Jelang Pilkada, Ombudsman Temukan 72 Persen KPUD Belum Salurkan APD Adrianus Meliala, anggota Ombusman RI (Foto: MP/Gomez Roberto)

MerahPutih.com - Ombudsman RI mengungkapkan dari 31 KPU kabupaten/kota, sebanyak 72 persen atau 22 KPU kabupaten/kota belum menyalurkan alat pelindung diri (APD). Temuan itu berdasarkan hasil investigasi Ombdusman terkait kesiapan APD protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020.

Ada dugaan maladministrasi berupa ketidakkompetenan oleh Ketua KPU kabupaten/kota dalam mendistribusikan kelengkapan APD.

Baca Juga:

Selama Pandemi COVID-19, Pihak Imigrasi Tolak 239 Warga Asing

"Yang tidak mempertimbangkan ketepatan untuk memenuhi tenggang waktu pendistribusian secara patut," kata Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, Rabu (2/12).

31 daerah yang diinvestigasi Ombudsman mungkin hanya gambaran kecil dari 270 daerah yang menggelar Pilkada pada 2020 ini. Namun, dengan angka 72% yang ditemukan Ombudsman sepatutnya menjadi alarm bagi KPU untuk meningkatkan kinerjanya dalam menyalurkan APD.

"Agar APD bisa tersalurkan seluruhnya secara tepat waktu,” ujarnya.

Selain KPU yang belum menyalurkan APD, dalam investigasi ini, Ombudsman juga menemukan adanya penyaluran barang APD yang dilakukan oleh KPU langsung kepada PPS atau Kantor Desa, bukan kepada PPK terlebih dahulu. Hal ini ditemukan Ombudsman di KPU Kota Ternate dan KPU Lombok Utara.

"Ombudsman juga menemukan perbedaan data antara Berita Acara Serah Terima Barang dari KPU kabupaten/kota kepada PPK, hal tersebut terjadi di beberapa wilayah," kata Adrianus.

Ombudsman tindaklanjuti laporan PT SIM terhadap Pemprov NTT
Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala (Foto: ANTARA)

Atas berbagai temuan ini, Ombudsman menyarankan Ketua KPU pusat menyusun regulasi atau ketentuan yang di dalamnya memuat petunjuk teknis dalam hal pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik barang yang mewajibkan verifikasi dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Khususnya dalam penyesuaian jumlah kebutuhan dan ketepatan waktu pendistribusian.

Sementara, untuk Ketua KPU kabupaten/kota, Ombudsman menyarankan agar memastikan dan mengupayakan pendistribusian kekurangan kelengkapan APD yang belum tersalurkan kepada unsur PPK hingga PPS.

Hal ini dilakukan agar APD dapat tersalurkan setidaknya tiga hari sebelum pelaksanaan Pilkada serentak. Ombudsman juga menyarankan agar dilakukan evaluasi terkait adanya perbedaan data antara Berita Acara Serah Terima Barang dari KPU Kabupaten/kota kepada PPK.

Baca Juga:

Ekonom INDEF Tantang Stafsus Milenial Jokowi Debat Terbuka

Sementara itu, Ombudsman RI juga memberikan saran tindakan korektif kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan secara optimal dalam pengadaan logistik dan pendistribusian kekurangan kelengkapan APD yang belum tersalurkan.

"Kepada unsur PPK hingga PPS," kata Adrianus. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Kantongi IMB, Proyek Bangunan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke Diusulkan Dibongkar
Indonesia
Tak Kantongi IMB, Proyek Bangunan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke Diusulkan Dibongkar

Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta Utara merekomendasikan bangunan yang berdiri di area Pelabuhan Perikanan Muara, Penjaringan, Jakarta Utara untuk dibongkar karena tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Prof Muhammad: DKPP, KPU dan Bawaslu Masih Satu Garis Perjuangan
Indonesia
Prof Muhammad: DKPP, KPU dan Bawaslu Masih Satu Garis Perjuangan

Prof Muhammad menegaskan bahwa DKPP, KPU, dan Bawaslu masih dalam satu koridor yang sama dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Mahfud MD Janji Pasal Karet UU ITE Bakal Direvisi
Indonesia
Mahfud MD Janji Pasal Karet UU ITE Bakal Direvisi

Pemerintah akan membahas insiaitif revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Syarat Naik Kereta Jarak Jauh Diperketat, Hasil Tes COVID-19 Berlaku 1x24 Jam
Indonesia
Syarat Naik Kereta Jarak Jauh Diperketat, Hasil Tes COVID-19 Berlaku 1x24 Jam

Untuk Stasiun Gambir terdapat 13 KA berangkat dengan rata- rata sekitar 1.800 penumpang

BNPB Jamin Penanganan Kesehatan Maksimal bagi Korban Banjir Bandang di NTT
Indonesia
BNPB Jamin Penanganan Kesehatan Maksimal bagi Korban Banjir Bandang di NTT

"Memastikan mereka yang menderita luka ringan atau berat mendapatkan perawatan kesehatan yang maksimal," ujar Doni.

Polisi Pasang Kamera e-TLE Portable di Mobil Patroli, Bisa Tilang Pelanggar di Mana Saja
Indonesia
Polisi Pasang Kamera e-TLE Portable di Mobil Patroli, Bisa Tilang Pelanggar di Mana Saja

Sambodo menerangkan kamera e-TLE portable ini akan dipasang di mobil dinas polisi. Tempatnya berada di area trouble spot dan black spot.

Analisis Pengamat Soal Airlangga Tunjuk Erwin Aksa Jadi Waketum Golkar
Indonesia
Analisis Pengamat Soal Airlangga Tunjuk Erwin Aksa Jadi Waketum Golkar

Keputusan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menunjuk Erwin Aksa sebagai Waketum Bidang Penggalangan Strategis dinilai merupakan langkah tepat.

Hitungan BMKG, Besok Masih Puasa
Indonesia
Hitungan BMKG, Besok Masih Puasa

Secara astronomi, tinggi hilal sore hari ini di seluruh Indonesia adalah minus

PPKM Darurat Diperpanjang, Mantan Wali Kota Solo Minta Gizi Warga Terjamin
Indonesia
PPKM Darurat Diperpanjang, Mantan Wali Kota Solo Minta Gizi Warga Terjamin

Perpanjangan PPKM Darurat harus disertai solusi karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, terutama pedagang PKL dan pasar tradisional non esensial.

DPR Minta Skema Simulasi dan Penjadwalan Pemilu Serentak 2024 Disosialisasikan Secara Masif
Indonesia