Jelang Musim Pilkada, CISSReC Kasih Saran Agar Web KPU Tak Diretas Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU). Foto: Istimewa

Merahputih com - Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum sesering mungkin melakukan "penetration test" (pentest) pada sistem teknologi informasi (information technology/IT) agar tidak terjadi peretasan terhadap web KPU.

"Jangan sampai ada lubang keamanan menganga tidak menjadi perhatian dan tidak tahu," ujar Ketua CISSReC, Pratama Persadha, Selasa (21/7).

Hal itu dikatakannya merespon aksi peretasan terhadap www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id.

Baca Juga

2,3 Juta Data Warga Indonesia Diretas, Begini Reaksi KPU

Meski pemilihan umum (pemilu) bukan pemilu elektronik, menurut Pratama, keberadaan sistem informasi itu yang menjadi bulan-bulanan peretas bisa membuat legitimasi KPU di mata rakyat hilang.

Sebelumnya KPU meminta kepolisian agar menangkap pihak-pihak yang sempat menyerang atau mencoba meretas laman miliknya.

Anggota KPU RI Viryan Aziz di Jakarta, Minggu (19/7), mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan berkas laporan dan akan menyerahkannya ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Pratama yang pernah sebagai Ketua Tim Lembaga Sandi Negara (sekarang BSSN) Pengamanan Teknologi Informasi KPU pada Pemilu 2014 memahami permintaan penyelenggara pemilu itu supaya aparat menangkap peretas situsnya.

Ilustrasi (Foto: pixabay/B_A)

Hal ini mengingat selama ini KPU selalu menjadi sasaran peretasan, baik dengan melakukan "deface" situs maupun mencuri data.

Pada Pemilu 2004, KPU pernah menjadi sasaran jahil peretas yang mengubah nama-nama parpol dengan nama binatang, bahkan pada tahun 2013 sejumlah data pemilih bocor dan beredar di tengah masyarakat. Kasus peretasan ini, memang harus dilaporkan ke polisi, namun langkah KPU tidak boleh berhenti di situ saja.

Oleh sebab itu, perlu penguatan sistem informasi KPU serta penggunaan sumber daya manusia dan teknologi mumpuni untuk menangkal serangan siber.

Baca Juga

Wagub DKI Berterima Kasih Pusat Mau Tekel Bansos Corona 1,3 Juta KK

Di sisi lain, dia memandang penting KPU menjalin kerja sama dengan pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Polri, dan Deputi Siber Badan Intelijen Negara (BIN) karena mereka bisa membantu performa pengamanan sistem IT-nya.

"Yang sering terlupakan adalah mengecek keamanan jalur vendor IT KPU. Harus memastikan menutup berbagai celah dan peluang celah keamanan yang bisa membahayakan sistem KPU," jelas pakar keamanan siber dari Communication and Informatian System Security Research Center (CISSReC) ini. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Copot Refly Harun, Erick Thohir Angkat Dua Jenderal Jadi Komisaris Pelindo I
Indonesia
Copot Refly Harun, Erick Thohir Angkat Dua Jenderal Jadi Komisaris Pelindo I

Refly digantikan oleh Laksamana Madya Achmad Djamaludin.

MAKI Minta KPK Dalami Keterlibatan Imigrasi Dalam Penerbitan Paspor Djoko Tjandra
Indonesia
MAKI Minta KPK Dalami Keterlibatan Imigrasi Dalam Penerbitan Paspor Djoko Tjandra

"Pagi tadi sebelum Jumatan, kami telah menyampaikan materi kepada KPK guna dijadikan bahan pendalaman dalam gelar perkara," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman

Pemkot Bekasi Siapkan Jalankan PSBB
Indonesia
Pemkot Bekasi Siapkan Jalankan PSBB

Pemerintah Kota Bekasi telah membatasi jam operasional toko serba ada modern sampai maksimal pukul 20.00 WIB setiap hari.

PHK 430 Karyawan, Ini Yang Diberikan Gojek
Indonesia
PHK 430 Karyawan, Ini Yang Diberikan Gojek

Gojek resmi melakukan penghentian layanan GoLife yang meliputi layanan GoMassage dan GoClean, serta GoFood Festival, yang merupakan jaringan pujasera GoFood di sejumlah lokasi.

1.371 Kerumunan Massa Dibubarkan TNI-Polri Sejak Kapolri Keluarkan Maklumat
Indonesia
1.371 Kerumunan Massa Dibubarkan TNI-Polri Sejak Kapolri Keluarkan Maklumat

Polisi juga menindak sebanyak 46 kasus dugaan penyebaran berita bohong

Skandal Djoko Tjandra, Hakim Tolak Eksepsi Andi Irfan Jaya
Indonesia
Skandal Djoko Tjandra, Hakim Tolak Eksepsi Andi Irfan Jaya

Mejelis hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Andi Irfan Jaya atas kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pemufakatan jahat.

 Imbas Wabah Corona, Sejumlah Rektor PTN Batalkan Kunjungan ke Kampus MIT Amerika
Indonesia
Imbas Wabah Corona, Sejumlah Rektor PTN Batalkan Kunjungan ke Kampus MIT Amerika

Jamal membeberkan mendapatkan undangan dari Kampus MIT Amerika untuk belajar bagaimana me-manage perguruan tinggi. Namun, karena ada virus corona batal dilaksa.

Presiden Belarus Positif Terinfeksi COVID-19
Dunia
Presiden Belarus Positif Terinfeksi COVID-19

Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengaku bahwa dirinya terinfeksi virus corona tanpa menunjukkan gejala apa pun.

Bikin Perkumpulan Grafik, Politisi Gerindra Janji Buat Boarding School di Jakarta
Indonesia
Bikin Perkumpulan Grafik, Politisi Gerindra Janji Buat Boarding School di Jakarta

Untuk saat ini Grafik fokus di wilayah Jakarta dahulu lantaran masih banyak warga DKI berkalangan ekonomi ke bawah.

Reza Artamevia Akui Empat Bulan Konsumsi Sabu
Indonesia
Reza Artamevia Akui Empat Bulan Konsumsi Sabu

Penyanyi Reza Artamevia mengaku sudah empat bulan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu