Jawa Jadi Kunci Penurunan Kemiskinan di Indonesia Penerima Bansos. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Angka kemiskinan di Indonesia bisa ditekan bila program pengentasan difokuskan di Pulau Jawa. Hal ini karena jumlah orang miskin di Jawa sangat besar. BPS melaporkan angka kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2021 mencapai 10,14 persen atau setara 27,54 juta orang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengemukakan, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seluruh otoritas terkait untuk menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air, yakni mengendalikan harga, perlindungan sosial bagi orang yang rentan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai stimulus.

Baca Juga:

Program PEN 2020 Selamatkan 5 Juta Orang Dari Kemiskinan

Program perlindungan sosial yang digelontorkan pemerintah pada saat pandemi COVID-19 dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan pada periode berikutnya.

"Intinya, bagaimana memastikan program bantuan sosial itu diberikan secara tepat sasaran kepada orang yang sudah ditargetkan serta tepat penggunaan atau pemanfaatan," katanya dalam keterangan Menko PMK di Jakarta,(20/7).

Margo mengatakan, BPS menghitung garis kemiskinan secara nasional per kapita berdasarkan nominal pengeluaran sebesar Rp 472.535 per bulan. Artinya, pengeluaran penduduk di bawah jumlah tersebut dikategorikan sebagai masyarakat tidak mampu atau miskin.

"Harapan kita, mereka yang terpilih sebagai sampel otomatis pengeluarannya bisa lebih tinggi dari garis kemiskinan dan dia bisa keluar dari garis kemiskinan karena telah mendapatkan bantuan sosial dan dimanfaatkan secara tepat," ujarnya.

Margo menambahkan, garis kemiskinan di setiap provinsi berbeda-beda, tergantung pola konsumsi dan harga kebutuhan pokok di wilayah setempat. Contohnya, garis kemiskinan di Bangka Belitung sebesar Rp 3,4 juta per rumah tangga per bulan, berbeda dengan di Sulawesi Barat sebesar Rp 1,9 juta per rumah tangga per bulan.

Kalau pemerintah ingin menurunkan angka kemiskinan secara nasional, fokus pengentasan harus dilakukan di Pulau Jawa. Alasannya, meskipun secara persentase kecil, dari sisi jumlah sangat banyak.

Pencairan Bansos Tunai. (Foto: Antara)
Pencairan Bansos Tunai. (Foto: Antara)

"Misalnya, angka kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 4,1 juta, Jawa Barat 4,2 juta dan Jawa Timur 4,5 juta," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, program perlindungan sosial yang dirancang pemerintah ditargetkan menekan angka kemiskinan yang saat ini di atas 10 persen akibat pandemi COVID-19.

"Pemerintah berhasil menurunkan persentase angka kemiskinan sebesar 9,22 persen pada September 2019. Namun, akibat pandemi COVID-19, persentase angka kemiskinan saat ini naik di atas 10 persen," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Angka Kemiskinan DKI Melonjak, Komisi E Minta Anies Buka Lapangan Kerja Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua KPU Optimistis Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Meningkat
Indonesia
Ketua KPU Optimistis Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Meningkat

Hasyim Asy'ari menyatakan optimistis partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 meningkat dibandingkan Pemilu 2019.

Megawati Hadiri Pelantikan Presiden Korsel dan Gelar Pertemuan Bilateral
Indonesia
Megawati Hadiri Pelantikan Presiden Korsel dan Gelar Pertemuan Bilateral

Pesawat yang membawa rombongan Presiden Ke-5 RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendarat di Seongnam, Seoul, Korea Selatan (Korsel), Minggu (8/5) waktu setempat.

Cara Pemprov DKI Hadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi
Indonesia
Menko Airlangga Imbau Warga Bayar Pajak untuk Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi
Indonesia
Menko Airlangga Imbau Warga Bayar Pajak untuk Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku, dirinya telah melaporkanSurat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara online dengan menggunakan e-filing.

Pembangunan IKN Gunakan APBN, Kepala Otoritas Klaim Bangun Kepercayaan Pasar
Indonesia
Pembangunan IKN Gunakan APBN, Kepala Otoritas Klaim Bangun Kepercayaan Pasar

Penggunaan APBN dalam pembangunan IKN dilakukan guna membangun kepercayaan pasar.

Usul Mabes TNI-Polri Apit Istana IKN, Puan: Dipanggil Presiden, 10 Menit Harus Datang
Indonesia
Usul Mabes TNI-Polri Apit Istana IKN, Puan: Dipanggil Presiden, 10 Menit Harus Datang

Puan juga menyarankan dibangun pankalan udara TNI di kawasan inti IKN Nusantara.

Pemda Wajib Sediakan Anggaran THR dan Gaji ke-13
Indonesia
Pemda Wajib Sediakan Anggaran THR dan Gaji ke-13

Bagi daerah yang tidak cukup tersedia alokasi anggaran APBD 2022, tetap harus segera menyediakan dengan mengoptimalkan alokasi anggaran pegawai.

Presiden Jokowi Serukan Vaksinasi Merata di Penjuru Dunia
Indonesia
Presiden Jokowi Serukan Vaksinasi Merata di Penjuru Dunia

Reisa mengatakan, seruan itu disampaikan Jokowi dalam kunjungannya ke Roma, Italia, untuk menerima keketuaan atau Presidency of G20 atau Kelompok 20.

PLN Dukung Penggunaan EBT di KTT G20
Indonesia
PLN Dukung Penggunaan EBT di KTT G20

Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendukung penggunaan listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) di The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Badung, Bali, yang bakal menjadi lokasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15–16 November 2022.

SMRC: Mayoritas Warga tidak Ingin Pemilu 2024 Diundur
Indonesia
SMRC: Mayoritas Warga tidak Ingin Pemilu 2024 Diundur

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan hasil survei dari pihaknya menunjukkan mayoritas masyarakat tidak ingin penyelenggaraan Pemilu 2024 diundur.