Jelang Posko THR Ditutup Besok, Kemenaker Terima 1.150 Aduan Menaker Ida Fauziyah saat melakukan halalbihalal Idul Fitri bersama pegawai Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (17/5/2021). ANTARA/HO-Kementerian Ketenagakerjaan

MerahPutih.com - Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 1.150 pengaduan terkait tunjangan hari raya (THR) jelang penutupan Posko THR 2021 yang akan dilakukan pada Kamis (20/5).

Menurut data hingga 18 Mei 2021, terdapat 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR Kemenaker dengan rincian 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR.

"Ada 444 dari 1.150 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah untuk diatensi disnaker di 21 provinsi. Sisanya masih terus kita periksa kelengkapan datanya," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu (19/5).

Baca Juga:

Posko Pengaduan THR Dibuka Sampai 20 Mei

Ida menjelaskan bahwa Kemenaker melalui pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan atas aduan tersebut.

Tahap berikutnya adalah pemberian nota pemeriksaan sebanyak dua kali dengan jangka waktu 30 hari dan fase berikutnya baru bisa diberikan rekomendasi berupa sanksi.

"Jadi kalau dihitung-hitung 3 sampai 14 hari dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian. Untuk hal ini, Kemenaker memberikan apresiasi kepada para Kadisnaker yang bereaksi cepat untuk memproses secara cepat aduan, sehingga tak membutuhkan waktu hingga 30 hari, sesuai batas waktu maksimal," kata Ida, seperti dikutip Antara.

Ribuan buruh PT Pan Brothers Tbk di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah melakukan aksi demo di pabrik akibat pembayaran THR dicicil, Rabu (5/5). (MP/Ismail)
Ribuan buruh PT Pan Brothers Tbk di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah melakukan aksi demo di pabrik akibat pembayaran THR dicicil, Rabu (5/5). (MP/Ismail)

Menurut data Kemenaker, sebagian besar isu yang dilaporkan ke Posko THR 2021 adalah THR yang dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen, THR tidak dibayarkan penuh karena adanya pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan satu bulan gaji sesuai peraturan dan THR tidak dibayarkan sama sekali karena COVID-19.

Ida memastikan pihaknya akan melakukan proses validasi dan verifikasi data serta terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan penyelesaian aduan tersebut.

Tim pengawas ketenagakerjaan juga akan diturunkan sebagai langkah berikutnya dan perumusan rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan. (*)

Baca Juga:

1.159 Perusahaan di Jateng Bayar THR Tanpa Dicicil

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Perpanjang Penahanan Sejumlah Tersangka Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Sejumlah Tersangka Korupsi PT DI

KPK memperpanjang penahanan tiga tersangka kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia (DI).

RS Wisma Atlet Masih Rawat 1.638 Pasien COVID-19
Indonesia
RS Wisma Atlet Masih Rawat 1.638 Pasien COVID-19

Kemudian pasien suspek 208 orang dengan rincian total pasien rawat inap sebanyak 221 orang

Presiden Persija Dicecar 28 Pertanyaan Soal Konvoi di Bundaran HI
Indonesia
Presiden Persija Dicecar 28 Pertanyaan Soal Konvoi di Bundaran HI

Manajemen Persija hanya mengurus pemain dan jadwal pertandingan

Satgas Garuda UNIFIL Turun Langsung Evakuasi Korban Bom Dahsyat di Beirut
Indonesia
Satgas Garuda UNIFIL Turun Langsung Evakuasi Korban Bom Dahsyat di Beirut

Anggota Satgas Hospital Level 2 telah berangkat dari Naquora untuk membantu penanganan akibat ledakan tersebut.

Anita Kolopaking Cabut Gugatan Praperadilan di PN Jaksel
Indonesia
Dewas KPK bakal Sidang Firli Bahuri Jika Temukan Pelanggaran Etik
Indonesia
Dewas KPK bakal Sidang Firli Bahuri Jika Temukan Pelanggaran Etik

Tumpak belum mau berandai-andai terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli.

Gatot Nurmantyo Kritik Pemerintah yang Anggap Enteng COVID-19
Indonesia
Gatot Nurmantyo Kritik Pemerintah yang Anggap Enteng COVID-19

Ia menyayangkan, langkah pemerintah yang malah fokus pada kepentingan lain.

Jadi ASN, Pegawai KPK Tak Lagi Independen Berantas Korupsi
Indonesia
Jadi ASN, Pegawai KPK Tak Lagi Independen Berantas Korupsi

WP KPK sedang mempelajari dan menganalisis PP 41/2020

Kuasa Hukum Rizieq Sebut Penangkapan Munarman Upaya Pembodohan Umat
Indonesia
Kuasa Hukum Rizieq Sebut Penangkapan Munarman Upaya Pembodohan Umat

Munarman ditangkap tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri terkait dugaan kasus terorisme

Menteri Edhy: Stunting Berdampak Kepada Tingkat Kecerdasan
Indonesia
Menteri Edhy: Stunting Berdampak Kepada Tingkat Kecerdasan

Sehingga ke depannya tidak ada faktor yang cukup untuk melesatkan pertumbuhan ekonomi