Janji Sanksi ASN Penerima Bansos, Tjahjo Butuh Risma Setor Dulu Data Lengkap Petugas mendokumentasikan distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) secara pintu ke pintu di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta, Minggu (25/7/2021). (ANTARA/RENO ESNIR)

MerahPutih.com - Sanksi tegas siap menanti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti menerima penyaluran bantuan sosial (Bansos) COVID-19 dari pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memastikan mempunyai landasan hukum kuat untuk menjatuhkan hukuman bagi mereka.

Tercatat ada puluhan ribu ASN yang terindikasi menerima bansos berdasarkan temuan terbaru Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, Kemenpan RB minta bantuan kementerian di bawah Mensos Tri Rismaharini dalam proses pemberian sanksi. Menpan RB Tjahjo Kumolo meminta rekan separtainya di PDIP itu, menyetor data lengkap 31.624 PNS yang terindikasi menerima bansos dari pemerintah.

Baca Juga:

Pemprov DKI Manut Kemensos Soal Pemberhentian Penyaluran Bansos COVID-19

“Untuk memberikan hukuman disiplin kepada PNS dimaksud, Menteri Sosial harus memiliki data lengkap nama, NIP (nomor induk pegawai) dan instansi, untuk kemudian dilaporkan kepada PPK masing-masing agar dilakukan investigasi terhadap yang bersangkutan,” kata Tjahjo, kepada awak media, Jumat (19/11).

Peraturan Presiden (Perpres) 63/2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai menyebutkan, penerima bansos adalah seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial.

Mensos Risma. (Foto: Antara)
Mensos Risma. (Foto: Antara)

Adapun, Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) 39/2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, menegaskan prioritas penerima bagi mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak dan memiliki kriteria masalah sosial. Seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, korban bencana, hingga korban tindak kekerasan dan diskriminasi.

Artinya, kata Tjahjo, kalangang ASN memang tidak masuk dalam kategori penerima bantuan COVID-19. Para abdi negara itu termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial karena menerima pendapatan rutin setiap bulannya dari pemerintah.

Baca Juga:

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Didakwa Atur Proyek Bansos COVID-19

Terkait sanksi disiplin yang dapat diberlakukan bagi ASN penerima bansos, Menpan RB merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau sekarang disebut dengan istilah ASN.

“Dalam hal terbukti bahwa PNS bersangkutan melakukan penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain, maka dapat diberikan hukuman disiplin sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tegas mantan Sekjen PDIP itu.

Sekedar informasi, Mensos Tri Rismaharini mengungkapkan, 31.624 ASN terindikasi menerima bansos. Rinciannya, sebanyak 28.965 ASN aktif, sedangkan sisanya pensiunan. Mantan Wali Kota Surabaya itu mengatakan ASN tidak memiliki hak untuk menerima bansos karena tidak sesuai dengan kriteria Kemensos, yakni memiliki pekerjaan tetap. (Knu)

Baca Juga:

31 Ribu Lebih ASN Terima Bansos, Ada Juga Warga yang Tinggal di Menteng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Vietnam Kendalikan COVID-19 Dengan Air Lemon Panas
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Vietnam Kendalikan COVID-19 Dengan Air Lemon Panas

Sampai Januari 2021, kasus kematian akibat COVID-19 di Vietnam mencapai angka 35 jiwa.

Semua Dikebut, DKI Pamer Program-Program Kesiapsiagaan Banjir
Indonesia
Semua Dikebut, DKI Pamer Program-Program Kesiapsiagaan Banjir

Berbagai infrastruktur pengendalian banjir disiapkan Pemprov DKI menghadapi ancaman yang rutin melanda ibu kota.

Cara Pemerintah Cegah Terjadinya Penumpukan di Pintu Masuk Indonesia
Indonesia
Cara Pemerintah Cegah Terjadinya Penumpukan di Pintu Masuk Indonesia

Contohnya akan dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Ikuti Pempus, Anies Dimungkinkan Perpanjang PPKM Selama 2 Pekan
Indonesia
Ikuti Pempus, Anies Dimungkinkan Perpanjang PPKM Selama 2 Pekan

Pemprov DKI dimungkinkan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang melanjutkan kembali pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama 2 minggu.

Pimpinan KPK Sebut Pernyataan Arteria Dahlan Bertentangan dengan UU
Indonesia
Pimpinan KPK Sebut Pernyataan Arteria Dahlan Bertentangan dengan UU

Pernyataan Arteria Dahlan disebut bertentangan dengan Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Cukai Rokok Naik, Legislator Demokrat Minta Pengusaha Perhatikan Nasib Petani Tembakau
Indonesia
Cukai Rokok Naik, Legislator Demokrat Minta Pengusaha Perhatikan Nasib Petani Tembakau

Didi tetap mengapresiasi pelaku usaha besar atas kontribusi terhadap pendapatan negara

Kasus Demam Berdarah di Yogyakarta Menurun
Indonesia
Kasus Demam Berdarah di Yogyakarta Menurun

Kasus demam berdarah di Daerah Istimewa Yogyakarta diawal kuartal pertama 2021 menurun dibandingkan waktu yang sama di tahun 2020. Namun, Pemda DIY terus melakukan sejumlah upaya penekanan kasus DB.

70 Persen Warga Sudah Vaksinasi Dosis ke-2, Pintu Kedatangan Turis Asing Diperlonggar
Indonesia
70 Persen Warga Sudah Vaksinasi Dosis ke-2, Pintu Kedatangan Turis Asing Diperlonggar

Pemerintah akan benar-benar mempertimbangkan secara matang jika ingin membuka pintu masuk bagi turis mancanegara. Pembukaan pun bakal dilakukan terbatas.

Kuasa Hukum Novel Cs: Tuduhan Taliban Fitnah Sangat Keji
Indonesia
Kuasa Hukum Novel Cs: Tuduhan Taliban Fitnah Sangat Keji

Saor Siagian menyebut tudingan tidak pancasilais dan "Taliban" yang disematkan pada Novel Baswedan cs hanya omong kosong.

Kasus Meningkat, Luhut Perintahkan Percepat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Kasus Meningkat, Luhut Perintahkan Percepat Vaksinasi COVID-19

Vaksinasi saat ini sudah dekat 600 ribu vaksinasi per hari. Dan diharapkan, terus meningkat 750 ribu per hari suntikan sampai 1 juta (per hari) pada bulan depan.