Jampidmil Terbentuk, Kejagung Minta Anggaran Tambahan Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Jakarta. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Merahputih.com - Kejaksaan Agung meminta tambahan alokasi anggaran tahun 2022 setelah terbentuknya struktur organisasi baru yakni Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil).

"Kami mohon dukungan untuk mengajukan kebutuhan anggaran Jampidmil kepada Menteri Keuangan," kata Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi saat rapat pembahasan anggaran bersama Komisi III DPR, Senin (7/6).

Baca Juga:

Kejagung Sita 8 Lapangan Golf Milik Heru Hidayat Terkait Kasus Asabri

Jampidmil merupakan struktur baru di kejaksaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021. Perpres itu merupakan bentuk perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

"Namun, sayang hingga saat ini belum terakomodasi dalam pagu indikatif tahun 2022," ujar Untung.

Kejaksaan Agung. Foto: ANTARA

Kejagung mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp20,18 triliun untuk pagu anggaran tahun 2022. Namun, anggaran yang disepakati oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp6,8 triliun.

Sementara itu, pagu anggaran Kejagung pada tahun 2021 sebesar Rp9,5 triliun. Jika dibandingkan pagu anggaran tahun 2021, menurut dia, mengalami penurunan sebesar Rp2,7 triliun.

"Padahal, pada tahun 2022 ada agenda penerimaan pegawai dan pembangunan gedung utama kejaksaan," kata Untung.

Baca Juga:

Jaksa Agung Copot Sekretaris JAM-Datun Kejagung

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2022, Kejagung mempunyai dua program, yakni penegakan dan pelayanan hukum dan program dukungan manajemen. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selalu Bersikap 'Manis' ke Jokowi, PAN Dianggap Ngebet Minta Jatah Menteri
Indonesia
Selalu Bersikap 'Manis' ke Jokowi, PAN Dianggap Ngebet Minta Jatah Menteri

"PAN mungkin memilih jalan untuk bersabar menunggu momen yang tepat untuk kemudian diacak oleh presiden masuk dalam kabinet," ujar Lucius

Jadi Tersangka Ledakan Balon Udara, 5 Warga Magelang Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Jadi Tersangka Ledakan Balon Udara, 5 Warga Magelang Terancam Hukuman Mati

"Kurang dari 24 jam usai kejadian kami berhasil mengamankan lima orang tersangka dalam kasus balon udara berisikan petasan meletus di rumah warga," ujat Edy, Selasa (18/5).

Pendirian Universitas SiberMU untuk Dukung Masyarakat Melek Digital
Indonesia
Pendirian Universitas SiberMU untuk Dukung Masyarakat Melek Digital

Haedar mengatakan Universitas SiberMu merupakan mandat negara kepada Muhammadiyah untuk mengisi ruang baru sebagai irisan dari Revolusi Industri 4.0.

Gempa 6,1 Magnitudo Guncang Seram, Tak Berpotensi Tsunami
Indonesia
Gempa 6,1 Magnitudo Guncang Seram, Tak Berpotensi Tsunami

Wilayah yang terasa dari gempa tersebut yakni Tehoru, Masohi, Bula, Kairatu, Ambon

Video Napi Pesta Narkoba Diduga di Rumah Tahanan
Indonesia
Video Napi Pesta Narkoba Diduga di Rumah Tahanan

Sebuah video pesta narkoba di dalam bilik penjara viral di media sosial dan menjadi pembicaraan masyarakat. Aksi itu pun diketahui terjadi di salah satu rutan di Jakarta Pusat.

Pertemuan Stafsus Presiden dan Mendagri Bahas Pemenuhan Hak Disabilitas
Indonesia
Pertemuan Stafsus Presiden dan Mendagri Bahas Pemenuhan Hak Disabilitas

Pertemuan Tito dan Angkie membahas pemetaan dan pemenuhan hak untuk seluruh penyandang disabilitas.

Revisi UU ITE Masuk Sinkronisasi Kemenkum HAM
Indonesia
Revisi UU ITE Masuk Sinkronisasi Kemenkum HAM

Revisi terhadap empat pasal yaitu Pasal 27, 28, 29 dan 36, ditambah satu pasal baru 45 C. Tujuannya untuk menghilangkan multitafsir, pasal karet, dan upaya kriminalisasi.

[Hoaks atau Fakta]: MPR Setujui Jabatan Jokowi 3 Periode
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: MPR Setujui Jabatan Jokowi 3 Periode

Orang yang ada di dalam video tersebut adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPP Partai NasDem Zulfan Lindan.

[HOAKS atau FAKTA]: Bansos Dihentikan meski PPKM Terus Diperpanjang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bansos Dihentikan meski PPKM Terus Diperpanjang

Akun Facebook bernama Januarie Whl memposting narasi yang mengklaim bantuan sosial dihentikan saat PPKM diperpanjang.