Pilkada Serentak
Jaringan Internet Minim, Bawaslu Ragukan Penggunaan Sirekap di Pilkada Ketua Bawaslu Abhan (tengah). (Foto: Bawaslu).

MerahPutih.com - Rencana penerapan sistem rekapitulasi secara elektronik (Sirekap) KPU dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 diragukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sirekap belum mempertimbangkan permasalahan teknis lapangan, serta minimnya waktu KPU dalam persiapan penggunaannya mengingat Pilkada 2020 tinggal 27 hari lagi.

Selain itu, masih banyak kendala yang terjadi di daerah yang tidak memungkinkan Sirekap berjalan lancar seperti kendala jaringan internet, ponsel pintar, dan sumber daya manusia (SDM). “Saya melihatnya banyak kendala dan hambatan. Belum lagi tidak semua daerah memiliki sumber daya yang memadai. Kalimantan tentu berbeda dengan pulau Jawa,” kata Ketua Bawaslu Abhan, di Jakarta.

Baca Juga:

Beda Dengan Pilkada, Seluruh Pilkades Ditunda

Abhan menjelaskan data daerah (kelurahan) yang terkendala dengan jaringan internet dan listrik di TPS menjadi alasan Bawaslu meragukan Sirekap KPU. Data ini, menyentuh hingga 30 provinsi, di antaranya Provinsi Bali 91 kelurahan, Bangka Belitung 54, Banten 197, Bengkulu 273, Gorontalo 99 kelurahan. Kemudian, lanjut Abhan, Jambi 350 kelurahan, Jawa Barat 557, Jawa Tengah 670, Jawa Timur 771, Kalimantan Barat 771, Kalimantan Selatan 366, Kalimantan Tengah 489, Kalimantan Timur 908 kelurahan. Selanjutnya, Kalimantan Utara 164 kelurahan, Kepulauan Riau 380, Lampung 272, Maluku 194, Maluku Utara 229, Nusa Tenggara Barat 158, Nusa Tenggara Timur 402, Riau 232 kelurahan.

Berikutnya, Sulawesi Barat 143 kelurahan, Sulawesi Selatan 363, Sulawesi Tengah 720, Sulawesi Tenggara 326 kelurahan. Kemudian Sulawesi Utara 354 kelurahan, Sumatera Barat 248, Sumatera Selatan 122, Sumatera Utara 664, dan D.I Yogyakarta 72 kelurahan.

KPU Sosialisasi Sirekap. (Foto: KPU).
KPU Sosialisasi Sirekap. (Foto: KPU).

Abhan menjelaskan faktor lain yang akan terjadi jika Sirekap menjadi acuan utama KPU dalam rekapitulasi surat suara bisa dimungkinkan terjadinya kesalahan-kesalahan teknis maupun non-teknis dan penyimpangan yang berdampak terhadap hasil rekap oleh jajaran KPU. KPU, menurut Abhan, harus mempertimbangkan pasal sanksi pidana dalam kesalahan-kesalahan teknis yang berakibat pada perubahan hasil yang berdampak pidana karena Sirekap rawan manipulasi data. Penggunaan Sirekap masih memungkinkan terjadinya manipulasi data dengan menggunakan Form C. Hasil-KWK karena belum adanya klasifikasi oleh sistem terhadap keaslian dokumen C. Hasil-KWK walaupun hasil uji coba pada formulir C-Hasil-KWK yang diubah dengan menggunakan format C-Hasil-KWK yang dicapture melalui handphone dan dilakukan scan foto melalui aplikasi Sirekap, data dapat terbaca sebagai data asli.

Baca Juga:

DPR Bahas Peraturan KPU Soal Pilkada, Termasuk Penggunaan Teknologi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar
Indonesia
Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar

PKS menyoroti Pemprov DKI yang tidak mencantumkan peraturan proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi di masa pandemi dalam Raperda Penanganan COVID-19.

Perppu Penanganan Corona Jangan Jadi Bancakan Pejabat untuk Korupsi
Indonesia
Perppu Penanganan Corona Jangan Jadi Bancakan Pejabat untuk Korupsi

Sejumlah analis politik pun memberikan pandangan dan masukannya agar Perppu ini tak jadi celah melakukan pelanggaran hukum.

Jokowi Didesak Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada Serentak
Indonesia
Jokowi Didesak Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada Serentak

Komnas HAM juga meminta Presiden Jokowi untuk menjamin kepastian terlaksananya tahapan pemilu lanjutan

Anak Dibawah 5 Tahun Hingga Ibu Hamil Tak Boleh Masuk Monas
Indonesia
Anak Dibawah 5 Tahun Hingga Ibu Hamil Tak Boleh Masuk Monas

Pengelola dibantu Dinas Gulkarmat bakal melakukan penyemprotan disinfektan dalam sterilisasi dan mencegah penyebaran COVID-19

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Jaksa juga meyakini Wahyu menerima uang sebesar Rp 500 juta

KPK Garap Tersangka Suap Batu Bara Bos Borneo Lumbung Energy & Metal
Indonesia
KPK Garap Tersangka Suap Batu Bara Bos Borneo Lumbung Energy & Metal

KPK juga telah memeriksa mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 31 Mei 2019 lalu.

Libur Nataru, Penumpang Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo Diprediksi Anjlok
Indonesia
Libur Nataru, Penumpang Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo Diprediksi Anjlok

"Kami memperkirakan jumlah penumpang pada akhir tahun khususnya Natal dan Tahun Baru 2021 akan turun akibat pandemi COVID-19," ujar Riyaman

Tips Bagi Penderita Penyakit Bawaan yang Paling Riskan Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Tips Bagi Penderita Penyakit Bawaan yang Paling Riskan Terinfeksi COVID-19

Bagi penyandang PTM yang berusia 50 tahun ke atas, diharapkan dapat tinggal di rumah untuk mengurangi potensi tertular COVID-19.

Wow! Sudah 2 Hari di Bogor Tidak Ada Tambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Wow! Sudah 2 Hari di Bogor Tidak Ada Tambahan Kasus COVID-19

Pemerintah Kabupaten Bogor juga mencatat ada sebanyak 1.522 orang dalam pemantauan

Pengejaran Harun Masiku, Kapolri Sebut Keberhasilan Tangkap Miryam Haryani di Kasus E-KTP
Indonesia
Pengejaran Harun Masiku, Kapolri Sebut Keberhasilan Tangkap Miryam Haryani di Kasus E-KTP

Polisi akan membantu KPK untuk meringkus buronan korupsi Harun Masiku.