Jelang Mudik, Kapolda Metro Serukan Vaksin Booster Khusus Lansia Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan di Polda Metro Jaya. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/am.

MerahPutih.com- Vaksin booster kini jadi syarat mutlak bagi warga yang ingin mudik Lebaran.

Polda Metro Jaya mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster, khususnya bagi para lanjut usia (lansia).

Baca Juga:

Siasat Pemerintah Naikkan Ekonomi dengan Optimalisasi Produk Lokal

"Lebih khusus kepada mereka kelompok rentan, yakni lansia," ujar Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (25/3).

Fadil mengingatkan masyarakat pihaknya memiliki gerakan Vaksinasi Merdeka.

Dia mengajak dapat memanfaatkan fasilitas itu untuk menjalankan vaksinasi dosis dua dan booster.

"Kita ada gerakan Vaksinasi Merdeka, nyok kita booster serempak dikerjakan oleh seluruh jajaran sampai 1 April sebelum masa bulan ramadan," ujar Fadil.

Untuk pengamanan selama bulan ramadan, Polda Metro Jaya akan melakukan operasi kemanusiaan.

Seperti vaksinasi, keamanan di tempat ibadah, hingga mengawal distribusi sembako.

"Memonitor stok, dan memonitor fluktuasi harga, itu semua instruksi kapolri. Migor (minyak goreng), daging, telor, semua kami monitor," ujar dia.

Ribuan calon penumpang telah memadati Terminal Bus Antar Kota dan Antar Provinsi Kalideres, Jakarta Barat, (11/6/2018). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Ribuan calon penumpang telah memadati Terminal Bus Antar Kota dan Antar Provinsi Kalideres, Jakarta Barat, (11/6/2018). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Kegiatan sahur on the road, akan diatur di beberapa daerah untuk mencegah fenomena negatif pada kegiatan yang berlangsung selama bulan puasa.

"Sekarang mulai bekerja kapolsek datang ke rumah-rumah, saya minta kapolsek identifikasi kelompok anak muda, antisipasi keluarga remaja yang suka nongkrong dan naik motor datakan dan beri pendampingan," ujar Fadil.

Dari survei yang dilakukan Balitbang Kemenhub, sebanyak 80 juta masyarakat akan mudik tahun 2022 ini.

Bagi masyarakat yang memenuhi kriteria syarat perjalanan diminta tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Potensi masyarakat yang akan melakukan mudik mendekati angka 80 juta jika diberlakukan syarat perjalanan dalam negeri seperti yang ada sekarang, yaitu sudah vaksin 2 kali dan tidak dibutuhkan tes antigen/PCR," ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan RI Adita Irawati lewat keterangannya, Rabu (23/3).(knu)

Baca Juga:

Jaksa Gelar Operasi Intelijen Cari Produk Asing Dicap Lokal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politikus PKS Desak Naikkan Pajak Komoditas Minerba Buat Subsidi Rakyat
Indonesia
Politikus PKS Desak Naikkan Pajak Komoditas Minerba Buat Subsidi Rakyat

Negara harus hadir dalam mengatur beban ekonomi yang timbul akibat Perang Rusia-Ukraina. Jangan tekanan ekonomi dunia tersebut langsung dilepas dan ditimpakan kepada masyarakat.

Waspada Peningkatan COVID-19 Jelang Nataru, Kapolri: Tak Boleh Lalai
Indonesia
Waspada Peningkatan COVID-19 Jelang Nataru, Kapolri: Tak Boleh Lalai

Karena di negara tetangga kita masih terjadi fluktuasi terhadap angka covid

Partai Buruh akan Berjuang Batalkan Omnibus Law
Indonesia
Partai Buruh akan Berjuang Batalkan Omnibus Law

“Bahkan partai buruh akan berjuang membatalkan omnibus law,” tegasnya.

Peringatan Detik-detik Proklamasi, Jalanan Seputar Istana Bakal Ditutup
Indonesia
Peringatan Detik-detik Proklamasi, Jalanan Seputar Istana Bakal Ditutup

Polisi bakal melakukan penutupan arus lalu lintas di sekitar Istana Negara pada saat upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus besok.

BPS Catat Inflasi Juli 2022 Sebesar 0,64 Persen
Indonesia
BPS Catat Inflasi Juli 2022 Sebesar 0,64 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juli 2022 berada di 0,64 persen.

Sandiaga Harap Mudik Jadi Awal Kebangkitan Ekonomi
Indonesia
Sandiaga Harap Mudik Jadi Awal Kebangkitan Ekonomi

Ia pun berharap mudik aman dan sehat ini bisa menjadi awal kebangkitan ekonomi

Pakar Hukum Paparkan Tiga Cara Perjuangkan Presidential Threshold 0 Persen
Indonesia
Pakar Hukum Paparkan Tiga Cara Perjuangkan Presidential Threshold 0 Persen

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, memaparkan tiga cara untuk memperjuangkan Presidential Threshold 0 persen.

33.162 Keluarga Tidak Memiliki Jamban Sehat di kabupaten Tangerang
Indonesia
33.162 Keluarga Tidak Memiliki Jamban Sehat di kabupaten Tangerang

Sebanyak 33.162 keluarga dari total 722.092 keluarga di wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, belum punya jamban sehat, fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.

Gubernur DIY Evaluasi PTM 100 Persen Buntut Meningkatnya Kasus COVID-19
Indonesia
Gubernur DIY Evaluasi PTM 100 Persen Buntut Meningkatnya Kasus COVID-19

Sekolah dan pemerintah kabupaten/kota diminta menyusun ulang sistem belajar serta protokol kesehatan

KPK Periksa 3 Eks Anggota DPRD Mimika Terkait Dugaan Korupsi Gereja King Mile
Indonesia
KPK Periksa 3 Eks Anggota DPRD Mimika Terkait Dugaan Korupsi Gereja King Mile

"Pemeriksaan dilakukan di Mapolres Mimika," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (17/9).