Jawaban KSP Soal 'PKWT Semur Hidup' di UU Ciptaker Ilustrasi (Foto: Pexels/Andrea Piacquadio)

Merahputih.com - Kantor Staf Kepresidenan menekankan tidak ada penerapan "Karyawan Kontrak Seumur Hidup" dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dalam UU Ciptaker yang telah ditandatangani Presiden RI Joko Widodo tersebut, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) masih dibatasi waktunya.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 56 ayat 4 UU Cipta Kerja, di mana pada pasal tersebut dijelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Baca Juga:

Jokowi Teken UU Cipta Kerja, Demokrat: Abaikan Aspirasi Rakyat

"Siapa bilang PKWT seumur hidup? PKWT masih dibatasi waktunya dan akan ditentukan melalui PP," ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardhani dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (4/11).

Dalam hal pembatalan PKWT karena adanya masa percobaan, selain batal demi hukum, UU Ciptaker juga melegalkan penghitungan masa kerja yang sudah dilakukan.

Penjelasan ini dapat dilihat pada Pasal 58 ayat 2 yang berbunyi, "Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung".

Di sisi lain, Pemerintah juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap persoalan pesangon. UU Ciptaker juga tetap menerapkan sistem pesangon bagi masyarakat pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pegawai Transjakarta demo Balai Kota minta kejelasan status mereka
Ilustrasi: Pegawai melakukan demo (MP/Asropih)

Fajar mengungkapkan, dalam Pasal 61A UU Ciptaker dijelaskan bahwa pekerja PKWT bisa mendapatkan kompensasi yang perhitungannya mirip dengan pesangon.

Seperti diatur pada Pasal 61A ayat 1 yang berbunyi "Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/ buruh".

Hal itu juga ditegaskan kembali pada Pasal 61A ayat 2 yang berbunyi "Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan". Sebagai tambahan, pada Pasal 61A ayat 3 menjelaskan bagaimana uang kompensasi tersebut akan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah.

UU Ciptaker juga menjadi payung hukum untuk memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak membayar pesangon pekerjanya. Dalam Pasal 185 UU Ciptaker dijelaskan akan ada pidana bagi yang tidak membayar pesangon.

Bahkan, kata dia, pekerja bisa meminta PHK dengan pesangon jika ada masalah dengan pelanggaran norma kerja oleh pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 154A ayat g.

Baca Juga:

Masih Ada Pasal Tidak 'Nyambung' di UU Cipta Kerja

Selain itu, Fajar menyatakan, UU Ciptaker menjamin masyarakat yang kehilangan pekerjaan dapat segera masuk lagi dalam dunia kerja. "Ini dilakukan melalui pelatihan dan konseling, serta tentu saja cash benefit yang nilainya diperhitungkan berdasarkan upah terakhir," ujarnya.

Menurut Fajar, struktur dan skala upah menjadi hal yang wajib dalam UU Ciptaker. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan kompetisi yang sehat di antara pekerja sesuai dengan Pasal 92 UU Ciptaker. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PAN Diprediksi Terbelah Gegara Loyalis Amien Rais
Indonesia
PAN Diprediksi Terbelah Gegara Loyalis Amien Rais

Yang menjadi kekuatan Amien Rais itu pendiri PAN dan juga mantan Ketum Muhammadiyah

Menteri Agama Dipastikan Positif COVID-19, Ini Kondisi Terakhirnya
Indonesia
Menteri Agama Dipastikan Positif COVID-19, Ini Kondisi Terakhirnya

Positf COVID-19 berdasarkan hasil tes 17 September 2020

 MUI Jabar Keluarkan Panduan Salat Idul Fitri di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
MUI Jabar Keluarkan Panduan Salat Idul Fitri di Tengah Pandemi COVID-19

"Yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah, maka salat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, musala, atau tempat lain," kata Rahmat

Semua Jemaah Tabligh Masjid Jami Kebon Jeruk ODP, Dikarantina di RS Wisma Atlet
Indonesia
Semua Jemaah Tabligh Masjid Jami Kebon Jeruk ODP, Dikarantina di RS Wisma Atlet

Ketika rapid test positif, masih harus dikonfirmasi lagi dengan pemeriksaan swab

Bola Panas RUU Cipta Kerja Ada di Tangan DPR
Indonesia
Bola Panas RUU Cipta Kerja Ada di Tangan DPR

Pemerintah memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sudah rampung dibahas oleh tim tripartit.

Investasi di DKI Tetap Tinggi di Masa Pagebluk COVID-19
Indonesia
Investasi di DKI Tetap Tinggi di Masa Pagebluk COVID-19

Jakarta masih menjadi yang terdepan dalam hal pencapaian realisasi investasi penanaman modal asing

Ini Problem Yang Dihadapi Anak Berkewarganegaraan Ganda
Indonesia
Ini Problem Yang Dihadapi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 cukup revolusioner dan secara lebih komprehensif mengatur berbagai permasalahan kewarganegaraan yang berkembang.

Kewajiban Produk Bersertifikasi Halal Bakal Dihapus, PPP Keberatan
Indonesia
Kewajiban Produk Bersertifikasi Halal Bakal Dihapus, PPP Keberatan

Baidowi sepakat dengan ide pemerintah untuk mempercepat investasi

Pegawai Google Positif Corona
Indonesia
Pegawai Google Positif Corona

Google melarang karyawan mereka bepergian di tengah wabah virus corona

Ketua MPR Puji Sosok Djoko Santoso yang tak Suka Lakukan Provokasi Politik
Indonesia
Ketua MPR Puji Sosok Djoko Santoso yang tak Suka Lakukan Provokasi Politik

Lulusan akademi militer Magelang tahun 1975 ini telah mengabdikan hidupnya pada berbagai bidang.