Jelang Pencoblosan Cagub Sumbar dari Demokrat Jadi Tersangka Pidana Pemilu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menetapkan Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Barat Mulyadi sebagai tersangka dugaan pelanggaran pemilu dalam Pilgub Sumbar 2020.

Cagub yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional ini, dinilai melakukan pelanggaran pidana kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan dan Polisi melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan pada Senin (7/12).

"Pelanggaran kampanye di luar jadwal ini sesuai Pasal 187 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2020," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono.

Baca Juga:

Kampanye Terakhir, Gibran Temui NU dan Bajo Bersama Mahasiswa

Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pemilu Calon Gubernur Sumbar Mulyadi setelah sebelumnya Sentra Gakkumdu menyepakati perkara tersebut masuk dalam tindak pidana pemilihan yang kemudian penyidikannya diteruskan ke Bareskrim.

Tim penyidik memiliki waktu dua minggu untuk melakukan penyidikan. Waktu penyidikan dimulai sejak pelapor melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim pada dua hari yang lalu.

“Pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020, pihak pelapor melaporkan ke Bareskrim Polri tentunya dari saat itu Bareskrim Polri punya waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen menjelaskan kasus ini berawal dari laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal karena tampil dalam acara televisi

Sedangkan kampanye di televisi baru boleh dilakukan 14 hari sebelum pencoblosan, sementara Mulyadi tampil di salah satu televisi di luar masa tersebut. Pada hari itu laporan yang sama masuk ke Bawaslu RI dan kasus ini diambil alih oleh Bawaslu RI.

Kantor Bawaslu di Sumbar
Kantor Bawaslu di Sumbar. (Foto: Antara).

"Bawaslu RI memerintahkan kita melakukan klarifikasi kepada pengadu dan teradu dan sudah kita laporkan. Setelah melakukan sidang di Gakkumdu mereka menemukan dugaan pidana dan membawa ke Mabes Polri," kata dia.

Mabes Polri menegaskan kalau kasus yang membelit calon gubernur (Cagub) Sumatera Barat berinisial tindak pidana Pemilu. Maka dari itu, kasus ini yang menangani adalah sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).

“Perkara dugaan pidana pelanggaran kampanye ini direkomendasikan untuk diteruskan ke penyidik,” ucap Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Sabtu (5/12).

Polisi menjelaskan terkait Surat Telegram TR Kapolri nomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tanggal 31 Agustus 2020 soal dengan penundaan proses hukum terhadap Calon Kepala Daerah (Cakada) yang menjadi peserta Pilkada 2020 bahwa hal itu berlaku bagi penegakan hukum pidana murni. Bukan pemilihan umum atau Pemilu. (Knu)

Baca Juga:

Kapolda dan Pangdam Jaya Pastikan Keamanan dan Logistik Pilkada

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tabrak Ibu Muda Hingga Tewas di Ragunan, Karyawan BUMN Terancam Dipenjara 12 Tahun
Indonesia
Tabrak Ibu Muda Hingga Tewas di Ragunan, Karyawan BUMN Terancam Dipenjara 12 Tahun

Awalnya, kasus kecelakaan ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan

Dubes Palestina Minta Bantuan Pemerintah Indonesia Hentikan Agresi Militer Israel
Indonesia
Dubes Palestina Minta Bantuan Pemerintah Indonesia Hentikan Agresi Militer Israel

Duta Besar Palestina, Zuhair Al-Sun meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk ikut campur menghentikan agresi militer Israel yang dimulai sejak Senin (10/5).

Kudeta Myanmar Hilangkan Ratusan Nyawa, Jokowi Diminta Bersuara di ASEAN
Dunia
Kudeta Myanmar Hilangkan Ratusan Nyawa, Jokowi Diminta Bersuara di ASEAN

Indonesia memiliki posisi penting di kalangan negara ASEAN

Pakar Sindir Kemesraan Firli-DPR-Pemerintah di Tengah Polemik TWK
Indonesia
Pakar Sindir Kemesraan Firli-DPR-Pemerintah di Tengah Polemik TWK

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menyindir perilaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang kini terlihat mesra dengan Anggota DPR dan Pemerintah.

Sertifikasi Halal Vaksin COVID-19 Diklaim Sesuai Aturan
Indonesia
Sertifikasi Halal Vaksin COVID-19 Diklaim Sesuai Aturan

Pemerintah hari ini memulai vakinasi COVID-19 di Istana Negara. Pemberian vaksin akan dilakukan pada sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia, untuk memperoleh kekebalan komunitas atau herd immunity.

Menag Minta Ketua MUI Baru Perkuat Kerukunan Umat Beragama
Indonesia
Menag Minta Ketua MUI Baru Perkuat Kerukunan Umat Beragama

"Mari bersama bumikan Islam Wasathiyah dan perkuat moderasi beragama di bumi Nusantara," ajak Fachrul

Pemudik Menuju Jabodetabek Saat Arus Balik Wajib Swab COVID-19
Indonesia
Pemudik Menuju Jabodetabek Saat Arus Balik Wajib Swab COVID-19

Kondisinya saat ini pada Mei 2021, kontribusi kasus nasional dari Pulau Jawa turun 11,06 persen

PSI Usul Kenaikan Dana Partai Rp20 Ribu Per Suara
Indonesia
PSI Usul Kenaikan Dana Partai Rp20 Ribu Per Suara

"Kalau saya sih maunya setinggi-tingginya sehingga kita bisa memenuhi operasional partai. Yang realistis aja pak. Bisa tidak kita naikan lagi di tahun 2021," sambungnya

Rizieq Shihab Klaim tak Bohong soal Hasil Swab Test
Indonesia
Rizieq Shihab Klaim tak Bohong soal Hasil Swab Test

Terdakwa kasus swab test Rumah Sakit (RS) Ummi, Rizieq Shihab mengklaim tidak berbohong mengenai kondisi kesehatannya. Ia mengaku masih dalam kondisi sehat meski dirawat di RS Ummi.

Ganjar Siapkan 21 Orang Duduki Jabatan Plh Wali Kota dan Bupati
Indonesia
Ganjar Siapkan 21 Orang Duduki Jabatan Plh Wali Kota dan Bupati

Terkait jadwal pelantikan wali kota/bupati definitif, Ganjar mengaku belum mengetahuinya. Ia masih menunggu juga surat resmi dari Mendagri.