Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menargetkan produksi padi sebesar 11,8 juta ton pada 2025. Target tersebut berasal dari lahan dengan luas tanam sebanyak 2.311.660 hektare.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya optimistis dapat memenuhi target nasional panen raya tersebut.
Data bulan Januari-April ini, sudah mampu mengelola penanaman padi di wilayah Jawa Tengah seluas 716 ribu hektare, dengan hasil panen 4,09 juta ton.
"Dari target 11,8 juta ton, apabila kita hitung, maka Jawa Tengah mampu," kata Luthfi, di sela acara panen raya di Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Senin (7/4).
Baca juga:
Presiden Kunjungan Kerja ke Majalengka Gelar Panen Raya Bareng 14 Provinsi
Panen raya di Kabupaten Sukoharjo tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Panen Raya Serentak 14 Provinsi, bersama Presiden RI Prabowo Subianto, yang dipusatkan di Jawa Barat.
Luas panen padi Provinsi Jawa Tengah pada 2024 mencapai 1.554.777 hektar, dengan produksi sebanyak 8.891.297 ton gabah kering giling (GKG). Jumlah tersebut berkontribusi nasional sebesar 16,73 persen, atau terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Timur.
"Pada 2025, target yang dipatok lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Khusus di Kabupaten Sukoharjo, luas tanam pada 2024 mencapai 42.441 hektare, dengan produksi sebanyak 319.661 ton GKG," katanya.
Jumlah itu berkontribusi pada produktivitas provinsi sebesar 3,60 persen. Potensi luas panen padi Kabupaten Sukoharjo pada 2025 diperkirakan mencapai 60 ribuan hektare.
Di mana, untuk Januari-April 2025, potensi luas panen padi sejumpah 17.056 hektare, dengan prediksi produksi sebanyak 109.571 ton GKG.
Dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan menjadi penumpu pangan dan industri nasional.
Untuk merealisasikan itu, pemprov tidak dapat berjalan sendiri. Membutuhkan kolaborasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota, Kodam IV/Diponegoro, Polda Jateng, dan stakeholder terkait lainnya
"Jawa Tengah merupakan lumbung pangan nasional, ini selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo. Pemprov dan pemda tidak mampu berdiri sendiri harus ada kerjasama pihak terkait,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
