun, sementara warga Indonesia yang berangkat untuk ibadah umrah dan haji mencapai sekitar tiga juta orang setiap tahunnya.
Memaksimalkan Potensi Pariwisata dan Kargo
Melihat potensi ini, Kemenhaj mendorong Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengintensifkan promosi wisata di Arab Saudi.
"Oleh sebab itu, kami mendorong Kementerian Pariwisata untuk melakukan promosi wisata di wilayah Arab Saudi," katanya.
Untuk memastikan promosi pariwisata Indonesia di Arab Saudi berjalan maksimal, Kemenhaj dan Kemenpar telah membentuk satuan tugas (task force) bersama.
"Ibu Menteri Pariwisata dengan Kementerian Haji bersepakat melakukan hal itu, negosiasi dan bicara bersama dengan Kementerian Pariwisata Arab Saudi maupun Kementerian Haji di bulan November ini," jelas dia.
Baca juga:
Angin Segar untuk Jemaah! Komisi VIII dan Kementerian Haji Mulai Nego Harga Ongkos Naik Haji
Selain berkolaborasi dengan Kemenpar, Dahnil menyoroti pentingnya penguatan ekosistem ekonomi haji melalui kerja sama dengan Kemenko Pangan dan Kemenko Perekonomian. Kedua kementerian koordinator tersebut akan bersama-sama mendorong penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) khusus mengenai ekosistem ekonomi haji.
Tujuan utama dari Perpres ini adalah mempermudah koordinasi antarlembaga.
"Agar kemudian koordinasi antarlembaga itu bisa dipermudah untuk mendorong akselerasi ekosistem ekonomi haji, khususnya terkait dengan pangan, termasuk terkait dengan kampung haji yang direncanakan akan dipimpin oleh Danantara,” kata Dahnil.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan potensi ekonomi dan wisata dari penyelenggaraan haji dan umrah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia.
