Jelang Ramadan, Minyakita Langka dan Harganya Naik Produk minyak goreng curah rakyat kemasan sederhana MinyaKita. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

MerahPutih.com - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) melaporkan saat ini minyak goreng bersubsidi merek Minyakita langka di pasaran. Bahkan, harganya mengalami kenaikan yang drastis.

"Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Saat ini minyak goreng subsidi di lapangan sudah mengalami kelangkaan. Kalaupun ada harganya sudah tidak sesuai HET, bahkan jauh dari batas HET," kata Ketua bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP IKAPPI, Ahmad Choirul Furqon di Jakarta, Senin (30/1).

Baca Juga

Respons Mendag Zulhas soal Isu Minyakita Langka di Pasaran

Furqon menilai kondisi ini tidak wajar atau terdapat sebuah anomali. Yang membuat dia heran, Minyakita kembali susah didapat menjelang puasa dan Pemilu.

"Kelangkaan minyak goreng ini menjadi terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan menjelang bulan Ramadan," Imbuh Furqon.

Pria kelahiran Kabupaten Rembang ini menjelaskan bahwa di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur harganya sudah mencapai Rp 16.000.

"Yang semakin parah adalah harga Minyak Goreng subsidi ini sudah melampaui HET dan sangat jauh. Kami mendapat keluhan dari banyak pedagang pasar di berbagai wilayah. Seperti di sejumlah pasar di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, harga minyak goreng subsidi ini sudah mencapai Rp 16.000, tentu ini sangat merugikan banyak pihak," ujarnya.

Baca Juga

Harga Minyak Goreng di Papua Masih Tinggi, 3 Ribu Ton Minyakita Bakal Dikirim Kemendag

Ia berharap jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat harga minyak goreng ini tidak stabil.

"Kami sangat berharap pemerintah dapat mengurai kondisi ini. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat harga minyak goreng yang harusnya hak rakyat kecil malah bergejolak," Tegas pria kelahiran Rembang tersebut.

Produsen, Kementerian Perdagangan dan BUMN sebagai distributor resmi pemerintah memiliki tanggung jawab agar minyak goreng subsidi ini kembali stabil baik pasokan maupun harga.

"Banyak pihak yang memiliki tanggung jawab agar kondisi ini stabil kembali, seperti produsen, Kementerian Perdagangan, dan BUMN sebagai distributor barang," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Menteri Zulhas Jamin Stok Minyakita Tersedia Terus di Pasaran

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puncak Kenaikan Kasus COVID-19 Paling Lambat Januari 2023
Indonesia
Puncak Kenaikan Kasus COVID-19 Paling Lambat Januari 2023

"Dugaan kami, karena ini mulai terjadi (peningkatan, red.), mungkin paling lambat dalam 1,5 bulan puncaknya kita capai. Saya rasa di Desember 2022 atau paling lambat Januari 2023 puncaknya bisa kita lihat," kata Budi

Hindari Salah Paham, Ganjar Minta Borobudur Edukasi Masyarakat Soal Tarif Tiket Masuk
Indonesia
Hindari Salah Paham, Ganjar Minta Borobudur Edukasi Masyarakat Soal Tarif Tiket Masuk

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pihak pengelola untuk segera mengedukasi masyarakat terkait dengan rencana penerapan harga tiket yang baru bagi wisawatan lokal guna menghindari kesalahpahaman.

Rangkaian Kedatangan dan Pemakaman Putra Ridwan Kamil
Indonesia
Rangkaian Kedatangan dan Pemakaman Putra Ridwan Kamil

masyarakat diperkenankan untuk bertakziah pada hari Minggu mulai pukul 23:00 hingga Senin pukul 08:00 WIB.

Pertamina Jamin Kelancaran Distribusi BBM dan LPG Selama Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Pertamina Jamin Kelancaran Distribusi BBM dan LPG Selama Natal dan Tahun Baru

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution menjamin kelancaran distribusi energi bagi masyarakat selama libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 seiring proyeksi pergerakan masyarakat yang meningkat 2,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sidang Surya Darmadi Singgung Masalah Perkebunan-Hutan, Ahli: Sanksinya Administratif
Indonesia
Sidang Surya Darmadi Singgung Masalah Perkebunan-Hutan, Ahli: Sanksinya Administratif

Jika kemudian diketahui memang perkebunan itu adalah area hutan, maka bisa dikenakan sanksi administratif.

Gelar Aksi di DPR, Buruh Minta UU Cipta Kerja Dicabut
Indonesia
Gelar Aksi di DPR, Buruh Minta UU Cipta Kerja Dicabut

Massa dari berbagai aliansi buruh ini melakukan longmarch yang menyebabkan Jalan Raya Gatot Subroto dari arah Cawang menuju Slipi ditutup. Berbagai atribut dibawa untuk memeriahkan aksi.

'Dicolek' Wali Kota Solo, Kemenkes Gerak Cepat Alokasikan Vaksin Meningitis
Indonesia
'Dicolek' Wali Kota Solo, Kemenkes Gerak Cepat Alokasikan Vaksin Meningitis

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bergerak cepat dalam menyikapi keluhan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang di mana wilayahnya mengalami kelangkaan vaksin meningitis.

Program Pemulihan Ekonomi Transisi COVID-19 Harus Dirasakan Rakyat
Indonesia
Program Pemulihan Ekonomi Transisi COVID-19 Harus Dirasakan Rakyat

DPR RI menilai pemerintah telah melakukan gotong royong dalam upaya pengendalian COVID-19 yang kian hari semakin menemukan titik cerah. Puan berharap pemulihan kondisi kesehatan ini, juga diikuti oleh pemulihan ekonomi yang dirasakan rakyat.

Hakim Perhatikan Detail Titik Brigadir Yosua Dibunuh di Rumah Dinas Ferdy Sambo
Indonesia
Hakim Perhatikan Detail Titik Brigadir Yosua Dibunuh di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Majelis Hakim mengecek lokasi eksekusi Brigadir Yosua Hutabarat di dalam rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (4/1) sore.

Jokowi dan PM Australia Naik Sepeda Rangka Bambu di Kebun Raya Bogor
Indonesia
Jokowi dan PM Australia Naik Sepeda Rangka Bambu di Kebun Raya Bogor

Sebelum bersepeda, Presiden Jokowi mengajak PM Anthony menanam pohon kamper atau yang memiliki nama latin Dryobalanops lanceolata.