Jelang 20 Oktober Situasi Politik Seharusnya Diwarnai Dengan Perayaan Politisi Golkar yang juga anggota DPR Ace Hasan Syadzily (Foto: mpr.go.id)

MerahPutih.Com - Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily menilai bahwa seharusnya semua bangsa Indonesia sepakat Pilpres 2019 sudah selesai dan pertarungan politik perebutan kekuasaan sudah tidak relevan lagi menjadi perdebatan.

"Menjelang 20 Oktober seharusnya situasi politik kita diwarnai dengan perayaaan. Karena kita semua sebagai bangsa Indonesia telah melewati satu fase demokrasi di mana kita telah melakukan proses Pemilu yang berjalan dengan baik dan tak perlu ada yang dikhawatirkan secara politik," kata Ace dalam sebuah diskusi bertemakan 'Menakar Situasi Polhukam Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI' yang digelar oleh Indonesian Public Institute (IPI) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Baca Juga:

Prabowo Rela Sowan Keliling Kubu Jokowi Demi Ambisi Gerindra Masuk Kabinet?

Bahkan perdebatan terkait dengan sah atau tidaknya hasil pilpres oleh KPU juga sudah selesai di meja persidangan Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Politisi Golkar Ace Hasan Syadzily sebut suasana jelang pelantikan Jokowi-Ma'ruf seharusnya penuh dengan perayaan
Anggota DPR dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily (Foto: mpr.go.id)

"Drama politik misalnya keraguan terhadap netralitas KPU dan lain-lain, telah teruji dalam proses yang diatur dalam konstitusi kita, salah satunya JR (judicial review) ke MK dan semua mata rakyat bisa menyaksikan bagaimana legitimasi Pilpres 2019," ujarnya.

"Bahwa ada kekurangan di sana sini itu pun sudah diselesaikan sesuai konstitusi," sambungnya.

Ditambah lagi, Presiden Joko Widodo juga sudah bertemu langsung dengan para ketua partai politik oposisi dan menentukan arah pembangunan pemerintahan ke depan. Bagi Ace, fenomena politik tersebut juga harus dipahami bahwa kontestasi politik juga sudah selesai.

"Kita bisa saksikan Pak Jokowi sudah bertemu dengan Prabowo, Zulkifli Hasan, SBY. Itu menggambarkan sesungguhnya secara politik proses pilpres sudah selesai," terangnya.

Maka dari itu, Ace memandang bahwa sudah tidak relevan lagi ada riak-riak penolakan terhadap hasil Pilpres dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019.

"Dan seharusnya semua pihak menerima dan menganggap pelantikan 20 Oktober adalah perayaan kemenangan rakyat," tegasnya.

Ketua DPP Partai Golkar ini juga menyinggung masalah aksi unjuk rasa beberapa elemen baik elemen kelompok keagamaan, masyarakat, Mahasiswa hingga pelajar.

Ia menilai bahwa narasi yang sebenarnya dibangun khususnya oleh mahasiswa tidak ada yang menyinggung masalah pelantikan Jokowi, mereka hanya mengritisi tentang persoalan Revisi Undang-undang di DPR. Namun mengapa ada narasi mencuat soal penolakan terhadap pelantikan.

Baca Juga:

Pakar Intelijen Percaya Mahasiswa Bisa Dilobi Lancarkan Pelantikan Jokowi

"Satu bulan terakhir ini, misalnya demonstrasi oleh mahasiswa, sesungguhnya tidak ada kaitannya langsung dengan pelantikan presiden, tapi orang menghubungkannya," pungkasnya.

Atas dasar itu, Ace memandang bahwa pihak-pihak yang ingin memperkeruh hasil pilpres 2019 dan mencegah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka mereka adalah kelompok yang anti demokrasi.

"Jadi kalau ada pihak yang mempersoalkan pelantikan presiden, saya berani berkesimpulan bahwa mereka memang orang-orang yang anti demokrasi," tandasnya.(Knu)

Baca Juga:

Prabowo Redakan Situasi Politik Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Komisioner KPU Terlibat Korupsi, Bawaslu Dianggap Tidak Berguna
Indonesia
Komisioner KPU Terlibat Korupsi, Bawaslu Dianggap Tidak Berguna

Ray mengatakan, salah satu fungsi pengawasan Bawaslu adalah memastikan pemilu berjalan secara bersih. Ia menduga, Bawaslu tidak melihat praktik suap-menyuap sebagai bagian dari pengawasan.

Pejabat Negara Diperbolehkan Kunker Keluar Kota tapi Tidak Mudik
Indonesia
Pejabat Negara Diperbolehkan Kunker Keluar Kota tapi Tidak Mudik

Mantan pasien positif COVID-19 ini meminta, kelonggaran tersebut dimanfaatkan hanya untuk tugas negara dan tidak dilakukan untuk keperluan lain.

Transjakarta Puas Uji Coba Bus Listrik Selama Tiga Bulan
Indonesia
Transjakarta Puas Uji Coba Bus Listrik Selama Tiga Bulan

Dua bus listrik itu merupakan bus besutan BYD Auto tipe C6 dan K9 dengan kode rute EV1 Blok M-Balaikota telah beroperasi sejak Juli 2020

Pemerintah Pusat Didesak Beri Kewenangan Daerah Lakukan Karantina Wilayah
Indonesia
Pemerintah Pusat Didesak Beri Kewenangan Daerah Lakukan Karantina Wilayah

"Banyaknya migrasi ke kampung halaman berpotensi besar untuk menyebarluaskan virus di daerahnya," jelas Tulus

WP KPK Minta Dewas Turun Tangan Sikapi Penarikan Jaksa Secara Mendadak
Indonesia
WP KPK Minta Dewas Turun Tangan Sikapi Penarikan Jaksa Secara Mendadak

Yadyn dan Sugeng mengakhiri masa tugasnya di KPK pada Jumat (31/1) hari ini.

Kasus Corona DKI Jumat (4/9): 44.604 Positif, 33.260 Orang Sembuh
Indonesia
Kasus Corona DKI Jumat (4/9): 44.604 Positif, 33.260 Orang Sembuh

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyatakan hingga hari ini kasus corona di ibu kota mencapai 44.604 jiwa.

Kejagung Klarifikasi Lokasi Kejari Jaksel Jamu Dua Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Kejagung Klarifikasi Lokasi Kejari Jaksel Jamu Dua Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra

Kebetulan pada saat itu makanan yang diberikan dipesan dari kantin yang ada di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

 Wakil Ketua dan Komisioner Ombudsman RI Dinyatakan Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Wakil Ketua dan Komisioner Ombudsman RI Dinyatakan Sembuh dari COVID-19

"Belum tahu kapan bisa ketemu keluarganya, mungkin hari ini mungkin besok, tapi pastinya udah sembuh," ungkap Alamsyah.

Jokowi Terbitkan PP 41/2020, Pegawai KPK Kini Berstatus ASN
Indonesia
Jokowi Terbitkan PP 41/2020, Pegawai KPK Kini Berstatus ASN

Pegawai lembaga antirasuah berstatus ASN nantinya memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan

  Merasa Dizalimi, Eks Dirkeu Angkasa Pura II Tuntut Keadilan
Indonesia
Merasa Dizalimi, Eks Dirkeu Angkasa Pura II Tuntut Keadilan

"Urusan saya dengan Pak Darman (eks Dirut PT.INTI) ini adalah sebenarnya utang piutang, tidak ada satu pun saksi yang disampaikan JPU ini adalah suap menyuap. Jadi saya aneh juga kalau disangkakan sebagai suap," kata Andra