Jaringan GUSDURian Desak Jokowi Kembalikan Independensi KPK Presiden Jokowi. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Jaringan GUSDURian mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengevaluasi total hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut organisasi yang didirikan putri Gus Dur ini, seleksi itu dicurigai bertujuan menyingkirkan penyidik yang berintegritas.

Baca Juga:

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai

"Kami meminta Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan evaluasi total dan tidak menggunakan hasil penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan yang cacat moral tersebut untuk menyeleksi pegawai KPK," kata Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid di Jakarta, Selasa (11/5).

Jaringan GUSDURian turut mengecam sejumlah pertanyaan dalam tes yang bermuatan diskriminasi, melecehkan perempuan, dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Komitmen berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 tidak boleh diukur melalui serangkaian pertanyaan yang diskriminatif, rasis, dan melanggar Hak Asasi Manusia," ujar Jaringan GUSDURian.

Jaringan GUSDURian juga meminta pemerintah bersikap transparan agar publik tidak curiga tes wawasan kebangsaan itu hanya jadi alat menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Anissa Wahid. (Foto: Antara)
Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Anissa Wahid. (Foto: Antara)

"Pemerintah harus bersikap transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya penyingkiran terhadap orang-orang yang berintegritas dalam tubuh KPK," katanya.

Tidak hanya itu Jaringan GUSDURian juga meminta Presiden Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera mengembalikan independensi KPK.

"Sejak berdiri, KPK terbukti mampu menjadi lembaga yang berintegritas dalam memberantas korupsi. Pelemahan terhadap KPK menjadi indikasi berkurangnya komitmen pemberantasan korupsi yang membahayakan masa depan bangsa dan negara," ungkapnya.

Terakhir, lanjut Alissa, Jaringan GUSDURian mengajak seluruh masyarakat mengawal upaya pemberantasan korupsi dan independensi KPK dari pelemahan-pelemahan berupa narasi dan stigma negatif. (Pon)

Baca Juga:

Sikapi SK Penonaktifan, 75 Pegawai KPK Konsolidasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota DPRD Solo Fraksi PDIP Terpapar COVID-19, 4 Orang Dilakukan Tracing
Indonesia
Anggota DPRD Solo Fraksi PDIP Terpapar COVID-19, 4 Orang Dilakukan Tracing

Seorang anggota DPRD Solo dari Fraksi PDIP Siti Muslikhah dinyatakan positif COVID-19 setelah tertular dari anggota keluarganya, Senin (14/12).

KPK Setorkan Cicilan Uang Pengganti Eni Maulani Saragih ke Kas Negara
Indonesia
KPK Setorkan Cicilan Uang Pengganti Eni Maulani Saragih ke Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang sejumlah Rp925.176.000 ke kas negara.

Wagub Bantah Ada 6 Pejabat Tinggi Pemprov DKI Terpapar Corona
Indonesia
Wagub Bantah Ada 6 Pejabat Tinggi Pemprov DKI Terpapar Corona

Riza mengaku memang ada beberapa anak buahnya yang terjangkit COVID-19, hanya saja jumlahnya tak sampai enam orang.

Bupati Nganjuk Diduga Terima Setoran Hingga Rp50 Juta dari Kepala Desa
Indonesia
Bupati Nganjuk Diduga Terima Setoran Hingga Rp50 Juta dari Kepala Desa

Bupati Nganjuk dan enam tersangka lainnya dipindahkan ke Bareskrim menggunakan jalur darat

Bansos Kemensos Bantu Pemulihan Perekonomian Masyarakat
Indonesia
Bansos Kemensos Bantu Pemulihan Perekonomian Masyarakat

Pasalnya, program pengentasan kemiskinan yang digelontorkan Kementerian Sosial tetap sasaran.

Tinjau Rusun Nagrak, Kapolri Soroti Minimnya Jumlah Dokter
Indonesia
Tinjau Rusun Nagrak, Kapolri Soroti Minimnya Jumlah Dokter

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung Rumah Susun (Rusun) Nagrak Jakarta Utara.

Update Kasus COVID-19 di Jakarta Kamis (2/7)
Indonesia
Update Kasus COVID-19 di Jakarta Kamis (2/7)

Sampai dengan hari ini ada 805 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 3.358 orang melakukan isolasi mandiri rumah.

Pemprov NTT Berupaya Sediakan Psikolog ke Anak-Anak Korban Bencana Alam
Indonesia
Pemprov NTT Berupaya Sediakan Psikolog ke Anak-Anak Korban Bencana Alam

Siklon Tropis Seroja menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang pasang

Anies tak Perlu Cabut Perda Cairkan Dana Cadangan Rp1,4 Triliun
Indonesia
Anies tak Perlu Cabut Perda Cairkan Dana Cadangan Rp1,4 Triliun

Pencairan dana cadangan tetap bisa dilakukan dengan mekanisme yang sah dalam beleid Perda Nomor 10 Tahun 1999 itu.

146 Prajurit di Secapa TNI AD Sembuh dari COVID-19
Indonesia
146 Prajurit di Secapa TNI AD Sembuh dari COVID-19

Dia menambahkan dari jumlah 690 orang yang tersisa, 12 di antaranya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit TNI AD Dustira, Bandung.