Janji Tinggal Janji dan Reaksi Wagub Sikapi Buruh Tuntut UMP Naik 10 Persen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika menemui para buruh yang menyampaikan aspirasi di depan Balai Kota Jakarta, Kamis (18/11/2021) ANTARA/HO-Humas Pemprov DKI Jakarta

MerahPutih.com - Janji Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 pada Jumat (19/11) kemarin gagal direalisasikan. Pemprov DKI beralasan masih sibuk menghitung besar kenaikan UMP.

Tuntutan buruh yang meminta kenaikan 10 persen dari UMP lama menjadi salah satu pertimbangan. Padahal, rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenker) hanya mengusulkan 1,09% pada UMP DKI Jakarta 2022. Kenaikannya setara dengan Rp37 ribu-38 ribu dari UMP 2021 Rp 4.416.186.

Baca Juga:

Dua Hari Berturut-turut Kantor Anies Digeruduk Buruh Tuntut Kenaikan UMP

Terkait belum juga diumumkan UMP baru, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta para buruh untuk bersabar mengenai besaran gaji tahun depan. "Ya UMP kita tunggu ya secara resmi," kata Riza, sapaan akrabnya, di Jakarta, Sabtu (20/11).

Wagub DKI
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (MP/Asropih)

Karena masih dalam proses finalisasi, orang nomor dua di Jakarta ini belum bisa menjawab terkait besaran UMP Provinsi DKI Jakarta. "Besaran belum bisa saya sampaikan, nanti pada waktunya akan disampaikan," papar Riza.

Kendati demikian, mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini mengklaim, Pemprov sudah menggelar rapat terkait UMP dengan pihak terkait seperti elemen buruh, asosiasi pengusaha. "Nanti pada waktunya akan diputuskan akan diumumkan," tandas Riza.

Baca Juga:

Pusat Putuskan UMP DKI Cuma Naik Rp 37 Ribu, Jawaban Kubu Anies 2 Hari Lagi

Terkait tuntun kenaikan 10 persen, Riza mengakui tingginya besaran kenaikan UMP yang diinginkan buruh dikhawatirkan akan memberatkan para pengusaha. Terlebih perekonomian Jakarta baru mulai tumbuh setelah dihantam pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 lalu.

"Prinsipnya kami ingin sebaik mungkin, kalau semakin tinggi mungkin menandakan usaha baik, kesejahteraan meningkat," tutur orang nomor dua di Pemprov DKI itu.

Wagub juga meminta kepada buruh apa yang diputuskan nanti agar bisa legowo, sebab apa yang diputuskan merupakan hasil diskusi antara buruh, pengusaha dan pemerintah. Bahkan melihat kondisi dan keadaan ekonomi Jakarta. "Tapi buruh juga harus memahami pihak pengusaha, kalau setinggi mungkin pengusaha nanti berat, nanti malah (usahanya) tutup dan malah jadi PHK," paparnya.

Baca Juga:

Kenaikan UMP DKI Jakarta Sebesar Rp37 ribu-38 ribu, Dapat Apa sih?

Bila terjadi PHK besar-besaran, Riza khawatir, perekonomian di ibu kota bukannya membaik, malah tambah terpuruk. Oleh karena itu, Pemprov DKI membutuhkan waktu ekstra untuk kembali menggodok besaran UMP DKI 2022.

"Pemprov juga yang repot kalau terjadi gejolak sosial, nanti terjadi banyak pengangguran dan lain sebagainya. Jadi kami harus menimbang semua kepentingan," tutup pendamping Gubernur DKI Anies Baswedan itu.

Pada Jumat (19/11) kemarin elemen buruh menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Anies Baswedan menuntut kenaikan UMP hingga 10 persen. Namun, Pemprov belum juga mengumumkan besaran pasti angka UMP ibu kota. Padahal, Pemprov dalam berbagai kesempatan menyatakan UMP baru akan ditetapkan pada 19 November kemarin. (Asp)

Baca Juga:

UMP DKI 2022 Pasti Naik, Besarannya Tunggu Tanggal 19 November

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sudah Punya Kemampuan, Peserta Tes PPPK Diminta Percaya Diri
Indonesia
Sudah Punya Kemampuan, Peserta Tes PPPK Diminta Percaya Diri

Seleksi PPPK ini berbeda dengan proses penyeleksian CASN (Calon Aparats Sipli Negara). Mengingat para peserta merupakan para ahli di bidangnya masing-masing sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Pemkot Bandung.

Jokowi Bergeming soal TWK, BEM SI Demo di KPK Siang Ini
Indonesia
Jokowi Bergeming soal TWK, BEM SI Demo di KPK Siang Ini

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) bakal menggelar demo di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/9). sekira pukul 14.00 WIB.

Akun Medsos Ditegur karena Lakukan Ujaran Kebencian Terus Bertambah
Indonesia
Akun Medsos Ditegur karena Lakukan Ujaran Kebencian Terus Bertambah

Virtual police atau polisi dunia maya menegur sebanyak 105 konten sosial media yang berpotensi melanggar UU ITE terkait ujaran kebencian.

Novel: Penyingkiran Pegawai Tahap Akhir Matikan Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Novel: Penyingkiran Pegawai Tahap Akhir Matikan Pemberantasan Korupsi

"Saya yakin kawan-kawan akan tetap semangat, karena memang tidak semua perjuangan akan membuahkan hasil," ujarnya.

Pengamanan di Kompleks Parlemen Diperketat, K-9 Dikerahkan
Indonesia
Pengamanan di Kompleks Parlemen Diperketat, K-9 Dikerahkan

Akses masuk Kompleks Parlemen hanya dibuka untuk umum melalui pintu masuk bagian belakang yaitu di Jalan Gelora

Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Kini Turun Jadi 82.687 Orang
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Kini Turun Jadi 82.687 Orang

"Sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 82.687 orang yang masih dirawat atau yang isolasi mandiri," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia di Jakarta Senin (12/7).

Hore CFD di Surabaya Dibuka Lagi, tapi Pindah Lokasi
Indonesia
Hore CFD di Surabaya Dibuka Lagi, tapi Pindah Lokasi

Lokasi CFD sudah berubah dan ditetapkan di wilayah Kembang Jepun.

PSSI Disarankan Bawa Sengketa dengan 'Mata Najwa' ke Dewan Pers
Indonesia
PSSI Disarankan Bawa Sengketa dengan 'Mata Najwa' ke Dewan Pers

Hak tolak merupakan hak wartawan karena profesinya untuk mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya

Hari Santri, Ketua DPD Minta Pemerintah Tingkatkan Kepedulian terhadap Pesantren
Indonesia
Hari Santri, Ketua DPD Minta Pemerintah Tingkatkan Kepedulian terhadap Pesantren

Peringatan Hari Santri Nasional, Jumat (22/10), dimaknai begitu mendalam oleh Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.

Satgas COVID-19 Ancam Pulangkan Wisatawan Mancanegara Jika Tak Patuhi Aturan
Indonesia
Satgas COVID-19 Ancam Pulangkan Wisatawan Mancanegara Jika Tak Patuhi Aturan

Wisatawan mancanegara yang hendak liburan ke Bali wajib untuk melakukan karantina terlebih dahulu