Jawab Keresahan Jokowi, Mabes Polri Pastikan Bakal 'Bersihkan' Mafia Tanah Tangkapan Layar Presiden Jokowi menyampaikan sambutan secara virtual dalam sebuah seminar daring, dipantau di Jakarta, Rabu (15/9). ANTARA/Indra Arief.

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo meminta aparat tidak ragu menindak tegas mafia tanah yang kerap meresahkan dan merugikan masyarakat.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono memastikan bahwa Korps Bhayangkara bakal menindak tegas siapa pun oknum mafia tanah tersebut.

"Dan pasti instruksi dari presiden akan dilaksanakan untuk memberi kepastian kepada masyarakat," kata Rusdi di Jakarta, Jumat (24/9).

Baca Juga

Polisi Bongkar Mafia Tanah yang Kuasai Tanah di Alam Sutera

Rusdi menyebut Polri telah menginstruksikan jajaran kewilayahan agar menindak para mafia tanah. "Itu sudah otomatis. Ketika instruksi itu kan didengar oleh seluruh Polri, para Kasatwil, Kapolda, Kapolres, Kapolsek itu mendengar semua. Dan akan dilaksanakan," ujar Rusdi.

Rusdi juga meminta peran aktif masyarakat apabila menemukan indikasi adanya mafia tanah yang meresahkan. Ia berharap warga tak segan melapor ke pihak berwajib. Menurutnya, semua akan ditindak tegas oleh polisi.

"Siapa pun sekali lagi asas equality before the law bahwa siapa pun sama di hadapan hukum yang berlaku di negeri ini," kata Rusdi.

Sekedar informasi, Jokowi menekankan komitmen pemerintah dalam memberantas mafia tanah di Indonesia. Untuk itu, dia meminta aparat kepolisian tak ragu-ragu dalam mengusut para mafia tanah.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 September 2021.

Ada 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota yang dibagikan Jokowi.

"Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada," jelas Jokowi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus bersama Sub Direktorat Harta dan Benda (Subdit Harda) di Ditreskrimum Polda Metro Jaya menghadirkan delapan orang mafia tanah yang menggadaikan sertifikat tanah dengan nilai Rp6 miliar, Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (3/12/2020). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.
Ilustrasi: Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus bersama Sub Direktorat Harta dan Benda (Subdit Harda) di Ditreskrimum Polda Metro Jaya menghadirkan delapan orang mafia tanah yang menggadaikan sertifikat tanah dengan nilai Rp6 miliar, Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (3/12/2020). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.

Selain itu, dia menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurai konflik agraria, mmewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat. Termasuk memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan aparat penegak hukum agar tak melindungi para mafia tanah.

"Jangan sampai juga, ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas," katanya.

Jokowi menyadari bahwa konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi para petani, nelayan, serta masyarakat dalam menggarap lahan.

Sehingga, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum yang berkeadilan melalui pemberian sertifikat tanah.

Baca Juga

Berkas Kasus Mafia Tanah yang Tipu Eks Menlu Dilimpahkan ke Jaksa

Dari 124.120 sertifikat tanah redistribusi yang dibagikan hari ini, sebanyak 5.512 di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota. Jokowi menuturkan bahwa 124.120 sertifikat tanah tetsebut merupakan tanah baru untuk rakyat.

"Ini adalah tanah yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan," tutur Jokowi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Dapat Apresiasi Gegara Masukkan RUU PKS ke Prolegnas Prioritas 2021
Indonesia
DPR Dapat Apresiasi Gegara Masukkan RUU PKS ke Prolegnas Prioritas 2021

Komnas Perempuan juga akan mensosialisasikan pemahaman tentang pentingnya RUU ini kepada masyarakat

Gibran Berikan Bantuan Listrik Gratis pada 40 KK Miskin dan 10 Masjid di Solo
Indonesia
Gibran Berikan Bantuan Listrik Gratis pada 40 KK Miskin dan 10 Masjid di Solo

"Sebanyak 40 KK kurang mampu yang mendapatkan bantuan pemasangan listrik ini tersebar di lima kecamatan," ujar Gibran

Datangi KPU, AHY Serahkan Bukti Jika Kubu Moeldoko Kader Pecatan Partai
Indonesia
Datangi KPU, AHY Serahkan Bukti Jika Kubu Moeldoko Kader Pecatan Partai

Menurut AHY, bukti-bukti otentik yang diserahkan ke Kemenkum HAM dan KPU itu bisa dipastikan keabsahannya dengan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik).

PDIP Sebut Program Pembangunan yang Dicanangkan Anies Belum Sentuh Persoalan Jakarta
Indonesia
PDIP Sebut Program Pembangunan yang Dicanangkan Anies Belum Sentuh Persoalan Jakarta

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan, program pembangunan yang dilakukan Anies sampai saat ini belum menyentuh pokok persoalan di Jakarta.

Greysia/Apriyani Terhenti di Perempat Final
Indonesia
Greysia/Apriyani Terhenti di Perempat Final

Wakil ganda putri nasional terakhir di Indonesia Masters 2021 Greysia Polii/Apriyani Rahayu harus terhenti di babak perempat final.

Oknum Polantas Pakai Mobil Dinas untuk Pacaran Langsung Diproses Hukum
Indonesia
Oknum Polantas Pakai Mobil Dinas untuk Pacaran Langsung Diproses Hukum

Beredar foto polantas menggunakan mobil dinas patroli untuk berpacaran.

Digitalisasi Ekonomi Bikin Gen-Sy Indonesia Berkembang
Indonesia
Digitalisasi Ekonomi Bikin Gen-Sy Indonesia Berkembang

Anak muda saat ini juga mendominasi generasi syariah atau dikenal juga dengan istilah Gen-Sy. Sehingga, hal itu semakin memperkuat sumber daya muda.

Jasa Marga Bakal Miliki 2 Pusat Pengendalian Lalu Lintas Jalan Tol Canggih
Indonesia
Jasa Marga Bakal Miliki 2 Pusat Pengendalian Lalu Lintas Jalan Tol Canggih

Jasa Marga telah mengenalkan Command Center (Pusat Kendali) lalu lintas jalan tol berbasis Intelligent Transportation System (ITS).

Vaksinasi Jadi Syarat Lakukan Aktivitas, PPKM Level 4 Dilonggarkan
Indonesia
Vaksinasi Jadi Syarat Lakukan Aktivitas, PPKM Level 4 Dilonggarkan

"Bagi masyarakat yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Supaya nantinya ketika semua sektor perlahan dibuka, kita tidak perlu khawatir lagi karena sudah melindungi diri dengan vaksin," kata Anies.

KPK Periksa Dua Petinggi Borneo Lumbung Energi Terkait Kasus Samin Tan
Indonesia
KPK Periksa Dua Petinggi Borneo Lumbung Energi Terkait Kasus Samin Tan

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua petinggi PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dalam kasus suap pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.