Jawaban Bambang Pacul soal Isu Kontrak Politik Megawati dan Ganjar Bambang Wuryanto. Foto: Ann/Man/DPR

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) membantah kabar adanya kontrak politik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Kabarnya kontrak politik keduanya itu meliputi urusan calon wakil presiden dan penentuan kabinet jika Ganjar menang Polpres.

Baca Juga

Kata Bambang Pacul soal Wacana Duet Prabowo-Ganjar di Pilpres 2024

"Soal pilpres dan capres-cawapres murni sesuai dengan putusan kongres kami, di tangan Ibu Ketua Umum," kata Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

Lagipula, kata pria yang karib disapa Bambang Pacul ini, Ganjar merupakan kader PDIP. Sehingga wajar jika Ganjar ditugaskan untuk maju sebagai capres oleh partai berlogo banteng tersebut.

Baca Juga

Bambang Pacul Irit Bicara Soal Isu Duet Prabowo-Ganjar

"Kalau kau mengatakan ada kontrak atau tidak ada kontrak, Ganjar itu kader PDIP, kok ada kontrak? Gimana? Kan kalimatnya ditugaskan. Jadi (pertanyaan) ada kontrak itu kok kayak karyawan kerja aja. Enggak ada," ujany.

Pacul menegaskan tidak ada kontrak politik antara Megawati dengan Gajar sebagaimana dinarasikan sejumlah pihak. Dia pun berdalih tak pernah dikontrak untuk menjadi kader partai.

"Menurut saya enggak ada, tapi itu saya, siapa tahu persepsimu kaya apa saya enggak tahu. Tapi enggak ada lah. Bambang Pacul juga enggak pernah dikontrak sebagai kader partai," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PDIP Terima Permintaan Maaf PSI, Bambang Pacul Singgung Etika

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Libur HUT Ke-78 RI, Daop 6 Yogyakarta Layani 164.226 Pelanggan
Indonesia
Libur HUT Ke-78 RI, Daop 6 Yogyakarta Layani 164.226 Pelanggan

Data itu diambil dari jumlah dari kedatangan dan keberangkatan dari seluruh stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta.

Pemkot Solo Berikan Potongan Pembayaran PBB
Indonesia
Pemkot Solo Berikan Potongan Pembayaran PBB

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memberikan potongan pada wajib pajak yang merasa keberatan membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB). Hal itu dilakukan setelah banyak wajib pajak mengeluhkan kenaikan PBB 2023 sampai 475 persen.

KPK Akui Khilaf Tetapkan Kabasarnas Henri Alfiandi Tersangka
Indonesia
KPK Akui Khilaf Tetapkan Kabasarnas Henri Alfiandi Tersangka

"Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, kelupaan, bahwasannya, manakala ada keterlibatan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani," kata Wakil Ketua KPJ Johanis Tanak

Sebelum Terima KTA PPP, Sandiaga Uno Lapor ke Jokowi
Indonesia
Sebelum Terima KTA PPP, Sandiaga Uno Lapor ke Jokowi

Sandi melapor untuk menghormati sebagai Presiden Jokowi seorang pimpinan.

Johnny G Plate Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun
Indonesia
Johnny G Plate Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Johnny G Plate menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi.

Kapolri: Stabilitas Keamanan Jadi Kunci Pertumbuhan ASEAN
Indonesia
Kapolri: Stabilitas Keamanan Jadi Kunci Pertumbuhan ASEAN

Komitmen Indonesia dan Polri untuk meningkatkan kerja sama dengan berbagai forum dan mekanisme yang ada seperti pertukaran informasi, pemanfaatan teknologi, pembangunan kapasitas.

Bacaleg Partai Ummat Didominasi Eks Kader PAN
Indonesia
Bacaleg Partai Ummat Didominasi Eks Kader PAN

Bacaleg partai besutan Amien Rais ini didominasi mantan kader Partai Amanat Nasional (PAN).

1.192 Honorer dan TKPK Pemkot Solo Terancam Gagal Diangkat Jadi PPPK
Indonesia
1.192 Honorer dan TKPK Pemkot Solo Terancam Gagal Diangkat Jadi PPPK

Sebanyak 1.192 pegawai honorer dan Tenaga Kerja dengan Perjanian Kontrak (TKPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah terancam gagal diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kekurangan Bus Angkutan Mudik Jadi Bahan Evaluasi Lebaran Tahun Depan
Indonesia
Kekurangan Bus Angkutan Mudik Jadi Bahan Evaluasi Lebaran Tahun Depan

Sejumlah terminal di ibu kota mengalami kekurangan armada bus untuk angkut pemudik ke kampung halaman.

Jokowi Cabut PPKM COVID-19 di Indonesia
Indonesia
Jokowi Cabut PPKM COVID-19 di Indonesia

Presiden Joko Widodo mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia. Keputusan PPKM dicabut itu disampaikan Jokowi dalam keterangan pers dari Istana Negara.