Jelang Vonis Novel, Hakim Diminta tak Terpengaruh Logika Sesat Jaksa Penyidik senior KPK Novel Baswedan. (Ant)

MerahPutih.com - Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, proses hukum terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis, terjadi kerancuan atau anomali berpikir. Terutama soal sikap JPU dengan subyektivitas yang tinggi dalam perkara yang bakal diputus pada 16 Juli mendatang.

Menurut Petrus, tuntutan setahun sangat jauh dari dari fakta-fakta yang sudah terverifikasi dan tervalidasi dalam persidangan diabaikan oleh JPU sendiri.

Baca Juga

Komisi Kejaksaan Panggil Novel Baswedan, Ada Apa?

"Bagaimana JPU bisa sekektika masuk pada kesimpulan sesat bahwa cairan yang disiram itu tidak disengaja mengenai mata Novel, padahal target Terdakwa ingin membuat korban Novel sengsara," kata Petrus kepada MerahPutih.com di Jakarta, Kamis (2/7).

Petrus menyebut, sebagai orang terlatih, anggota polisi dan punya akal sehat, bahwa air keras yang hendak disiramkan ke arah Novel bisa saja mengenai mata Novel apalagi diarahkan ke bagian atas atau wajah Novel dan sesuai target.

Rahmat Kadir Mahulette
Praktisi hukum Petrus Selestinus

Hal ini relevan dengan pernyataan JPU bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu yaitu penganiayaan berat dengan target membuat luka berat pada diri Novel Baswedan, tercapai dan nyaris sempurna.

"Sehingga Dakwaan Primer yaitu penganiayaan berat sesuai ketentuan pasal 355 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya dipertahankan," ungkap Petrus.

Ini sangat relevan karena pada saat yang sama JPU menyatakan bahkan membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya direncanakan terlebih dahulu yaitu penganiayaan berat dengan target membuat luka berat pada diri Novel Baswedan.

"Semakin berat penderitaan yang dialami Novel, maka target Terdakwa tercapai dengan sempurna dan target itu tercapai," sambungnya

Ini jelas sikap inkonsistensi dan main-main dari JPU yang menilai kedua terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer soal penganiayaan berat sesuai ketentuan Pasal 355 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan cairan yang disiram Rahmat tidak disengaja mengenai mata Novel.

"Karena menurut JPU, cairan itu awalnya diarahkan ke badan Novel, tanpa menyebut bagian badan yang mana," ungkap Petrus.

Oleh karena itu, tidak pada tempatnya Terdakwa dituntut dengan Dakwaan Subsider pasal 353 ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan dalil Dakwaan Primer tidak terpenuhi.

Penyidik KPK Novel Baswedan menyampaikan klarifikasi kepada Komisi Kejaksaan di kantor Komisi Kejaksaan Jakarta, Kamis (2/7). Foto: ANTARA
Penyidik KPK Novel Baswedan menyampaikan klarifikasi kepada Komisi Kejaksaan di kantor Komisi Kejaksaan Jakarta, Kamis (2/7). Foto: ANTARA

Petrus menyebut, ini merupakan kesimpulan sesat karena JPU mengingkari fakta-fakta materil yang JPU sendiri akui keberadaan dan kebenarannya, dan oleh karena itu Jaksa Agung harus mempertanggungjawabkan peruatan JPU kepada publik.

Majelis Hakim diharapkan tidak terjebak pada cara berpikir sesat dan keseimpulan JPU yang kontradiktif dimana di satu pihak membenarkan adanya penganiayaan berat yang direncanakan matang karena dendam dan ingin menyakiti Novel sebagai suatu pelajaran.

Baca Juga

Penyiram Novel Diprediksi Divonis Ringan, Hirup Udara Bebas Akhir Tahun Ini

Tetapi JPU mengingkari fakta-fakta yang sudah divalidasi dan diyakini JPU sebagai penganiayaan berat dan direncanakan terlebih dahulu.

"Saat ini, harapan untuk keadilan bagi Novel Baswedan dan rasa keadilan publik, terletak pada nurani Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini," tutup Petrus. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aksi Terorisme di Indonesia Didominasi Lone Wolf, Ini Alasannya
Indonesia
Aksi Terorisme di Indonesia Didominasi Lone Wolf, Ini Alasannya

Pasca ISIS kalah dan kehilangan wilayahnya di Suriah pada awal tahun lalu, simpatisan yang ada di Indonesia mulai menggencarkan serangan di dalam negeri.

Jerman Mulai Suntik Vaksin Pfizer pada 27 Desember
Dunia
Jerman Mulai Suntik Vaksin Pfizer pada 27 Desember

Jerman akan menyuntikkan vaksin Pfizer-BioNTech pada 27 Desember. Prioritas ditujukan kepada para lansia di panti jompo.

Pembebasan Pajak UMKM Diwacanakan Sampai Akhir Tahun
Indonesia
Pembebasan Pajak UMKM Diwacanakan Sampai Akhir Tahun

Selama ini, dalam kondisi normal atau sebelum ada pandemi COVID-19, pelaku UMKM yang memiliki omzet Rp4,8 miliar per tahun harus membayar PPh sebesar 0,5 persen.

 Banyak Layani Pasien Mengeluh Corona, RSUD Tarakan Kekurangan APD
Indonesia
Banyak Layani Pasien Mengeluh Corona, RSUD Tarakan Kekurangan APD

Dian mengaku, RS Tarakan Jakarta hanyak menerima sebanyak 250 dari 40.000 APD yang dimiliki Pemprov DKI yang berasal dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 pemerintah pusat.

Cegah Corona, Anies Imbau Warga Tunda Resepsi Pernikahan
Indonesia
Cegah Corona, Anies Imbau Warga Tunda Resepsi Pernikahan

Menurut Anies penanggulangan penularan virus mematikan dari kota Wuhan, Tiongkok ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, seluruh warga juga harus bekerja bersama.

Jutaan Alat Pelindung Diri Diperlukan untuk Cegah Penyebaran COVID-19
Indonesia
Jutaan Alat Pelindung Diri Diperlukan untuk Cegah Penyebaran COVID-19

Sejumlah solusi yang diambil pemerintah adalah membeli APD dari luar negeri selain produksi lebih besar di Indonesia.

Total Pemeriksaan Capai 21.233 Spesimen, Angka Kasus Sembuh 417
Indonesia
Total Pemeriksaan Capai 21.233 Spesimen, Angka Kasus Sembuh 417

Penambahan tertinggi kasus positif harian teridentifikasi di Provinsi Jawa Timur dengan 183 kasus.

Pengamat Duga Amien Rais Sudah Siapkan 'Panggung' Baru Buat Anaknya
Indonesia
Pengamat Duga Amien Rais Sudah Siapkan 'Panggung' Baru Buat Anaknya

Mundurnya Hanafi Rais membuat drama PAN akan terus berlangsung

Pengamat Intelijen Minta Pemerintah Waspadai Dua Reaksi Buntut Pembubaran FPI
Indonesia
Pengamat Intelijen Minta Pemerintah Waspadai Dua Reaksi Buntut Pembubaran FPI

Dialog harus dikedepankan sebelum adanya tindakan hukum atau aksi lainnya

Penunjukan Luhut untuk Tangani COVID-19 di 9 Provinsi Dinilai tidak Tepat
Indonesia
Penunjukan Luhut untuk Tangani COVID-19 di 9 Provinsi Dinilai tidak Tepat

Menurut kata Jerry, seharusnya masuk ranah Satgas Penanganan COVD-19. Sebab, mereka memiliki data sebaran kasus dan rumah sakit agar penanganan lebih efektif.