Janji PKS Hapus Pajak Kendaraan Cuma Omong Kosong ilustrasi pajak (pixabay)

Merahputih.com - Ketua komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso menyebut janji PKS yang ingin menghapus pajak kendaraan bermotor bila menang pada Pemilu 2019 hanya sekedar janji.

"Parpol jangan memberikan janji politik kosong," ujar Santoso saat dihubungi, Senin (26/11).

Menurut dia, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) paling besar di Indonesia saat ini. Adapun PAD di DKI Jakarta dari data realiasi penerimaan pajak daerah DKI per 15 November 2018, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp7,2 triliun.

"Kemudian penerimaan dari pajak Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp4,6 triliun," jelasnya.

Tak hanya itu penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di DKI Jakarta mencapai Rp1,022 triliun. Karenanya menurut fraksi Demokrat DPRD DKI ini, janji PKS tak masuk akal. Sebab bila penghapusan pajak ini biasa dilakukan maka Pemprov DKI berpotensi kehilangan PAD lebih Rp10 triliun.

Ilustrasi. (ist)

"Mana bisa pakai kendaraan enggak bayar pajak. Saya kira partai politik harus etis dalam berkampanye jangan menjanjikan hal yang tidak mungkin," jelasnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Almuzzammil Yusuf mengatakan PKS berjanji akan menghapus pajak sepeda motor dan memberlakukan SIM seumur hidup jika menang pada Pemilu 2019 mendatang.

Adapun penghapusan pajak sepeda motor yang dimaksud adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB).

"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat dengan kenaikan tarif dasar listrik dan harga pangan melambung, PKS akan memperjuangkan rancangan undang-undang (RUU) itu,"kata di Jakarta, Kamis (22/11) lalu. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tidak Lolos Uji Emisi, Kendaraan di Jakarta Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi
Indonesia
Tidak Lolos Uji Emisi, Kendaraan di Jakarta Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi

Pergub ini hadir sebagai pengganti Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Pergub Nomor 92 Tahun 2007.

DPR Nilai Panduan Pembelajaran Kemendikbud tidak Jelas
Indonesia
DPR Nilai Panduan Pembelajaran Kemendikbud tidak Jelas

Pasalnya, kurikulum menjadi salah satu yang dikeluhkan oleh stakeholder dan pelaku pendidikan selama menjalani kegiatan belajar dari rumah.

Pemerintah Siapkan Skenario Pemulihan Ekonomi Sampai 2021
Indonesia
Pemerintah Siapkan Skenario Pemulihan Ekonomi Sampai 2021

"Kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan, sehingga mereka akan berada pada posisi normal," kata Airlangga.

Kemenparekraf Kembali Gulirkan Dana Bantuan Bagi Pelaku Wisata
Indonesia
Kemenparekraf Kembali Gulirkan Dana Bantuan Bagi Pelaku Wisata

Pada tahun pertama penyelenggaraan, BIP diberikan kepada 34 penerima berasal dari 19 subsektor kuliner dan 15 Aplikasi Digital dan Pengembang Game (AGD) dengan total dana sebesar Rp5,26 miliar.

Kendarai Sepeda Motor, Gubernur Khofifah Pimpin Rombongan Forkopimda Pantau Gereja
Indonesia
Kendarai Sepeda Motor, Gubernur Khofifah Pimpin Rombongan Forkopimda Pantau Gereja

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memantau persiapan Natal yang menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19.

PSBB Total Bisa Berdampak pada PHK Massal Usaha Perbelanjaan
Indonesia
PSBB Total Bisa Berdampak pada PHK Massal Usaha Perbelanjaan

Pemberlakuan PSBB total menjadi pembelajaran sangat berharga betapa pentingnya kepatuhan dan disiplin dalam pemberlakuan protokol kesehatan dalam masa pandemi ini.

Korban First Travel Dapat Secercah Harapan Berangkat ke Tanah Suci
Indonesia
Korban First Travel Dapat Secercah Harapan Berangkat ke Tanah Suci

Natalia adalah kuasa hukum ketiga para calon jamaah First Travel gagal umrah

5 Pengungsi Korban Gempa Sulbar di Jateng Dinyatakan Reaktif COVID-19
Indonesia
5 Pengungsi Korban Gempa Sulbar di Jateng Dinyatakan Reaktif COVID-19

Hal itu diketahui usai jalani rapid test antigen di Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo, Kamis (21/1)

Beda Data Korban Meninggal Corona Versi Pemerintah dengan Fakta di Lapangan
Indonesia
Beda Data Korban Meninggal Corona Versi Pemerintah dengan Fakta di Lapangan

Dengan demikian, total jumlah kasus meninggal akibat Corona mencapai 8 orang per 17 Maret 2020.

Jubir Satgas COVID-19 Beberkan Rekomendasi Obat untuk Pasien Corona
Indonesia
Jubir Satgas COVID-19 Beberkan Rekomendasi Obat untuk Pasien Corona

dokter-dokter yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi dimaksud telah merekomendasikan beberapa obat di antaranya remdesivir, favipiravir, lovinavir-ritonavir dan oseltamivir