Pilkada Serentak
Jelang Pencoblosan, Sejumlah Daerah Kekurangan Logistik Ilustrasi logistik Pilkada. (Foto: MP/Ismail).

MerahPutih.com - Pilkada Serentak hanya tinggal satu pekan lagi, tapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan, sejumlah logistik untuk kebutuhan Pilkada Serentak 2020 di sembilan kabupaten di provinsi berbasis kepulauan itu masih kurang.

"Masih banyak logistik yang masih kurang. Semua kekurangan telah dikomunikasi kepada penyedia," kata Ketua KPU Provinsi NTT Thomas Dohu di Kupang, Kamis (3/12).

Ia memaparkan, logistik yang masih kurang itu, antara lain alat bantu coblos tunanetra, Formulir C hologram, buku panduan, sarung tangan latex, thermo gun, dan masker medis 51 boks untuk Kabupaten Sabu Raijua.

Baca Juga:

Bawaslu Diminta Pantau Serangan Fajar Saat Masa Tenang Pilkada

"Buku panduan kemungkinan tiba di kabupaten pada tanggal 7 Desember 2020. Untuk mengantisipasi buku pedoman bimtek PPK, PPS, dan KPPS, difotokopi 1 eksemplar setiap TPS," katanya dikutip Antara.

Untuk thermo gun dan sarung tangan latex, diperkirakan akan tiba di Kupang pada tanggal 5 Desember.

Di NTT ada sembilan daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak, yakni Kabupaten Belu, Malaka, Timur Tengah Utara (TTU), Sabu Raijua, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Timur.

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan jajaran penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2020, terutama Komisi Pemilihan Umum untuk mendistribusikan alat pelindung diri (APD) secara tepat waktu.

"Ombudsman ingin memastikan kepatuhan KPU menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat," kata anggota Ombudsman Adrianus Meliala.

Simulasi TPS
TPS Pilkada. (Foto: Bawaslu).

Adrianus menyebut, Ombudsman telah melakukan investigasi tentang APD Protokol Kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Hasilnya, dari 31 KPU kabupaten/kota yang diinvestigasi, sebanyak 72 persen atau 22 KPU kabupaten/kota belum melaksanakan penyaluran APD.

Dari hasil investigasi tersebut, Adrianus menyampaikan adanya dugaan maladministrasi berupa ketidakkompetenan oleh Ketua KPU kabupaten/kota dalam mendistribusikan kelengkapan APD yang tidak mempertimbangkan ketepatan untuk memenuhi tenggang waktu pendistribusian secara patut.

"Hasil temuan kami ini mungkin hanya gambaran kecil dari seluruh daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada Serentak," ujarnya.

Baca Juga:

KPU Gunung Kidul Optimistis Partisipasi Pemilih Capai 80 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Hadapi 'Krisis Kembar', SBY: Kita Harus Bersatu
Indonesia
Indonesia Hadapi 'Krisis Kembar', SBY: Kita Harus Bersatu

SBY juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur

PDIP Keukeuh Pilkada Tetap Digelar Serentak 2024
Indonesia
PDIP Keukeuh Pilkada Tetap Digelar Serentak 2024

"Evaluasi Pilkada penting namun belum mengarah pada urgensi perubahan UU Pilkada," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat

Bawaslu Jateng Catat 16 Pelanggaran Protokol COVID-19
Indonesia
Bawaslu Jateng Catat 16 Pelanggaran Protokol COVID-19

Dari 16 kasus pelanggaran itu, Badan Pengawas Pemilu di masing-masing kabupaten/kota sudah melakukan penanganan dengan rincian 14 kasus sudah diberi surat peringatan, satu kasus imbauan lisan, dan satu kasus menjadi temuan dugaan pelanggaran.

Pemkab Gunung Kidul Izinkan Belajar Tatap Muka Pekan ini
Indonesia
Pemkab Gunung Kidul Izinkan Belajar Tatap Muka Pekan ini

Pembelajaran tatap muka diawali pelajar kelas VI SD dan kelas IX SMP

BRI Kucurkan Rp1,5 Triliun di Bisnis Fintech
Indonesia
BRI Kucurkan Rp1,5 Triliun di Bisnis Fintech

Dengan layanan digital, BRI mampu mencatat efektivitas dalam pengajuan dan penyaluran kredit melalui sistem biometri.

Infeksi Lokal Meningkat, Tiongkok Perketat Pembatasan di Dekat Beijing
Dunia
Infeksi Lokal Meningkat, Tiongkok Perketat Pembatasan di Dekat Beijing

Otoritas Tiongkok pada Rabu (6/1) menutup sejumlah area jalan layang yang membentang di Provinsi Hebei, yang mengelilingi Beijing.

Antisipasi Serangan Teror saat Ramadan, Polisi Lakukan Preventif Strike di Jakarta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Pria Israel Melahirkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Pria Israel Melahirkan

bahwa foto yang dibagikannya itu merupakan foto milik Yuval Topper-Erez

COVID-19 di Jakarta Terus Meroket, 5 Ribu Aparat Gabungan Diturunkan Disiplinkan Warga
Indonesia
COVID-19 di Jakarta Terus Meroket, 5 Ribu Aparat Gabungan Diturunkan Disiplinkan Warga

Kementerian Keuangan RI mencatat jumlah terbanyak pegawai yang terpapar COVID-19, yakni 25 kasus

Gerindra Wacanakan Bansos Diganti Bantuan Tunai
Indonesia
Gerindra Wacanakan Bansos Diganti Bantuan Tunai

Mengganti sembako dengan uang tunai juga akan mempermudah proses penyaluran