Jaringan GUSDURian Desak Jokowi Kembalikan Independensi KPK Presiden Jokowi. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Jaringan GUSDURian mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengevaluasi total hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut organisasi yang didirikan putri Gus Dur ini, seleksi itu dicurigai bertujuan menyingkirkan penyidik yang berintegritas.

Baca Juga:

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai

"Kami meminta Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan evaluasi total dan tidak menggunakan hasil penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan yang cacat moral tersebut untuk menyeleksi pegawai KPK," kata Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid di Jakarta, Selasa (11/5).

Jaringan GUSDURian turut mengecam sejumlah pertanyaan dalam tes yang bermuatan diskriminasi, melecehkan perempuan, dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Komitmen berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 tidak boleh diukur melalui serangkaian pertanyaan yang diskriminatif, rasis, dan melanggar Hak Asasi Manusia," ujar Jaringan GUSDURian.

Jaringan GUSDURian juga meminta pemerintah bersikap transparan agar publik tidak curiga tes wawasan kebangsaan itu hanya jadi alat menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Anissa Wahid. (Foto: Antara)
Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Anissa Wahid. (Foto: Antara)

"Pemerintah harus bersikap transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya penyingkiran terhadap orang-orang yang berintegritas dalam tubuh KPK," katanya.

Tidak hanya itu Jaringan GUSDURian juga meminta Presiden Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera mengembalikan independensi KPK.

"Sejak berdiri, KPK terbukti mampu menjadi lembaga yang berintegritas dalam memberantas korupsi. Pelemahan terhadap KPK menjadi indikasi berkurangnya komitmen pemberantasan korupsi yang membahayakan masa depan bangsa dan negara," ungkapnya.

Terakhir, lanjut Alissa, Jaringan GUSDURian mengajak seluruh masyarakat mengawal upaya pemberantasan korupsi dan independensi KPK dari pelemahan-pelemahan berupa narasi dan stigma negatif. (Pon)

Baca Juga:

Sikapi SK Penonaktifan, 75 Pegawai KPK Konsolidasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
6 Fraksi Desak Ketua DPRD Gelar Pelepasan Saham Miras DKI
Indonesia
6 Fraksi Desak Ketua DPRD Gelar Pelepasan Saham Miras DKI

Sebanyak 6 fraksi DPRD DKI sudah mengirimkan surat resmi ke pimpinan Prasetyo Edi Marsudi untuk mendesak pembahasan pelepasan saham bir milik pemprov di PT Delta Jakarta.

Saat Pilkada Serentak, Warga Positif Corona Bertambah 6 Ribu
Indonesia
Saat Pilkada Serentak, Warga Positif Corona Bertambah 6 Ribu

Kasus konfirmasi positif COVID-19 hari ini, Rabu (9/12), bertambah sebanyak 6.058.

[Hoaks atau Fakta]: FPI Berhasil Bikin Pesawat Tempur di Yaman
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: FPI Berhasil Bikin Pesawat Tempur di Yaman

Video tersebut merupakan video animasi yang sudah beredar sejak tahun 2018 yang lalu dan foto tersebut merupakan pesawat tempur China bomber siluman H-20.

Proses Lelang, Kejagung Baru Setor Rp 11,6 Miliar Rampasan Korupsi Jiwasraya
Indonesia
Proses Lelang, Kejagung Baru Setor Rp 11,6 Miliar Rampasan Korupsi Jiwasraya

Proses eksekusi masih terkendala adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Nama Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily Muncul di Sidang Kasus Bansos
Indonesia
Nama Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily Muncul di Sidang Kasus Bansos

Nama Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily muncul dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/5).

KPK Periksa Legislator Jabar Waras Wasisto Terkait Kasus Suap Banprov Indramayu
Indonesia
KPK Periksa Legislator Jabar Waras Wasisto Terkait Kasus Suap Banprov Indramayu

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Jabar Waras Wasisto terkait kasus dugaan suap dana bantuan provinsi (banprov) untuk Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Mabes Polri Janji Segera Serahkan Munarman ke Jaksa
Indonesia
Mabes Polri Janji Segera Serahkan Munarman ke Jaksa

Berkas perkara dugaan terorisme dengan tersangka mantan sekretaris FPI Munarman telah diserahkan ke kejaksaan.

Para Dokter: Kami sudah Kewalahan
Indonesia
Para Dokter: Kami sudah Kewalahan

Situasi zona merah COVID-19 di Pulau Jawa dan Provinsi DKI Jakarta telah mengakibatkan antrean pasien di berbagai rumah sakit swasta maupun milik pemerintah.

Lokasi Vaksinasi Keliling Jumat (20/8), Ada 9 Titik Sasaran
Indonesia
Lokasi Vaksinasi Keliling Jumat (20/8), Ada 9 Titik Sasaran

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan vaksin mobil keliling di tiga kota administrasi Jakarta. Ada 9 titik lokasi sasaran vaksinasi keliling pada Jumat (20/8).

[Hoaks atau Fakta]: Pengawal Biden Anggota Pasukan Tiongkok
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Pengawal Biden Anggota Pasukan Tiongkok

Ketika Cho berdiri di belakang presiden pada pelantikan dengan cepat menjadi viral di antara komunitas Korea di Amerika Serikat.