Jelang New Normal, Masjid Istiqlal Masih Belum Gelar Salat Jumat Suasana sepi di Masjid Istiqlal Jakarta, Kamis (23/4). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

MerahPutih.com - Kepala Bagian Protokol Masjid Istiqlal Abu Hurairah mengatakan masjidnya belum menggelar Shalat Jumat di tengah wacana penerapan normal baru, salah satunya relaksasi di rumah ibadah.

"Istiqlal masih tutup," ucap Abu saat dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (29/5)

Baca Juga

Mekkah Jajaki Normalisasi Mulai 31 Mei

Dia juga menjelaskan masjid terbesar se-Asia Tenggara itu belum membuka berbagai layanan ibadah.

Istiqlal di hari-hari sebelum adanya COVID-19 kerap membuka berbagai layanan ibadah, termasuk juga menerima kunjungan wisatawan dari dalam negeri dan mancanegara.

"Belum ada pelayanan ibadah dalam bentuk apapun," ujarnya dilansir Antara.

Kepala Humas dan Protokol Masjid Istiqlal Abu Hurairah Abdul Salam Lc MA. (ANTARA/ (Istimewa)
Kepala Humas dan Protokol Masjid Istiqlal Abu Hurairah Abdul Salam Lc MA. (ANTARA/ (Istimewa)

Istiqlal juga sudah sejak lama ditutup aksesnya bagi umum untuk menekan potensi penularan virus corona jenis baru SARS-CoV-2.

Sehari sebelum Abu dikonfirmasi, Menteri Agama Fachrul Razi akan mengumumkan normal baru soal tempat ibadah pada Jumat (29/5) sore yang arahnya memfungsikan kembali tempat umat untuk beribadah.

"Rencana kami akan menerbitkannya besok Jumat sore. Kenapa Jumat sore? Karena yang agak komplek adalah mempersiapkan Salat Jumat," kata Menag.

Dia mengatakan pengumuman pada Jumat sore itu agar ada kesiapan setiap pihak melaksanakan Jumatan pada pekan berikutnya sehingga tidak ada efek buru-buru menyesuaikan kebijakan baru.

"Sehingga kalau Jumat sore kami umumkan masih ada satu pekan untuk mempersiapkan pada Jumat berikutnya. Mudah-mudahan ini kebijakan yang cukup adil," ungkapnya.

Baca Juga

COVID-19 di AS Capai 1.678.843 Kasus, Angka Kematian Hampir 100 Ribu

Persoalan relaksasi tempat ibadah, kata dia, sudah dipaparkan kepada Presiden Joko Widodo yang juga meminta Menag agar menginformasikan hal tersebut kepada media.

Fachrul mengatakan kewenangan relaksasi diupayakan agar sampai pada tingkat kecamatan agar lebih adil dalam memberlakukan pelonggaran. (*)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH