Jawa Barat Jadi Daerah Rawan Isu SARA Saat Masa Kampanye Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi.

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan potensi kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Pemetaan ini sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat mencermati kabupaten dan kota dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tinggi di Jawa Barat terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Juga:

Bawaslu Akui Tak Mudah Cegah Politisasi Tempat Ibadah saat Pemilu

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi menyatakan secara keseluruhan Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka, Tasikmalaya, Cirebon, Bandung Barat, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kuningan, dan Cianjur.

Ia mengatakan, Kabupaten Bandung, kata dia, memiliki kerawanan tertinggi dalam dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, dan kontestasi. Dalam hal partisipasi, Kabupaten Bandung berada di posisi kedua setelah Majalengka.

"Jadi secara umum yang rawan tinggi itu ada di Kabupaten Bandung. Semua ada kategorisasi empat dimensi ini dan pemetaan di kabupaten kota berbeda. Dan untuk saat ini di Jabar yang rawan tingginya ada di Kabupaten Bandung," katanya.

Ia mengatakan, secara nasional, Jawa Barat berada di peringkat keempat teratas dengan kerawanan tertinggi, setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Jawa Barat, juga masuk dalam peringkat kerawanan terkait kontestasi, hak dipilih kemudian pelaksanaan kampanye.

"Hak dipilih menyangkut soal isu perempuan sebagai calon pemimpin maupun penolakan calon pemimpin berdasarkan isu SARA. Yang kedua adalah soal kampanyenya itu, soal hoaks, black campaign, penggunaan fasilitas negara, netralitas TNI Polri, dan soal money politik," katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Bawaslu Janji Permudah Pelaporan Pelanggaran Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Tahap Pengembangan Sirkuit Internasional Sentul
Indonesia
Tiga Tahap Pengembangan Sirkuit Internasional Sentul

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengatakan, pengembangan Sirkuit Sentul akan dilakukan dalam tiga tahap.

Menkumham Persilakan Masyarakat Tolak RKUHP dengan Gugatan ke MK
Indonesia
Menkumham Persilakan Masyarakat Tolak RKUHP dengan Gugatan ke MK

Yasonna H Laolly mempersilakan pihak yang tidak sepakat dengan pengesahan RKUHP untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Siapa Calon Pengganti Jenderal Andika Perkasa?
Indonesia
Siapa Calon Pengganti Jenderal Andika Perkasa?

Lantas, siapakah calon pengganti pemimpin militer di Indonesia selanjutnya?.

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pertanian Hidroponik Bisa Tingkatkan Kualitas Pangan Masyarakat
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pertanian Hidroponik Bisa Tingkatkan Kualitas Pangan Masyarakat

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa metode pertanian hidroponik dapat meningkatkan kualitas pangan bagi masyarakat.

53 Juta NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP
Indonesia
53 Juta NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP

"Ini terus kami coba dorong agar para wajib pajak bisa memutakhirkan NIK dan NPWP mereka agar terintegrasi," ucap Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/1)

Pemerintah Diminta Optimalkan Layanan Kesehatan Atasi DBD
Indonesia
Pemerintah Diminta Optimalkan Layanan Kesehatan Atasi DBD

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar meminta Pemerintah mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk mengatasi tingginya kasus demam berdarah dengue (DBD) dalam beberapa pekan terakhir.

Jokowi Bangun Persemaian Mentawir di IKN
Indonesia
Jokowi Bangun Persemaian Mentawir di IKN

Presiden juga akan melihat pemaparan Kepala Otorita IKN dan berdiskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa.

Respons Gibran soal Maraknya Bisnis Baju Bekas Impor di Solo
Indonesia
Respons Gibran soal Maraknya Bisnis Baju Bekas Impor di Solo

"Beliau (Jokowi) menyoroti soal itu. Kita langsung tindak lanjuti," kata Gibran, Kamis (16/3).

Hingga 2 Januari 2023, Penumpang Angkutan Umum saat Libur Nataru Capai 10,31 Juta Orang
Indonesia
Hingga 2 Januari 2023, Penumpang Angkutan Umum saat Libur Nataru Capai 10,31 Juta Orang

Jumlah ini merupakan angka kumulatif penumpang di semua moda, yang dihitung selama 15 hari masa pemantauan yaitu mulai Senin, 19 Desember 2022 hingga Senin (2/1).

DPR Dorong BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Kepesertaan Tenaga Honorer
Indonesia
DPR Dorong BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Kepesertaan Tenaga Honorer

Mufidah meminta BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kepesertaan tenaga kerja honorer guna mewujudkan perlindungan.