Jawa Barat Dapat Jatah Rp243 Miliar Buat Bedah Rumah Pembangunan Rumah. (Foto: PUPR)

MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran bedah rumah sebesar Rp243,28 miliar untuk 13.902 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Barat.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II (BP2PJ2) Kementerian PUPR Kiagoos Egie Ismail mengatakan, program BSPS merupakan salah satu upaya Kementerian PUPR dalam rangka mengurangi rumah tidak layak huni di daerah. Pihaknya berharap dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat guna pelaksanaan bedah rumah di lapangan.

Pelaksanaan program BSPS di Jawa Barat, dilaksanakan dalam dua tahap yakni pertama sebanyak 10.000 unit dan tahap kedua 3.902 unit. Seluruh program BSPS yang dilaksanakan di Jawa Barat adalah peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS).

Baca Juga:

Ikut Sosialisasi Pilkada, KPK Dalami Motif Bupati Kutai Timur Bawa Duit Miliaran

Berdasarkan data, untuk tahap pertama program BSPS di Provinsi Jawa Barat yakni 10.000 unit rumah tersebar di Kabupaten Cianjur (2.190 unit), Kabupaten Tasikmalaya (2.575 unit), Kota Tasikmalaya (425 unit), Kabupaten Subang (210 unit), Kabupaten Sukabumi (1.960 unit), Kota Sukabumi (130 unit), Kabupaten Indramayu (1.070 unit), Kabupaten Sumedang (90 unit), dan Kabupaten Bandung (1.350 unit).

Sedangkan untuk program BSPS tahap kedua akan dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya (420 unit), Kabupaten Pangandaran (200 unit), Kabupaten majalengka (200 unit), Kabupaten garut (80 unit), Kota Bandung (350 unit), Kabupaten Ciamis (200 unit), Kabupaten Kuningan (100 unit), Kota Cirebon (100 unit), Kabupaten Cirebon (630 unit), Kabupaten Indramayu (370 unit), dan Kabupaten Cianjur (125 unit).

"Setiap unit rumah tidak layak huni yang dibedah mendapatkan bantuan sebesar Rp17,5 juta. Dana tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembelian bahan material bangunan sebesar Rp15 juta dan Rp2,5 juta untuk upah tukang," katanya.

Baca Juga:

Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Masih Bertambah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Tersangka Proyek COVID-19
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Tersangka Proyek COVID-19

Selain Aa Umbara, KPK juga menjerat Andri Wibawa (AW) selaku anak Aa Umbara dan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JGD) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M. Totoh Gunawan (MTG).

Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Penundaan ini agar penyebaran COVID-19 tidak terjadi di lingkungan KPK. Selain sidang putusan Firli, Dewas juga membatalkan putusan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo yang diduga melakukan pelanggaran etik

AJI Soroti Maraknya Teror Digital Terhadap Jurnalis
Indonesia
AJI Soroti Maraknya Teror Digital Terhadap Jurnalis

Menurut Erick, terdapat berbagai jenis serangan yang dilakukan terhadap jurnalis atau media daring. Ada delapan kasus doxing, empat kasus peretasan, dan dua kasus Ddos (distributed denial of service).

Maklumat Polri soal FPI Dianggap Batasi Hak Warga
Indonesia
Maklumat Polri soal FPI Dianggap Batasi Hak Warga

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, hak mendapat Informasi bagian dari HAM yang dilindungi UUD 1945.

Lonjakan COVID-19 Ancam Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Darurat Wisma Atlet
Indonesia
Lonjakan COVID-19 Ancam Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Darurat Wisma Atlet

Sisa tempat tidur pasien di RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet tinggal 1.843 unit.

Komitmen Ma'ruf Amin Vaksin COVID-19 Bersertifikasi Halal Didukung MPR
Indonesia
Komitmen Ma'ruf Amin Vaksin COVID-19 Bersertifikasi Halal Didukung MPR

Kewajiban sertifikat halal merupakan upaya untuk memenuhi hak konsumen di Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam

HIPMI Diharap Jadi Inisiator Pembuka Lapangan Kerja Warga Terdampak COVID-19
Indonesia
HIPMI Diharap Jadi Inisiator Pembuka Lapangan Kerja Warga Terdampak COVID-19

HIPMI mengungkapkan jenis usaha yang masih dapat dikembangkan masyarakat

Ini Versi LPDP Tagih Beasiswa Pada Veronica Koman
Indonesia
Ini Versi LPDP Tagih Beasiswa Pada Veronica Koman

Pada 15 Februari 2020, VKL mengajukan metode cicilan 12 kali dengan cicilan pertama dibayar ke kas negara pada April 2020

Listyo Jadi Kapolri, Bagaimana Nasib Penegakan Hukum di Bareskrim?
Indonesia
Listyo Jadi Kapolri, Bagaimana Nasib Penegakan Hukum di Bareskrim?

Dewan kepangkatan tingkat tinggi (Wanjakti) nanti akan ada prosesnya

Hirup Udara Bebas, Abu Bakar Ba'asyir Dikawal Densus 88 Hingga Sukoharjo
Indonesia
Hirup Udara Bebas, Abu Bakar Ba'asyir Dikawal Densus 88 Hingga Sukoharjo

Ba'asyir dalam kondisi sehat ketika menghirup udara bebas