Jelang Putusan MK, Ini Dalil-Dalil BPN yang Patut Bikin Jokowi Was-Was Masyarakat menanti janji-janji kampanye Jokowi-Ma'ruf (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 antara Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan selesai dengan dibacakannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Kamis (27/6).

Meskipun diiringi dengan isu rekonsiliasi, tak dapat dimungkiri bahwa putusan MK tentunya membuat kedua belah pihak tidak tenang, yaitu Prabowo-Sandi sebagai Pemohon sidang dan penantang dari Petahana dalam Pilpres lalu.

BACA JUGA: Kronologi Maju Mundur Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi

Sebagai pihak terkait, Jokowi-Ma'ruf juga tak kalah dalam situasi ketar-ketir. Terlebih, pasangan ini sudah diputuskan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres. Berikut adalah hal-hal yang menurut Merahputih dapat membuat kubu Jokowi-Ma'ruf khawatir menjelang sidang putusan MK

1. Skenario Dukungan Kepala Daerah

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kedua kiri) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20-6-2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)


Calon legislatif (Caleg) Partai Bulan Bintang (PBB) yang menjadi saksi 02, Hairul Anas memberikan keterangan yang mencegangkan dalam sidang MK pada Kamis (20/6/2019) dini hari.

Dalam sidang, ia menyebut Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyatakan, "Pulau Sumatra harus ditaklukkan dengan menggunakan kepala-kepala daerah yang sudah mendukung. Terutama di Sumbar, Riau dan Sumsel".

Meskipun sudah ada saksi tandingan yang memberikan klarifikasi dari pihak 01 tentang hal ini, munculnya pernyataan Hasto dalam sidang tentunya akan menjadi pertimbangan dari hakim MK.

Selain itu, Hairul Anas juga menyebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang memberi pengarahan tentang hal-hal yang dikaitkan kepada kubu Prabowo-Sandi, seperti "Islam radikal", "prokhalifah", "anti-Pancasila" dan "anti-Bhineka".

Persoalan kepala daerah yang menyangkut Ganjar juga muncul dalam persidangan. Hal ini disinggung oleh saksi fakti tim hukum Prabowo-Sandi, Listiani.

2. Materi "Kecurangan Dalam Demokrasi"

moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi


Masih dari kesaksian Hairul, juga menyebut adanya materi "Kecurangan Dalam Demokrasi" yang diberikan oleh Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko dalam training of trainer yang diadakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

Salah satu petitum atau tuntutan dari tim hukum Prabowo-Sandi kepada MK adalah menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 secara terstruktur, sistematis dan masif.

Hairul menambahkan, ajakan untuk berlaku curang juga diucapkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Ajakan ini dilontarkan Ganjar masih dalam ToT.

"Gubernur itu menyatakan aparatur tidak netral. Kalau netral buat apa dengan suara kencang dan berkali kali disesi dua. Aparat itu harusnya bela harus confidence bahwa aparat sudah mendukung dan kalau netral buat apa," kata dia.

3. Salah Input Situng KPU

situng KPU
Pekerja memasukkan data ke Sistem Informasi Penghitungan (Situng) (ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.)


Hal ini diungkapkan oleh saksi ahli tim hukum Prabowo-Sandi, Jaswar Koto, yang merupakan ahli pengembangan perangkat lunak biometrik.

Jaswar mengatakan, pihaknya telah menemukan pola kesalahan dalam pemasukkan data serta penggelembungan suara untuk 01 dan pengurangan suara untuk 02.

Ia mencontohkan, perbedaan data angka di Situng dengan rekapitulasi formulir C1 berdasarkan 63 TPS yang dipilih melalui sistem acak. Kesalahan pada 63 TPS ini telah berdampak pada penambahan suara pada Jokowi-Ma'ruf sebesar 1.300 dan pengurangan untuk Prabowo-Sandi hingga 3.000 suara.

"Kami dua kali lakukan analisa untuk validasi bahwa ada pola kesalahan pemasukan data dalam situng, di mana polanya pasangan 01 ditambahkan suaranya sementara 02, dikurangi," kata Jaswar.

Sementara itu, ahli lain yang dihadirkan pemohon yaitu Soegianto Sulistiono menyatakan pihaknya menemukan 57.000 data invalid dalam situng. "Setiap hari kami lakukan analisa, dan kami menemukan ribuan data invalid dari situng," ujar Soegianto.

4. Status Ma'ruf Amin

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin. (MP/Rizki Fitrianto)
Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin. (MP/Rizki Fitrianto)


Calon Wakil Presiden (Cawapres) 01, Ma'ruf Amin disebut-sebut masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas di dua bank BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah.

Meskipun telah dibantah oleh Ma'ruf dan KPU bahwa dua bank itu bukanlah BUMN, tetapi Ma'ruf diduga telah melanggar Pasal 227 Huruf P jo 229 ayat (1) huruf G UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hal ini karena dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang diteken oleh Presiden Jokowi justru menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN tetap bagian dari BUMN. (Pon)

BACA JUGA:

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH