Jelang Akhir PPKM Level 4, Pemerintah Diminta Gencarkan Jumlah Testing Tes usap antigen di RPTRA Anggrek, Jakarta Selatan, Kamis (10/6/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Pelaksanaan testing dan tracing COVID-19 diharapkan terus digencarkan menjelang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berakhir pada Minggu (25/7).

Anggota Komisi IX DPR Alifudin menduga, fenomena tren kasus COVID-19 menurun tak sebanding dengan jumlah testing atau pemeriksaan spesimen dikurangi.

“Pemerintah jangan malah tidak gencar karena menuju pelonggaran 26 Juli nanti. Eloknya, pemerintah gencar juga melakukan testing kepada masyarakat agar semua benar-benar mengetahui berapa banyak yang positif,” kata Alifudin kepada wartawan, yang dikutip Jumat (23/7).

Baca Juga:

Amplop Bansos PPKM Darurat Tertera Nama Istri Bupati Karanganyar Tuai Sorotan

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah terbuka kepada publik terkait data COVID-19.

Ia mengaku heran jika pemerintah melakukan pengurangan testing oleh karena ingin melonggarkan PPKM Level 4 pada 26 Juli.

Sehingga, tak baik jika kurva penambahan kasus semakin menurun karena testing juga dikurangi.

"Maka dari itu, proses transparansi data ke publik harus benar-benar dilakukan,” kata dia.

Petugas medis melakukan tes swab COVID-19 terhadap seorang pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan modern di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/6/2020). ANTARA FOTO/Aji Styawan/pras. (.)
Petugas medis melakukan tes swab COVID-19 terhadap seorang pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan modern di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/6/2020). ANTARA FOTO/Aji Styawan/pras. (.)

Alifudin berpendapat, pemerintah semestinya konsisten untuk melakukan program 3T yaitu testing, tracing, dan treatment.

Sebab, hal itu merupakan upaya penanganan pandemi COVID-19.

Terkait enggannya masyarakat untuk testing, pemerintah diminta lebih digencarkan dengan cara pendekatan persuasif serta sosialisasi ke masyarakat bahwa testing diperlukan dan baik adanya.

“Karena banyak kejadian masyarakat yang memiliki gejala COVID-19, namun takut untuk di-testing karena kekhawatiran dan lain sebagainya,” tutur dia.

Baca Juga:

Pergerakan Masyarakat Keluar-Masuk Jabodetabek Anjlok Selama PPKM Darurat

Di sisi lain, tambah Alifudin, testing berbayar juga masih membuat masyarakat terlalu berat untuk beban pembiayaan.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menjalankan kebijakan terkait penetapan harga maksimal untuk rapid test antigen dan tes swab PCR agar lebih murah.

“Khawatir masyarakat yang tidak punya uang untuk testing COVID-19 akhirnya tidak diketahui positif atau negatifnya,” kata Alifudin. (Knu)

Baca Juga:

Tak Penuhi Syarat, Pelonggaran PPKM Bisa Dibatalkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Bantu Tertibkan Aset Mulai GBK sampai TMII Senilai Rp548 Triliun
Indonesia
KPK Bantu Tertibkan Aset Mulai GBK sampai TMII Senilai Rp548 Triliun

"Masih banyak sekali aset yang masih sengketa, dikuasai negara tapi di lapangan dikuasai masyarakat. Belum lagi berhadapan dengan mafia tanah," katanya.

Transaksi ATM Link Berbayar, Bank Sebut Tidak Ada Pelanggaran
Indonesia
Transaksi ATM Link Berbayar, Bank Sebut Tidak Ada Pelanggaran

Kebijakan tersebut sebagai upaya untuk mendorong masyarakat meningkatkan transaksi melalui mobile banking, terutama di masa pandemi COVID-19.

Mensos Risma Instruksikan Jajarannya Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Gempa Sulbar
Indonesia
Mensos Risma Instruksikan Jajarannya Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Gempa Sulbar

Kementerian Sosial telah menyiapkan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok untuk para korban gempa di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Bantuan logistik berasal dari gudang di Mamuju dan dikirim dari gudang regional di Makassar, Sulawesi Selatan, pagi ini.

Hari Ini Jenazah Kabinda Papua Dikebumikan di TMP Kalibata
Indonesia
Hari Ini Jenazah Kabinda Papua Dikebumikan di TMP Kalibata

Pangdam Jaya bertindak sebagai inspektur upacara penerimaan jenazah Mayjen TNI Anumerta IGP Danny

Pemerintah Diminta Bikin Formula Tepat Selesaikan Polemik di Papua
Indonesia
Pemerintah Diminta Bikin Formula Tepat Selesaikan Polemik di Papua

Negara harus memberikan rasa aman dan nyaman agar mereka dapat memiliki kehidupan yang layak.

Alat Pendeteksi COVID-19 Bakal Dipasang di Sejumlah Bioskop
Indonesia
Alat Pendeteksi COVID-19 Bakal Dipasang di Sejumlah Bioskop

Pemerintah berencana memasang alat deteksi COVID-19 GeNose C19 di sejumlah bioskop.

Pemprov DKI Imbau Warga Tunda Resepsi Pernikahan Selama PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Imbau Warga Tunda Resepsi Pernikahan Selama PSBB

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2020 tentang PSBB transisi, penyelenggaraan resepsi pernikahan belum dapat dilaksanakan di masa pandemi COVID-19.

Arab Saudi Buka Ibadah Umrah, Kemenag Susun Skema Vaksinasi
Indonesia
Arab Saudi Buka Ibadah Umrah, Kemenag Susun Skema Vaksinasi

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi

Polisi Kaji Pembatasan di Kawasan Nongkrong dan Kuliner Jakarta Dipercepat
Indonesia
Polisi Kaji Pembatasan di Kawasan Nongkrong dan Kuliner Jakarta Dipercepat

Polda Metro Jaya bersama jajaran TNI dan Pemprov DKI Jakarta melakukan penyekatan di 10 ruas jalan Ibu Kota sebagai bentuk pembatasan mobilitas masyarakat

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Asal Sukoharjo
Indonesia
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Asal Sukoharjo

Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap terduga teroris bernama Siswanto (65), warga Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.