Jelang Pemilu 2024, DPR Minta Pemerintah Validasi Data Kependudukan Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Pemilu akan digelar secara serentak pada 14 Februari 2024. Sementara Pilkada Serentak akan digelar pada 27 November 2024.

Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan urgensi validasi data kependudukan masyarakat menjelang Pemilu 2024 guna mengatasi persoalan terkait dengan data pemilih.

Baca Juga:

Simak, Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024

"Sebenarnya kita memimpikan dan mempunyai cita-cita tentang digitalisasi data kependudukan. Kalau itu sudah terwujud, sebetulnya ada satu tahapan yang bisa disederhanakan dalam konteks waktu, mekanisme, dan biaya, yaitu tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih," kata Rifqi dalam diskusi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, (9/6).

Menurut Rifqi, kalau data kependudukan Indonesia sudah valid dan tidak ada masalah, sebenarnya bisa memangkas persoalan yang menguras energi dan biaya yang selalu dihadapi berkali-kali, yaitu terkait dengan data pemilih yang merupakan hulu dari persoalan.

Ia mengemukakan bahwa persoalan data pemilih tersebut menyebabkan berbagai masalah. Kalau tidak segera diatasi, seperti pemilih fiktif dan pemilih tidak jelas.

"Persoalan ini ada di bawah Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi, tentu tidak akan bisa diselesaikan sendiri oleh Kemendagri, harus gotong royong selesaikan persoalan ini dan harus kolaboratif diselesaikan oleh banyak pihak," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu bahkan mengusulkan pemerintahan ke depan membentuk kementerian baru yang khusus menangani data kependudukan dengan nama Kementerian Negara Kependudukan.

Baca Juga:

Aturan Jadwal dan Tahapan Pemilu Segera Diundangkan Ke Kemenkum HAM

Hal itu, menurut dia, sangat rasional karena saat ini Indonesia sudah menuju sistem satu data untuk semua yang diawali dengan langkah pemerintah yang akan mulai mengintegrasikan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai pengganti nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dalam diskusi tersebut, anggota KPU RI, M. Afifuddin menegaskan bahwa KPU RI sangat siap menyelenggarakan Pemilu 2024 yang tahapannya mulai pada tanggal 14 Juni 2022.

Terkait dengan data pemilih, pihaknya sudah memadankan jumlah pemilih dengan data dari dukcapil, yaitu 190 juta pemilih. Saat ini tinggal 3 persen sekitar 12 juta sampai 13 juta yang sedang disinkronkan oleh KPU.

"Meskipun demikian, karena harus melakukan verifikasi atau pemutakhiran dan mencocokkan penelitian data pemilih itu, kami tetap melakukannya," kata Afifuddin. (*)

Baca Juga:

Audiensi Dengan KPU, DPR Ingatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kepuasan dan Kebahagiaan Jokowi Saat Terima Tim SEA Games Vietnam di Istana
Indonesia
Kepuasan dan Kebahagiaan Jokowi Saat Terima Tim SEA Games Vietnam di Istana

Jokowi merasa puas dan senang, dari 499 atlet yang dikirim ke SEA Games Vietnam, 408 atlet memperoleh medali, baik emas, perak maupun perunggu.

Daftar Hari Pertama, PKS Klaim Siap Hadapi Pemilu 2024
Indonesia
Daftar Hari Pertama, PKS Klaim Siap Hadapi Pemilu 2024

PKS sudah melengkapi data dan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran sebelum datang mendaftar ke KPU.

Alasan Jawa Barat Belum Buka PTM 100 Persen
Indonesia
Alasan Jawa Barat Belum Buka PTM 100 Persen

Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum akan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.

MPR Beberkan Tugas Utama Panglima TNI Baru Pengganti Hadi Tjahjanto
Indonesia
MPR Beberkan Tugas Utama Panglima TNI Baru Pengganti Hadi Tjahjanto

Tugas utama Panglima TNI yang baru pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto harus mampu meningkatkan kualitas dan menjaga persatuan serta kesatuan korps militer.

Solo Zoo akan Dilengkapi Café Lion dan Asian Panorama
Indonesia
Solo Zoo akan Dilengkapi Café Lion dan Asian Panorama

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan konsep revitalisasi Solo Zoo tidak jauh berbeda dengan konsep sebelumnya yang pernah dibocorkannya Dimana untuk kandang hewan di alam terbuka.

Habiburokhman Nilai Keadilan Restoratif Bisa Diterapkan di Kasus Ferdinand Hutahaean
Indonesia
Habiburokhman Nilai Keadilan Restoratif Bisa Diterapkan di Kasus Ferdinand Hutahaean

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, hingga pemangku kepentingan

Ketua DPD Dukung Kapolri Tindak Tegas Pinjaman Online Ilegal
Indonesia
Ketua DPD Dukung Kapolri Tindak Tegas Pinjaman Online Ilegal

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas lembaga pinjaman online ilegal.

Kasus Aktif COVID-19 DKI Alami Kenaikan
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 DKI Alami Kenaikan

Masyarakat harus tingkatkan kewaspadaan terkait kasus COVID-19, khususnya bagi warga Jakarta.

DPP PDIP akan Jalan Kaki Menuju KPU untuk Daftar Peserta Pemilu 2024
Indonesia
DPP PDIP akan Jalan Kaki Menuju KPU untuk Daftar Peserta Pemilu 2024

DPP PDI Perjuangan (PDIP) akan mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (1/8) besok.

Cek Kesiapan Sirkuit Mandalika, Korlantas Dengar Masukan Penyelenggara
Indonesia
Cek Kesiapan Sirkuit Mandalika, Korlantas Dengar Masukan Penyelenggara

Firman menerangkan jajarannya akan melakukan sosialisasi