Jawaban PDIP Soal Megawati Dilaporkan ke Komnas Perempuan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Pelaporan dilakukan setelah Presiden kelima RI itu berpidato di acara Kick Off Meeting Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting di Jakarta, Kamis (16/2).

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi langkah pelaporan itu. Hasto mengatakan, sebaiknya pernyataan Megawati dilihat dan dimaknai secara menyeluruh.

"Ibu Megawati di dalam sambutan tersebut, kan temanya tentang stunting, temanya bagaimana keterlibatan ibu-ibu dalam pendidikan anak untuk bersiap-siap menghadapi bencana, tentang pendidikan anak, tentang gizinya, tentang pendidikan anak yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya melalui basis keluarga untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan," kata Hasto menjawab wartawan di Sekolah Partai DPP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Baca Juga:

Ada Bisikan Istana Ihwal Niatan Surya Paloh Bertemu Megawati

Jadi, kata Hasto, basisnya adalah keluarga, bukan pada masalah pengajian. Menurutnya, itu suatu hal penting yang dikatakan dalam sambutan Megawati. Bahkan, lanjut Hasto, Megawati pun mengatakan dirinya ikut pengajian.

“Sehingga hendaknya mereka melihat secara komprehensif terhadap apa yang disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri dan juga melihat dengan tema-temanya, itu kan juga sudah disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Bapak Zainut Tauhid yang juga menyampaikan hal-hal yang sangat baik setelah melihat itu semuanya,” ujarnya.

Hasto mengatakan, Megawati memahami bahwa pernyataannya bisa mengundang plintiran secara politis. Maka itu sejak awal Megawati menyampaikan permohonan maaf beribu kali.

"Pidatonya Ibu Mega kan ada secara menyeluruh. Tetapi ini kan tahun politik. Sehingga di situ Ibu Mega mengatakan mohon maaf, beribu-ribu maaf. Tetapi ibu menyampaikan suatu potret bagaimana perhatian ibu-ibu terhadap stunting itu menjadi berkurang,” imbuhnya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Pecat Ganjar dari PDIP

Namun, lanjut Hasto, Megawati tetap maju dan berani berbicara masalah yang lebih penting dari sekadar kepentingan politik, yakni soal pentingnya pembangunan anak-anak Indonesia dan bagaimana peran seorang ibu sangat penting di dalamnya.

“Buktinya kita setelah pak Jokowi melakukan berbagai upaya pun kita masih 22 persen yang terkena stunting dari 100 anak Indonesia, 22 (orang). Ini bukan persoalan tubuh pendek, ini persoalan pemikirannya, persoalan kecerdasannya. Ini mengancam masa depan 24 tahun yang akan datang. Ini yang seharusnya kita lihat,” tegas Hasto.

Menurut Hasto, Megawati dalam pidatonya pada itu hendak mengingatkan bahwa keluarga melalui ibu menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan permasalahan tengkes dan pendidikan terhadap anak.

"Tentang pendidikan anak, tentang gizinya. Tentang itu yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya melalui basis keluarga untuk menjadi pemimpin masa depan. Basisnya keluarga," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Megawati Jadi Inspirasi Surono Danu Ciptakan Benih Kedelai Unggul

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KIB Akui Sosok Bakal Capres Masih Jadi Perdebatan di Internal
Indonesia
KIB Akui Sosok Bakal Capres Masih Jadi Perdebatan di Internal

Koalisi yang tediri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar ini masih melakukan diskusi soal siapa yang bakal dicalonkan.

PKS Munculkan Sejumlah Nama Layak Maju Pilgub DKI 2024
Indonesia
PKS Munculkan Sejumlah Nama Layak Maju Pilgub DKI 2024

PKS DKI Jakarta mengaku telah melakukan penjaringan sosok yang layak bertarung dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 mendatang.

Datangi Pemeriksaan, Irjen Ferdy Sambo Singgung Perbuatan Brigadir J
Indonesia
Datangi Pemeriksaan, Irjen Ferdy Sambo Singgung Perbuatan Brigadir J

Irjen Ferdy Sambo Mabes Polri memenuhi pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri atas kasus penembakan Brigadir J.

AKBP Bambang Kayun Diduga Terima Suap dan Gratifikasi Rp 56 Miliar
Indonesia
AKBP Bambang Kayun Diduga Terima Suap dan Gratifikasi Rp 56 Miliar

KPK menyebut Kepala Subbagian Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Penerapan Hukum Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri AKBP Bambang Kayun menerima suap dan gratifikasi hingga Rp56 miliar.

Perpindahan Ibu Kota Negara Upaya Pemerintah agar Jakarta Tidak Tenggelam
Indonesia
Perpindahan Ibu Kota Negara Upaya Pemerintah agar Jakarta Tidak Tenggelam

Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur berpengaruh besar dalam upaya penanggulangan Jakarta tenggelam pada 2050.

Sejumlah Modus Pelanggaran Dana Kampanye Peserta Pemilu
Indonesia
Sejumlah Modus Pelanggaran Dana Kampanye Peserta Pemilu

Pergerakan partai politik peserta Pemilu 2024 makin intens jelang masa kampanye.

Bensin Naik, Warga Takut Harga Kebutuhan Pokok Melejit
Indonesia
Bensin Naik, Warga Takut Harga Kebutuhan Pokok Melejit

Harga bahan bakar minyak naik lebih dari dua ribu rupiah. Padahal pada presiden sebelum Jokowi kenaikan paling tinggi Rp 600 per liter.

Terdampak Pergantian Nama Jalan di DKI, Tak Perlu Memburu-buru Ganti Paspor
Indonesia
Terdampak Pergantian Nama Jalan di DKI, Tak Perlu Memburu-buru Ganti Paspor

Imigrasi akan menyesuaikan dengan dokumen identitas diri yang dilampirkan antara lain kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

Wakil Ketua dan Anggota Komisi E DPRD DKI Mengundurkan Diri dari PSI
Indonesia
Wakil Ketua dan Anggota Komisi E DPRD DKI Mengundurkan Diri dari PSI

Anggara merupakan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dan Idris adalah anggota Komisi E.

Penumpang Kereta Api Belum Booster Bakal Diminta Tunjukkan Tes Antigen
Indonesia
Penumpang Kereta Api Belum Booster Bakal Diminta Tunjukkan Tes Antigen

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendukung pemerintah dalam penerapan aturan wajib vaksin penguat atau booster bagi pengguna moda transportasi.